Kompas.com - 16/03/2021, 20:18 WIB
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Direktur Utama RS Ummi Andi Tatat telah melayangkan surat permohonan deponering atau pengesampingan perkara kepada Jaksa Agung.

Adapun Andi menjadi terdakwa dalam kasus kontroversi tes usap (swab test) mantan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di RS Ummi, Bogor.

“Surat ini kami tujukan kepada Jaksa Agung, kemudian juga kepada Jampidum dan terakhir kepada JPU berkaitan dengan deponering kasus ini,” ungkap salah satu kuasa hukum Andi saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Selasa (16/3/2021).

Surat itu pun sempat diperlihatkan kepada majelis hakim dan jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang tersebut.

Menanggapi surat tersebut, jaksa mengungkapkan, pihaknya masih perlu menelaah permohonan pihak Andi.

Baca juga: Dalam Dakwaan, Dirut RS Ummi Siapkan President Suite untuk Rizieq Shihab

“Karena untuk menjawab perihal permohonan tersebut tentunya harus kami analisa dulu, kemudian kami laporkan sesuai mekanisme yang ada di internal kami,” kata jaksa.

Majelis hakim pun mengungkapkan proses penelahaan permohonan tersebut tidak mengganggu jalannya persidangan pada hari ini.

Dalam kasus ini, Andi didakwa menyiarkan berita bohong hingga menimbulkan keonaran di masyarakat.

Dalam dakwaan jaksa, pernyataan Andi yang dimaksud yakni ketika memberikan pernyataan kepada media pada 26 November 2020. Intinya, Andi mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan Rizieq tidak mengarah ke gejala Covid-19.

Pernyataan Andi dinilai jaksa tidak sesuai dengan hasil tes yang menunjukkan bahwa Rizieq positif Covid-19.

Pernyataan itu dinilai mengakibatkan dua aksi unjuk rasa, baik penolakan terhadap Rizieq maupun protes kepada Satgas Covid-19 Kota Bogor.

Baca juga: Dirut RS Ummi Bogor Didakwa Siarkan Berita Bohong soal Swab Test Rizieq Shihab

Andi dinilai melanggar Pasal 14 ayat (1) subsider Pasal 14 ayat (2) lebih subsider Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sementara, di dakwaan kedua, Andi didakwa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah.

Untuk itu, ia dinilai melanggar Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Terakhir, di dakwaan ketiga, Andi didakwakan melanggar Pasal 216 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Paket Diduga Bom Meledak di Asrama Polisi Sukoharjo, Densus 88 Bergerak

Paket Diduga Bom Meledak di Asrama Polisi Sukoharjo, Densus 88 Bergerak

Nasional
Pengacara Pastikan Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan KPK Besok

Pengacara Pastikan Lukas Enembe Tak Penuhi Panggilan KPK Besok

Nasional
Musra II Relawan di Makassar, Jokowi Dicurigai Jadi Capres Paling Unggul Lagi

Musra II Relawan di Makassar, Jokowi Dicurigai Jadi Capres Paling Unggul Lagi

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Wapres Ma'ruf Amin Bertolak ke Jepang Hadiri Pemakaman Kenegaraan Shinzo Abe

Nasional
Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Pengacara Ungkap Tito Karnavian dan Bahlil Lahadlia Pernah Temui Lukas Enembe, Minta Paulus Waterpau jadi Wagub Papua

Nasional
BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

BIN Bantah Terlibat Kriminalisasi Lukas Enembe

Nasional
PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

PKB Tunggu Siapa Capres yang Ingin Diusung PDI-P di Pilpres 2024

Nasional
Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Akal-akalan Lukas Enembe, Izin Berobat demi Judi di Luar Negeri

Nasional
Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasdem-PKS-Demokrat Tak Kunjung Berkoalisi, Anies Dinilai Tak Cukup jadi Perekat

Nasional
Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Pengamat: Anies Lengser Oktober 2022, Mengusungnya Jadi Capres Bakal Tambah PR Parpol

Nasional
Jejak 'Private Jet' yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Jejak "Private Jet" yang 3 Kali Dipakai Lukas Enembe ke Luar Negeri

Nasional
Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Pengacara Duga Penetapan Tersangka Lukas Enembe Tak Lepas dari Agenda Politik Tito Karnavian dan Budi Gunawan

Nasional
Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya 'Kongkow'

Soal Dewan Kolonel Puan Maharani, PDI-P: Hanya "Kongkow"

Nasional
Puan Bicara 'Sinyal' Koalisi PDI-P dengan PKB

Puan Bicara "Sinyal" Koalisi PDI-P dengan PKB

Nasional
Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Cak Imin Kenang Sering Dibantu Taufiq Kiemas: Bayar Kuliah hingga Lamar Istri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.