Kompas.com - 16/03/2021, 20:26 WIB
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat rapat kerja Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021).

DOK. Humas DPR RIWakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris saat rapat kerja Komisi IX DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021).

 

KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Charles Honoris meminta pemerintah mengoptimalkan satu data vaksinasi Covid-19 guna meminimalisir permasalahan teknis di lapangan.

"Pemerintah harus memastikan kehalalan vaksin bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelum digunakan dalam proses vaksinasi ” ujarnya dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Selasa (16/3/2021).

Selain itu, lanjut Charles, meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KEI) program vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat juga harus diutamakan. Hal ini termasuk penjelasan tentang kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI).

Pernyataan tersebut ia ungkapkan saat rapat kerja (raker) Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker ) Ida Fauziah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021).

Baca juga: Staf Kena Covid-19, Komisi VIII Gelar Raker dengan BNPB di Ruang Pansus B

Selain para menteri, turut hadir Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Direktur Utama (Dirut) Bio Farma, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain mengoptimalkan data vaksinasi, Charles meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama BPOM dan PT Bio Farma untuk mengakselerasi program vaksinasi Covid-19. Hal ini penting agar Indonesia segera mencapai herd immunity (sistem kekebalan kelompok).

“Ketersediaan vaksin Covid-19 harus benar-benar dipastikan dengan jenisnya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK. 01.07/Menkes/12758/2020,” ucapnya.

Tak hanya itu, Charles mendesak Kemenkes untuk melibatkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan BPOM dalam menyusun roadmap dan kebijakan teknis vaksinasi gotong royong.

Baca juga: Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Berbeda dengan Vaksinasi Mandiri

"Kami minta Kemenkes untuk melibatkan Kementerian BUMN, Kemnaker, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Kadin, Apindo serta instansi terkait lainnya dalam pendataan pekerja dan keluarganya,” imbuhnya.

Melalui kerja sama kementerian dan instansi terkait, Charles berharap, pemerintah dapat memastikan pelaksanaan vaksin gotong royong diberikan tepat sasaran dan tanpa dikenakan biaya.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Nasional
Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Nasional
Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Nasional
Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Nasional
Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Nasional
Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Nasional
Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Nasional
Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Nasional
Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Nasional
Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Soal Penggelapan Modus Impor Emas, Kejagung Sebut Ada Kesulitan Terkait Undang-undang

Nasional
Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Dugaan Pelanggaran Etik, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Tunggu Panggilan Dewas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X