Kompas.com - 16/03/2021, 20:26 WIB

 

KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Charles Honoris meminta pemerintah mengoptimalkan satu data vaksinasi Covid-19 guna meminimalisir permasalahan teknis di lapangan.

"Pemerintah harus memastikan kehalalan vaksin bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelum digunakan dalam proses vaksinasi ” ujarnya dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Selasa (16/3/2021).

Selain itu, lanjut Charles, meningkatkan komunikasi, informasi, dan edukasi (KEI) program vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat juga harus diutamakan. Hal ini termasuk penjelasan tentang kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI).

Pernyataan tersebut ia ungkapkan saat rapat kerja (raker) Komisi IX DPR RI dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker ) Ida Fauziah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021).

Baca juga: Staf Kena Covid-19, Komisi VIII Gelar Raker dengan BNPB di Ruang Pansus B

Selain para menteri, turut hadir Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Direktur Utama (Dirut) Bio Farma, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Selain mengoptimalkan data vaksinasi, Charles meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama BPOM dan PT Bio Farma untuk mengakselerasi program vaksinasi Covid-19. Hal ini penting agar Indonesia segera mencapai herd immunity (sistem kekebalan kelompok).

“Ketersediaan vaksin Covid-19 harus benar-benar dipastikan dengan jenisnya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) Nomor HK. 01.07/Menkes/12758/2020,” ucapnya.

Tak hanya itu, Charles mendesak Kemenkes untuk melibatkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan BPOM dalam menyusun roadmap dan kebijakan teknis vaksinasi gotong royong.

Baca juga: Kemenkes: Vaksinasi Gotong Royong Berbeda dengan Vaksinasi Mandiri

"Kami minta Kemenkes untuk melibatkan Kementerian BUMN, Kemnaker, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, Kadin, Apindo serta instansi terkait lainnya dalam pendataan pekerja dan keluarganya,” imbuhnya.

Melalui kerja sama kementerian dan instansi terkait, Charles berharap, pemerintah dapat memastikan pelaksanaan vaksin gotong royong diberikan tepat sasaran dan tanpa dikenakan biaya.

Terakhir, legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu mendesak Kemenkes RI segera menyelesaikan pembayaran insentif tenaga kerja dan tenaga nonkesehatan.

Utamanya para tenaga kerja yang terlibat dalam penanganan Covid-19 bagi pusat dan daerah, serta menyelesaikan permasalahan klaim rumah sakit (RS).

Baca juga: Tenaga Kerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Hendak Divaksinasi Covid-19, Cek Link Pendaftarannya

Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, vaksinasi Covid-19 Gotong Royong akan diberikan secara gratis kepada semua karyawan dan karyawati di sejumlah perusahaan swasta.

“Prinsipnya tidak dipungut biaya ke masyarakat. Sasaran penerimanya adalah karyawan dan karyawati dari semua perusahaan yang ada di Indonesia,” katanya.

Lebih Lanjut, Budi memaparkan, pendataan jumlah karyawan dan karyawati yang akan menerima vaksin Covid-19 harus menggunakan database yang sama sehingga tidak terjadi duplikasi penyuntikan.

Baca juga: Kemenkes: Sertifikat Vaksin Covid-19 Belum Jadi Syarat Pelaku Perjalanan

“Kemudian pascavaksinasi dan pengawas KIPI harus mengikuti prosedur yang ada di Kemenkes,” ujarnya.

 
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 14 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 14 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Diklaim Sudah 'Fix' Capreskan Anies dan Gabung Koalisi Perubahan, PKS: Doakan Akhir Tahun Ini

Diklaim Sudah "Fix" Capreskan Anies dan Gabung Koalisi Perubahan, PKS: Doakan Akhir Tahun Ini

Nasional
6 Catatan Komnas Perempuan terhadap Pasal Perzinaan KUHP

6 Catatan Komnas Perempuan terhadap Pasal Perzinaan KUHP

Nasional
Komnas Perempuan Sebut Pengesahan RKUHP Menyisakan Beragam Persoalan HAM

Komnas Perempuan Sebut Pengesahan RKUHP Menyisakan Beragam Persoalan HAM

Nasional
Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Komnas Perempuan: KUHP Berpotensi Mendorong Kebijakan Diskriminatif terhadap Perempuan

Nasional
Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik di Papua Barat Daya

Nasional
KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

KPK Sita Rp 1,5 Miliar dalam Kasus Lelang Jabatan Bupati Bangkalan Ra Latif

Nasional
Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nilai Kesaksian Bharada E dalam Sidang Dinilai Lebih Besar dari Ferdy Sambo

Nasional
Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Hakordia 2022: Bagaimana Harusnya Hukum Berjalan Ketika 2 Hakim Agung Terjerat Kasus Korupsi?

Nasional
Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Kalla Sebut China, Thailand, dan Korsel Beri Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Nasional
Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Jadi Otak Kasus Brigadir J, Hukuman Ferdy Sambo Diprediksi Bakal Diperberat

Nasional
Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Pernyataan Bamsoet soal Penundaan Pemilu Dinilai Tak Masuk Akal

Nasional
Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Jokowi Tetap Tanda Tangani Dokumen di Tengah Rangkaian Pernikahan Kaesang-Erina

Nasional
Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Peringatan Hakordia, ICW Berkabung atas Runtuhnya Komitmen Negara Berantas Korupsi

Nasional
Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Jawab PBB, Anggota Komisi III Sebut Tak Ada Diskriminasi pada LGBT dalam KUHP Baru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.