Dukung Penanganan Covid-19 di Kalbar, BNPB Serahkan Bantuan Rp 2,3 Miliar

Kompas.com - 18/03/2021, 15:21 WIB
Kepala BNPB Doni Monardo meresmikan rumah sakit khusus karantina Bangka didampingi Gubernur Erzaldi Rosman dan Dirut RSUD Soekarno Armayani Rusli, Kamis (18/3/2021). KOMPAS.com/HERU DAHNURKepala BNPB Doni Monardo meresmikan rumah sakit khusus karantina Bangka didampingi Gubernur Erzaldi Rosman dan Dirut RSUD Soekarno Armayani Rusli, Kamis (18/3/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyerahkan bantuan senilai Rp 2,3 miliar kepada Pemprov Kalimantan Barat (Kalbar) untuk mempercepat penanganan Covid-19.

Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo menyerahkan bantuan kepada Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji, di Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak, Kalbar, Rabu (17/3/2021).

Doni berharap melalui bantuan tersebut penanganan kasus Covid-19 di Kalimantan Barat dapat ditangani lebih cepat dan maksimal.

"Sehingga upaya penanganan COVID-19 dapat lebih baik," kata Doni dalam keterangan tertulis, Kamis (18/3/2021).

Baca juga: Kepala BNPB: Jika Abaikan Tanda Alam Atas Nama Pembangunan, Tunggu Saja Cepat atau Lambat Bencana Melanda

Doni mengatakan, Kalimantan Barat termasuk provinsi yang memiliki angka kasus Covid-19 terendah dalam satu bulan sebelumnya. Namun, kondisi tersebut berubah dan jumlah kasus Covid-19 meningkat signifikan.

Ia mengatakan, berdasarkan data Satgas, angka kesembuhan di Kalimantan Barat pada bulan Februari mendekati 98 persen dan angka kematian 0,62 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, penambahan kasus Covid-19 terjadi yang disebabkan karena aktivitas Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang keluar masuk wilayah Indonesia melalui darat tanpa memperhatikan protokol kesehatan.

"Meningkatnya kasus aktif (COVID-19) di Kalbar yang diprediksi dan diduga itu berasal dari PMI yang kembali dari negara tetangga," ujar dia.

Baca juga: BNPB: 818 Bencana di Indonesia Sepanjang 2021

Berdasarkan hal tersebut, Doni meminta wilayah perbatasan Indonesia di Kalimantan Barat diperketat dengan menerapkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

"Kita ingin agar apa yang telah diraih oleh Provinsi Kalbar ini bisa kita pertahankan. Oleh karenanya peningkatan kasus ini harus segera carikan solusinya dengan berkolaborasi," ucapnya.

Adapun, rincian bantuan yang diserahkan BNPB kepada Pemprov Kalimantan Barat meliputi PCR Mbiocov sebanyak 5.000 tes, RNA Intron sebanyak 5.000 tes, rapid test antigen sebanyak 10.000 tes dan masker kain sebanyak 50.000 lembar.

Baca juga: Kepala BNPB Sebut Anggaran Rutin Turun Setiap Tahun, tapi Frekuensi Bencana Meningkat



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Kuasa Hukum Sebut Tiga Saksi yang Diajukan KLB Deli Serdang Akui AHY Ketum Demokrat

Nasional
Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Ketua Komisi I Nilai Pembangunan Kapal Selam Nuklir Australia Tingkatkan Ketegangan di Kawasan

Nasional
Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Puan Sebut Indonesia Akan Terima Banyak Manfaat Bila Jadi Pusat Vaksin Global

Nasional
Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Ketua MPR Sebut Tak Perlu Ada Kekhawatiran Berlebih soal Amendemen UUD 1945

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.