Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mudik hingga Rencana Pembukaan Pariwisata Bali, Kabar Baik yang Bikin Waswas

Kompas.com - 17/03/2021, 07:49 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemarin, Selasa (16/3/2021), sejumlah sinyal terbukanya mobilitas mengemuka dari pemerintah

Mulai dari tidak ada larangan mudik Lebaran 2021 yang diwakili oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, hingga Presiden Joko Widodo yang berharap pariwisata Bali segera dibuka karena ada vaksinasi Covid-19.

Sementara itu, angka penambahan kasus Covid-19 harian di Indonesia memang terus menurun. Namun, bukan berarti sudah tidak terjadi penambahan kasus.

Oleh karena itu, ada sejumlah pihak mulai dari epidemiolog hingga Dewan Perwakilan Daerah yang mewanti-wanti pemerintah, terutama soal mudik Lebaran yang diizinkan.

Pemerintah tak larang mudik Lebaran 2021

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan pemerintah tidak akan melarang masyarakat untuk mudik Lebaran 2021.

Lebaran tahun ini diprediksi masih dalam suasana pandemi.

Baca juga: Mudik 2021 Tidak Dilarang, PO Bus Harap Tanpa Syarat Sulit

Kepastian itu ia sampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Selasa (16/3/2021), yang membahas sejumlah hal, salah satunya kesiapan transportasi untuk arus mudik dan arus balik Lebaran 2021.

"Hal pertama yang bisa kami kemukakan terkait mudik 2021. Pada prinsipnya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak melarang (mudik)," kata Budi dalam rapat kerja yang dipantau secara daring.

Lanjutnya, pemerintah tak melarang mudik karena akan ada mekanisme protokol kesehatan ketat yang disusun bersama Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.

Salah satunya adalah Kemenhub dan Satgas Covid-19 akan berkoordinasi dalam hal tracing kepada masyarakat yang bepergian.

"Kementerian Perhubungan sebagai koordinator nasional angkutan Lebaran berharap penuh agar kegiatan mudik berjalan dengan baik," ujarnya.

Baca juga: Beda dengan Menhub, Satgas Covid-19 Sebut Kebijakan Terkait Mudik Lebaran Masih Dibahas Pemerintah

Secara terpisah, Satgas Covid-19 menyatakan kebijakan mudik Lebaran 2021 masih dalam tahap pembahasan.

"Sejauh ini dengan kebijakan mudik Lebaran masih dalam tahap pembahasan oleh kementerian dan lembaga terkait," ujar Juru Bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB, Selasa (16/3/2021), yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Wiku mengatakan, pemerintah masih membahas kebijakan terkait mudik lantaran tradisi tersebut berdampak pada meningkatnya mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lainnya. Hal itu dikhawatirkan akan memicu lonjakan kasus Covid-19 usai mudik.

Harapan Jokowi untuk pariwisata Bali

Sementara itu, Presiden Joko Widodo berharap vaksinasi Covid-19 di Provinsi Bali dapat difokuskan ke tiga wilayah yang telah berzona hijau yakni Ubud, Sanur, dan Nusa Dua.

Ia mengatakan hal tersebut saat meninjau vaksinasi Covid-19 di Gianyar, Bali, Selasa.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuturkan, penetapan ketiga wilayah sebagai zona hijau bertujuan untuk memulihkan sektor pariwisata Bali.

Jokowi berharap, pariwisata di kawasan zona hijau dapat segera dibuka dan para wisatawan merasa aman dan nyaman tanpa khawatir tertular Covid-19.

Baca juga: Kata Gubernur Banten soal Mudik Lebaran 2021: Kita Lihat Dulu Penyebaran Covid-19

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com