JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tengah menyusun Standar Norma dan Pengaturan (SNP) hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.
SNP ini nantinya bisa digunakan untuk menjadi acuan dalam proses revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.
Hal itu disampaikan Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Sandrayati Moniaga dalam diskusi secara virtual bersama Tim Kajian UU ITE, Rabu (17/3/2021)
"SNP bisa menjadi pedoman bagi aparat negara untuk memastikan tidak ada kebijakan dan tindakan pembatasan dan atau pelanggaran terhadap hak dan kebebasan berpendapat dan berekspresi," ujar Moniaga dalam keterangan tertulis, Kamis (18/3/2021).
Baca juga: Kepada Tim Kajian, Komnas Perempuan Sebut UU ITE Diskriminatif
Moniaga mengatakan, pedoman itu juga dapat berlaku bagi individu dan kelompok agar memahami tindakan pelanggaran hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Hal itu dilakukan supaya bisa memastikan hak asasinya terlindungi dan tidak melakukan tindakan diskriminatif.
Selain dari Komnas HAM, FGD ini juga menghadirkan Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani yang menyoroti sejumlah pasal dalam UU ITE.
Sementara itu, Ketua Tim Kajian UU ITE Sugeng Purnomo menyebut tim mendapatkan masukan yang berbeda dalam FGD yang berlangsung sebelumnya.
Baca juga: Kepada Tim Kajian UU ITE, Sejumlah Pakar Persoalkan Pasal 27 hingga Pasal 29
Dalam FGD kali ini, Komnas Perempuan dan Komnas HAM pada dasarnya mendorong agar dilakukannya revisi UU ITE.
"Ini menjadi satu masukan dalam perspektif yang berbeda dari hari-hari sebelumya. Kemarin kita bertemu dengan akademisi menyampaikan pandangan-pandangannya," ujar Sugeng.
Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!
Syarat & KetentuanSegera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.