Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aktivis Iklim Inisiasi Petisi Desak Presiden Jokowi Deklarasikan Darurat Iklim

Kompas.com - 17/03/2021, 23:37 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Lebih dari 150 individu dan berbagai organisasi menginisiasi petisi untuk mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mendeklarasikan darurat iklim yang dilayangkan melalui platform change.org.

Koordinator Nasional Extinction Rebellion (XR) Indonesia Melissa Kowara mengatakan, deklarasi tersebut adalah tindakan yang harus dengan segera dilakukan, semua orang akan kehilangan lebih banyak lagi dari sekarang.

“Dampak krisis iklim sudah kami rasakan. Kami rakyat Indonesia bukan sedang menunggu, tapi sudah terjadi sekarang,” terangnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Dia mengatakan, para inisiator sudah menunggu terlalu lama untuk sebuah tindakan nyata dan tegas dari pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca juga: Gerakan Climate Action Now Kembali Minta Pemerintah Deklarasikan Indonesia Darurat Iklim

“Kami adalah rakyat yang butuh aksi nyata yang menjunjung tinggi keadilan dan dapat membawa kita keluar dari krisis iklim. Sudah cukup kami dijejalkan aksi dan janji palsu,” lanjutnya.

Melissa menyatakan, petisi ini akan terus disebarluaskan ke seluruh lapisan masyarakat karena masalah iklim berkaitan dengan keselamatan rakyat.

“Kami juga akan memastikan Presiden Jokowi mendengar dan melakukan tindakan nyata segera,” tuturnya.

Manajer Kampanye Keadilan Iklim Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Yuyun Harmono menambahkan, pemerintah terus berkampanye agar individu melakukan perubahan untuk lingkungan.

Namun, kebijakan pemerintah justru mempermudah perusakan lingkungan itu sendiri dengan dalih pembangunan ekonomi.

Baca juga: Hadapi Krisis Iklim, Anak Muda Lintas Komunitas Ini Desak Pemerintah Lakukan 4 Langkah

“Harus dipertanyakan, apakah komitmen Indonesia selaras dengan Perjanjian Paris? Karena kenyataannya, antara komitmen iklim dan kebijakan-kebijakan yang lahir belakangan ini sangat bertolak belakang,” tegasnya.

Yuyun mengatakan, masyarakat harus tahu bahwa yang tertulis pada Undang-Undang Cipta Kerja saat ini mendorong kemudahan industri ekstraktif.

“Padahal, jika ada kemauan politik yang keras dan tegas, sudah seharusnya Presiden Jokowi menekan tombol darurat iklim segera untuk keselamatan rakyat Indonesia,” tegas Yuyun.

Adapun, urgensi desakan petisi ini adalah bagian dalam menghadapi bencana terkait iklim yang telah menghancurkan wilayah di berbagai belahan dunia tahun ini.

Baca juga: Akibat Krisis Iklim, Amerika Dilanda 22 Bencana Besar dan Kerugian 95 Miliar Dollar AS Pada 2020

Contoh terdekat adalah banjir besar yang merendam Kalimantan Selatan dan merenggut 21 jiwa, serta kehidupan ratusan ribu warga pada awal tahun ini.

Tak lama setelah itu, titik-titik api muncul di Sumatera dan Kalimantan yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan gambut. Krisis iklim semakin berdampak nyata pada komunitas dan ekosistem di seluruh dunia.

Adapun, aksi Global Climate Strike secara daring digelar pada Rabu (17/3/2021) yang berlangsung serentak pukul 14.00 WIB. Petisi tersebut dapat diikuti melalui tautan berikut change.org/stopbencana.

Sementaa itu, aksi luring akan digelar pada Jumat (19/3/2021) yang akan berlangsung di beberapa kota di Indonesia, seperti Jakarta, Yogyakarta, Palembang, Makasar, Palangkaraya, Bandung, dan beberapa kota lainnya.

Baca juga: Survei: 90 Persen Anak Muda Indonesia Khawatirkan Dampak Krisis Iklim

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com