Kompas.com - 16/03/2021, 21:51 WIB
Wiku Adisasmito saat memberikan keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (29/10/2020). Dok. Humas BNPBWiku Adisasmito saat memberikan keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (29/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah akan menerapkan program pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro ke berbagai provinsi dengan kasus aktif Covid-19 yang masih tinggi.

Hal ini merujuk hasil pelaksanaan PPKM berskala mikro yang menyebabkan turunnya jumlah kasus Covid-19 secara mingguan di provinsi-provinsi yang berada di Jawa-Bali.

"Melihat hasil positif ini, maka pemerintah akan mengembangkan PPKM mikro ini di berbagai provinsi lain yang memiliki kasus aktif yang besar," ujar Wiku dalam konferensi pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (16/3/2021).

"Sehingga kasus aktif Covid-19 dapat dikendalikan dengan baik," kata dia.

Baca juga: Longgarkan PPKM, Pemkot Tangsel Perbolehkan Acara Live Music di Mal hingga Kafe

Wiku mengatakan, PPKM berskala mikro kini telah memasuki pekan kelima untuk wilayah Jawa-Bali.

Berdasarkan data pemerintah hingga 7 Maret 2021, terdapat 6.025 RT, 1.070 kelurahan/desa, 115 kabupaten/kota dan 19 provinsi yang melaporkan pelaksanaan PPKM mikro.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jika dirinci, terdapat tujuh provinsi di Jawa dan Bali dan tiga provinsi lain yakni Sumatera Utara, Kalimantan Timur dan Sulawesi Selatan yang resmi menerapkan PPKM mikro sesuai ketentuan pemerintah.

Baca juga: PPKM Mikro Depok Diperpanjang hingga 22 Maret, Resepsi Pernikahan Diizinkan

Sementara itu, sisanya, terdapat provinsi-provinsi lain yang juga memberlakukan PPKM mikro karena menilai kebijakan ini tepat diterapkan di daerah mereka.

Wiku lantas mengungkapkan hasil dari pelaksanaan PPKM mikro jika dilihat dari peta zonasi risiko Covid-19.

Hingga saat ini, sebanyak 5.772 RT berstatus zona hijau. Kemudian, ada 404 RT berstatus zona kuning.

Baca juga: Catat, Ini Jam Operasional Restoran hingga Tempat Wisata di Jakarta Selama PPKM Mikro

Selain itu, ada 24 RT masuk zona oranye dan tiga RT berstatus zona merah.

"Hal ini menunjukkan hampir seluruhnya atau 93 persen RT yang berada di zona hijau atau tidak ada kasus positif di daerah itu," ucap Wiku.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK Minta Lurah dan RT/RW Aktif Pantau Warganya yang Belum Terima Bansos

Menko PMK Minta Lurah dan RT/RW Aktif Pantau Warganya yang Belum Terima Bansos

Nasional
Kasus Kudatuli yang Tak Tuntas Saat Megawati Menjabat Presiden...

Kasus Kudatuli yang Tak Tuntas Saat Megawati Menjabat Presiden...

Nasional
Guru Besar UI Nilai Perlu Desentralisasi Sistem Perlindungan Sosial

Guru Besar UI Nilai Perlu Desentralisasi Sistem Perlindungan Sosial

Nasional
Jawa dan Bali Catat 758 Kasus Varian Delta

Jawa dan Bali Catat 758 Kasus Varian Delta

Nasional
Kementerian PPPA Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk 360 Anak Butuh Perlindungan Khusus

Kementerian PPPA Gelar Vaksinasi Covid-19 untuk 360 Anak Butuh Perlindungan Khusus

Nasional
Jejak Persembunyian Wiji Thukul Usai Dituding Terlibat 27 Juli 1996

Jejak Persembunyian Wiji Thukul Usai Dituding Terlibat 27 Juli 1996

Nasional
Mendagri Ajak Dunia Usaha dan Warga Mampu untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Mendagri Ajak Dunia Usaha dan Warga Mampu untuk Bantu Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19

Nasional
Pengamat: Presiden Harus Tunjukkan 'Leadership In Crisis', Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Menko

Pengamat: Presiden Harus Tunjukkan "Leadership In Crisis", Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Menko

Nasional
Guru Besar Antikorupsi Desak Firli dkk Taati Ombudsman, Lantik 75 Pegawai KPK Jadi ASN

Guru Besar Antikorupsi Desak Firli dkk Taati Ombudsman, Lantik 75 Pegawai KPK Jadi ASN

Nasional
Mendagri Harap Kepala Daerah Bangun Koordinasi dengan Ormas dalam Penanganan Covid-19

Mendagri Harap Kepala Daerah Bangun Koordinasi dengan Ormas dalam Penanganan Covid-19

Nasional
Kemenkes: 21,2 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac Akan Diproses dalam 2-3 Pekan

Kemenkes: 21,2 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac Akan Diproses dalam 2-3 Pekan

Nasional
Megawati Minta PDI-P Segera Bangun Monumen 27 Juli

Megawati Minta PDI-P Segera Bangun Monumen 27 Juli

Nasional
Lindungi Anak-anak, Orangtua Harus Persiapkan Diri jika Suatu Hari Terpapar Covid-19

Lindungi Anak-anak, Orangtua Harus Persiapkan Diri jika Suatu Hari Terpapar Covid-19

Nasional
Pemerintah Dinilai Inkonsisten Batasi Kegiatan Masyarakat

Pemerintah Dinilai Inkonsisten Batasi Kegiatan Masyarakat

Nasional
Ketika Mega Jadi Simbol Anti Orde Baru dan Memilih Golput

Ketika Mega Jadi Simbol Anti Orde Baru dan Memilih Golput

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X