Dualisme di Tubuh Demokrat Dinilai Tak Terkait Isu Perubahan Masa Jabatan Presiden

Kompas.com - 16/03/2021, 16:48 WIB
Pengamat Politik Hendri Satrio berpendapat Mentan Amran menjalankan kebijakan pembangunan pertanian untuk kesejahteraan petani dan menggenjot hasil pertanian secara signifikan. Dok. Humas KementanPengamat Politik Hendri Satrio berpendapat Mentan Amran menjalankan kebijakan pembangunan pertanian untuk kesejahteraan petani dan menggenjot hasil pertanian secara signifikan.
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengajar komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, dualisme di tubuh Partai Demokrat tidak terkait dengan isu perubahan masa jabatan presiden.

Menurut dia, jika ingin melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode, saat ini kekuatan di DPR dan MPR sudah cukup.

“Tanpa Partai Demokrat pun dengan kekuatan DPR plus MPR saat ini sudah lebih dari cukup untuk mengubah UUD 1945 dari jabatan presiden 2 periode, menjadi 3 periode,” sebut Hendri.

Maka, lanjut Hendri, anggapan bahwa upaya pengambil alihan di kubu Partai Demokrat, yang melibatkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tidak terkait dengan isu tersebut.

Ia menilai bungkamnya Presiden Joko Widodo dalam menanggapi permasalahan ini belum dapat dikatakan bahwa pemerintah melakukan intervensi pada perpecahan di tubuh partai berlambang mercy itu.

Kecuali, menurut Hendri, jika setelah ini ada reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Maka dari situ, masyarakat dapat melakukan penilaian.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden, Pengamat: Indonesia Tidak Kehabisan Pemimpin

“Kalau tentang Moeldoko, kita mungkin saja sebentar lagi akan melihat Pak Jokowi melakukan resuffle kabinet. Kalau reshuffle kabinet dilaksanakan salah satunya adalah memberikan jabatan Menteri untuk Moeldoko, bisa kita lihat atau kita prediksi pemerintah menyetujui Partai Demokrat versi Moeldoko, sehingga membuat posisi Moeldoko menjadi kuat,” tutur Hendri pada Kompas.com, Selasa (16/3/2021).

Hingga kini, Hendri berkeyakinan bahwa keterlibatan Moeldoko pada kisruh di tubuh Partai Demokrat sekedar untuk melemahkan partai tersebut.

“Kalau menurut saya memang ada keinginan untuk melemahkan Demokrat saja. Saya enggak tahu (aktor dibaliknya) siapa, karena Demokrat itu kan SBY dan SBY itu kan Demokrat. Mau bikin apa Moeldoko di Demokrat tanpa SBY,” ujarnya.

Sebagai informasi Moeldoko diangkat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi oleh kongres luar biasa (KLB) Kontra AHY yang diadakan di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Covid-19 Melonjak Drastis, Moeldoko Minta Masyarakat Saling Jaga dengan 5M

Covid-19 Melonjak Drastis, Moeldoko Minta Masyarakat Saling Jaga dengan 5M

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Pemda Terapkan Mekanisme PPKM Mikro secara Benar

Satgas Covid-19 Minta Pemda Terapkan Mekanisme PPKM Mikro secara Benar

Nasional
Rekor Kasus Harian Covid-19, Peningkatan Dua Kali Lipat di Pulau Jawa

Rekor Kasus Harian Covid-19, Peningkatan Dua Kali Lipat di Pulau Jawa

Nasional
Vonis 4 Tahun Penjara bagi Rizieq Shihab dalam Kasus 'Swab Test' RS Ummi

Vonis 4 Tahun Penjara bagi Rizieq Shihab dalam Kasus "Swab Test" RS Ummi

Nasional
Moeldoko Menyayangkan Masih Ada Masyarakat Abaikan Bahaya Pandemi Covid-19

Moeldoko Menyayangkan Masih Ada Masyarakat Abaikan Bahaya Pandemi Covid-19

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 Patuhi Prosedur Isolasi Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 Patuhi Prosedur Isolasi Mandiri

Nasional
Satgas: Tak Perlu Panik dan Buru-buru ke RS jika Hasil PCR Positif Covid-19

Satgas: Tak Perlu Panik dan Buru-buru ke RS jika Hasil PCR Positif Covid-19

Nasional
Targetkan Vaksinasi Selesai Akhir Tahun, Menkes: Penyuntikan Vaksin Harus 2 Juta Per Hari

Targetkan Vaksinasi Selesai Akhir Tahun, Menkes: Penyuntikan Vaksin Harus 2 Juta Per Hari

Nasional
Satgas: Tak Semua Pasien Covid-19 Harus ke RS, Dahulukan yang Bergejala Sedang-Berat

Satgas: Tak Semua Pasien Covid-19 Harus ke RS, Dahulukan yang Bergejala Sedang-Berat

Nasional
Menakar Arah Revisi UU ITE Setelah Penerbitan Pedoman Kriteria Implementasi

Menakar Arah Revisi UU ITE Setelah Penerbitan Pedoman Kriteria Implementasi

Nasional
Laksda Anwar Saadi Ditunjuk Jadi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

Laksda Anwar Saadi Ditunjuk Jadi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

Nasional
Epidemiolog: PPKM Mikro Oke, tetapi 3M Harus Ditingkatkan

Epidemiolog: PPKM Mikro Oke, tetapi 3M Harus Ditingkatkan

Nasional
Panglima TNI Mutasi 104 Perwira Tinggi, Berikut Daftarnya

Panglima TNI Mutasi 104 Perwira Tinggi, Berikut Daftarnya

Nasional
Pemerintah Diharapkan Berani PSBB atau Lockdown, Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Pemda

Pemerintah Diharapkan Berani PSBB atau Lockdown, Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Pemda

Nasional
Pesan AHY kepada Kepala Daerah Kader Demokrat: Tak Ada yang Lebih Bernilai dari Nyawa

Pesan AHY kepada Kepala Daerah Kader Demokrat: Tak Ada yang Lebih Bernilai dari Nyawa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X