Kompas.com - 17/03/2021, 19:52 WIB
Pemuda asal Slawi berinisial AM didampingi anggota Polresta Solo meminta maaf atas postingannya bernada hinaan di Mapolresta Solo, Jawa Tengah, Senin (15/3/2021). Dokumentasi Humas Polresta SoloPemuda asal Slawi berinisial AM didampingi anggota Polresta Solo meminta maaf atas postingannya bernada hinaan di Mapolresta Solo, Jawa Tengah, Senin (15/3/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengklaim, pemuda berinisial AM yang diduga melakukan ujaran kebencian terhadap Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak ditangkap oleh polisi.

Ramadhan menegaskan, AM datang sendiri ke kantor polisi untuk menyampaikan permohonan maaf.

"Jadi yang dilakukan oleh virtual police di sana hanya mengingatkan kepada akun tersebut. Kemudian yang bersangkutan datang ke polres untuk meminta maaf dan dibuatkan surat pernyataan maaf," kata Ramadhan dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (17/3/2021).

Ia mengatakan, AM bersikap kooperatif dengan datang langsung ke polres setempat. Ramadhan pun menyatakan perkara tersebut sudah selesai.

Baca juga: Penangkapan Warga yang Komentari Gibran Dinilai Tak Sesuai Ketentuan Hukum

"Datang sendiri dan yang bersangkutan bermaksud ingin meminta maaf. Kooperatif. Jadi clear ya, masalah Solo tidak ada masalah," ujarnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jadi tidak benar kalau yang bersangkutan diamankan," tegas Ramadhan.

Sebelumnya, Kapolresta Solo Kombes Ade Safari Simanjuntak menyatakan, AM ditangkap karena tidak merespons teguran virtual police yang dikirimkan melalui direct message (DM) terkait unggahan AM di Instagram.

AM dianggap melakukan ujaran kebencian kepada Gibran, yang juga putra Presiden Joko Widodo, karena menulis, "tahu apa dia tentang sepak bola, tahunya cuma dikasih jabatan saja".

Virtual police mengirimkan peringatan kepada AM untuk menghapus unggahan itu. Namun, AM tidak kunjung menghapusnya setelah ada peringatan kedua.

Baca juga: ICJR: Penangkapan Warga yang Komentari Gibran Bukan Restorative Justice

Namun, Ade mengatakan, AM telah meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

"Yang bersangkutan sudah meminta maaf tidak akan mengulangi perbuatannya," kata Ade, Senin (15/3/2021).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Gereja Direlokasi, Pengurus GKI Yasmin: Apa Gunanya Putusan Pengadilan?

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Protokol Kesehatan

Nasional
Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Banding Pinangki Dinilai Tidak Adil

Nasional
Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Ngabalin Anggap Pegawai KPK Bisa Lapor ke Polisi soal Polemik TWK

Nasional
Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Percepat Vaksinasi, Pemkot Semarang akan Tambah 4 Sentra Vaksinasi

Nasional
Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Pemangkasan Hukuman Pinangki Dinilai Kurangi Efek Jera bagi Koruptor

Nasional
500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

500.000 Dosis Vaksin Sinopharm Hibah dari Uni Emirat Arab Digunakan untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Pusako: Hukuman Jaksa Pinangki Semestinya Diperberat, Bukan Dipangkas

Nasional
Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Puncak Lonjakan Covid-19 Diprediksi Juni, Apa yang Harus Dilakukan?

Nasional
Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Pimpinan Komisi I DPR: Kami Tunggu Pemerintah Kirim Draf Revisi UU ITE

Nasional
Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku 'Kampung Perikanan Budi Daya'

Dukung 3 Program Prioritas Menteri KKP, BRSDM Luncurkan Buku "Kampung Perikanan Budi Daya"

Nasional
PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

PPKM Mikro Diperpanjang, Kemendagri Ingatkan Puskesmas Punya Peran Sentral

Nasional
Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Pengurangan Hukuman Pinangki Dinilai Jadi Pintu Masuk Meringankan Vonis Djoko Tjandra

Nasional
KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

KPK Upayakan Penuhi Keinginan Pegawai yang MInta Salinan Hasil TWK

Nasional
BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

BIN: 85 Persen Generasi Milenial Rentan Terpapar Radikalisme

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X