PPP Usul Pilkada Serentak Digelar Desember 2024

Kompas.com - 16/03/2021, 14:47 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS.COM/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PPP Nurhayati Monoarfa mengusulkan, agar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dapat dilaksanakan pada Desember 2024.

Anggota Komisi II itu menilai, perlu ada jeda waktu yang layak antara pelantikan anggota DPR, DPD, dan DPRD; pelantikan presiden dan wakil presiden; serta pelantikan menteri di bawah presiden dan wakil presiden baru, dengan penyelenggaraan kampanye dan pencoblosan pilkada serentak 2024.

"Jika diadakan pada November 2024, maka kebutuhan adanya jarak waktu yang layak tersebut tidak bisa kita penuhi," kata Nurhayati dalam keterangan tertulis, Selasa (16/3/2021).

Secara spesifik, PPP mengusulkan agar hari pemungutan suara Pilkada serentak 2020 diadakan pada Rabu (11/12/2024).

"Dengan demikian, masih ada jarak waktu 2 pekan untuk melakukan cooling down dan mempersiapkan dan mengkondisikan pengamanan Natal, 25 Desember 2024," ujar Nurhayati.

Baca juga: Golkar Tarik Dukungan atas Revisi UU Pemilu, Setuju Pilkada Serentak 2024

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lebih jauh, ia mengusulkan, agar tahapan pilkada serentak dapat dimulai pada 2023.

Namun sebagai catatan, daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT) disiapkan dan ditetapkan sebagai satu paket keputusan DPS dan DPT Pemilihan Legislatif dan Presiden 2024.

Lalu, pengajuan pasangan calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 dilakukan sebelum penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2024, merujuk pada perhitungan komposisi kursi DPRD hasil Pileg 2019.

"Membasiskan diri pada hasil Pileg 2024 sama sekali tak mungkin," kata dia.

Selanjutnya, ia mengusulkan agar pendaftaran hingga penetapan pasangan calon Pilkada 2024 dilakukan dalam rentang waktu Agustus-September 2024.

Dengen demikian, awal November hingga 7 Desember 2024 digunakan unutk kegiatan kampanye Pilkada sedangkan 8-10 Desember 2024 menjadi masa tenang.

Baca juga: Kemendagri Harap 17 Februari Semua Kepala Daerah Pemenang Pilkada Serentak 2020 Sudah Dilantik

Ia mengingatkan, penyelenggaran pileg, pilpres, dan pilkada dalam satu tahun yang sama akan dilakukan pertama kali pada 2024 mendatang. Oleh sebab itu, seluruh tahapannya harus disiapkan sebagai satu paket yang terintegrasi.

"Tahapan ketiganya harus dilakukan dalam rentang waktu yang sangat panjang; jauh lebih panjang dibandingkan dengan rentang waktu yang kita sediakan untuk tahapan pileg, pilpres maupun pilkada serentak selama ini," kata dia.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan, hari pemungutan suara Pileg dan Pilpres 2024 akan digelar pada 14 Febuari 2024 atau pada 6 Maret 2024 sedangkan hari pemungutan suara Pilkada 2024 akan digelar 13 November 2024.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.