Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kala Yasonna Didoakan Sehat dan Tegak Lurus Selesaikan Masalah Demokrat

Kompas.com - 18/03/2021, 09:16 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Konflik yang terjadi di Partai Demokrat turut menjadi perbincangan dalam Rapat Kerja antara Komisi III DPR dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Rabu (17/3/2021).

Dalam kesempatan itu, politikus Partai Demokrat Benny K Harman menyampaikan, kader Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap agar Yasonna dapat tegak lurus dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum, termasuk masalah yang tengah menerpa Demokrat.

"Doanya supaya tetap tegak lurus dengan hukum, selesaikan semua masalah dengan hukum Pak, itu doa mereka. Masalah apa saja, ya kalau ada masalah yang berkaitan dengan kami ya tentu itu juga di dalamnya doanya," kata Benny.

Benny juga mendoakan agar Yasonna tetap sehat jauh dari Covid-19 dan tetap cerdas dalam menyelesaikan seluruh permasalahan bangsa.

Baca juga: Didoakan Kader Demokrat, Yasonna: Yang Sebelah Sana Berdoa Juga, Mana yang Didengar Nanti...

Merespons pernyataan Benny, Yasonna menyampaikan rasa terima kasih sambil berkelakar bahwa kubu kontra-AHY pasti menyampaikan doa serupa.

"Terima kasih doanya semoga sehat, saya enggak tahu yang sebelah sana berdoa juga, mana yang didengar nanti doanya. Ini kan sama-sama berdoa pastilah," ujar Yasonna diikuti tawa peserta rapat.

Janji Profesional

Walaupun demikian, Yasonna memastikan Kementerian Hukum dan HAM akan bekerja sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ia berharap agar pemerintah tidak lagi dituduh-tuduh terlibat dalam kisruh di Demokrat karena ia mengaku tidak pernah beretemu dengan pihak AHY maupun pihak kubu kontra-AHY.

"Kita aturannya jelas kok, aturannya jelas. Diserahkan saja, kita akan mengambil keputusan secara profesional," kata Yasonna.

Baca juga: Rapat dengan Komisi III, Benny K Harman Doakan Menkumham Tegak Lurus Tangani Masalah, Termasuk Demokrat

Ia menuturkan, kubu kontra-AHY telah mendaftarkan kepengurusan hasil kongres luar biasa (KLB) ke Kemenkumham, diterima oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzhar.

"Sama seperti yang pertama, Pak AHY dan Pak Benny datang diterima Dirjen AHU. Tentunya kalau saya yang menerima KLB nanti pasti ada insinuasi lagi, tetap diterima oleh Pak Dirjen," ujar Yasonna.

Seperti diketahui, AHY bersama jajaran Demokrat sebelumnya telah menyerahkan sejumlah dokumen kepada Kemenkumham untuk membuktikan KLB yang digelar kubu kontra-AHY tidak sesuai AD/ART Partai Demokrat.

Yasonna melanjutkan, dokumen-dokumen yang telah diterima akan dipelajari secara baik dan seksama untuk menghasilkan keputusan yang diambil secara profesional dan sesuai aturan hukum yang berlaku.

Baca juga: Digugat Jhoni Allen, Demokrat AHY Sebut Pemecatan Sesuai AD/ART

Ia mengatakan, jika ternyata KLB yang digelar di Deli Serdang benar tidak sesuai hukum dan AD/ART Partai Demokrat, maka akan dinyatakan tidak sah, begitu pula sebaliknya.

"Kalau sesuai pula bagaimanalah aku mengambil keputusannya lagi, tapi yakin dan percaya saja Pak Benny, apalagi sudah didokaan tadi, ya aman lah," kata dia.

Seperti diketahui, KLB yang digelar kubu kontra-AHY menetapkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat periode 2021-2025.

Sementara, kubu AHY menuding penyelenggaraan KLB itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam AD/ART Partai Demokrat yang telah disahkan Kemenkumham.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com