Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPD Minta Pemerintah Tekan Jumlah Daerah Tertinggal

Kompas.com - 16/03/2021, 16:55 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD La Nyalla Mattalitti meminta pemerintah menekan jumlah daerah tertinggal yang ditargetkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Peta Jalan Pengembangan dan Pengelolaan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Menurut dia, sesuai dengan roadmap tersebut, Indonesia pada tahun 2024 masih memiliki 37 daerah yang dianggap masih tertinggal.

"Jumlah itu masih sangat tinggi. Harus ada upaya menekan angka daerah tertinggal," kata La Nyalla dalam keterangan tertulis, Selasa (16/3/2021) seperti dikutip Antara.

Baca juga: Empat Daerah di Jatim Lepaskan Status Daerah Tertinggal

Mantan Ketua PSSI mengatakan, pemerintah perlu merumuskan indikator daerah tertinggal yang baru. Sehingga, bisa diketahui seberapa jauh perbedaan dengan daerah yang tidak tertinggal.

Senator asal Jawa Timur itu menilai, dengan indikator ketertinggalan yang jelas, tingkat ketertinggalan suatu daerah dapat terukur.

Selain itu, ia menilai perlu penerapan skala prioritas sehingga pengembangan dan pembangunan menjadi lebih terfokus.

"Dari indikator tersebut, kita bisa mengetahui daerah mana yang perlu dientaskan terlebih dahulu ketertinggalannya. Program pengentasan daerah tertinggal bisa lebih tepat sasaran," ujarnya.

Dikutip Antara, dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Senin (15/3/2021), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengungkapkan Peta Jalan Pengembangan dan Pengelolaan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Baca juga: Skema Hitung Dana BOS Diubah, Mudahkan Sekolah di Daerah Tertinggal

Adapun sasaran jumlah daerah tertinggal menjadi 37 kabupaten pada 2024, dari sebelumnya berjumlah 62 kabupaten.

Halim menjelaskan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi tidak hanya dilakukan kementeriannya, tetapi melibatkan kementerian lain.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com