Kompas.com - 16/03/2021, 14:47 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS.COM/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Fraksi PPP Nurhayati Monoarfa mengusulkan, agar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak dapat dilaksanakan pada Desember 2024.

Anggota Komisi II itu menilai, perlu ada jeda waktu yang layak antara pelantikan anggota DPR, DPD, dan DPRD; pelantikan presiden dan wakil presiden; serta pelantikan menteri di bawah presiden dan wakil presiden baru, dengan penyelenggaraan kampanye dan pencoblosan pilkada serentak 2024.

"Jika diadakan pada November 2024, maka kebutuhan adanya jarak waktu yang layak tersebut tidak bisa kita penuhi," kata Nurhayati dalam keterangan tertulis, Selasa (16/3/2021).

Secara spesifik, PPP mengusulkan agar hari pemungutan suara Pilkada serentak 2020 diadakan pada Rabu (11/12/2024).

"Dengan demikian, masih ada jarak waktu 2 pekan untuk melakukan cooling down dan mempersiapkan dan mengkondisikan pengamanan Natal, 25 Desember 2024," ujar Nurhayati.

Baca juga: Golkar Tarik Dukungan atas Revisi UU Pemilu, Setuju Pilkada Serentak 2024

Lebih jauh, ia mengusulkan, agar tahapan pilkada serentak dapat dimulai pada 2023.

Namun sebagai catatan, daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT) disiapkan dan ditetapkan sebagai satu paket keputusan DPS dan DPT Pemilihan Legislatif dan Presiden 2024.

Lalu, pengajuan pasangan calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 dilakukan sebelum penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2024, merujuk pada perhitungan komposisi kursi DPRD hasil Pileg 2019.

"Membasiskan diri pada hasil Pileg 2024 sama sekali tak mungkin," kata dia.

Selanjutnya, ia mengusulkan agar pendaftaran hingga penetapan pasangan calon Pilkada 2024 dilakukan dalam rentang waktu Agustus-September 2024.

Dengen demikian, awal November hingga 7 Desember 2024 digunakan unutk kegiatan kampanye Pilkada sedangkan 8-10 Desember 2024 menjadi masa tenang.

Baca juga: Kemendagri Harap 17 Februari Semua Kepala Daerah Pemenang Pilkada Serentak 2020 Sudah Dilantik

Ia mengingatkan, penyelenggaran pileg, pilpres, dan pilkada dalam satu tahun yang sama akan dilakukan pertama kali pada 2024 mendatang. Oleh sebab itu, seluruh tahapannya harus disiapkan sebagai satu paket yang terintegrasi.

"Tahapan ketiganya harus dilakukan dalam rentang waktu yang sangat panjang; jauh lebih panjang dibandingkan dengan rentang waktu yang kita sediakan untuk tahapan pileg, pilpres maupun pilkada serentak selama ini," kata dia.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan, hari pemungutan suara Pileg dan Pilpres 2024 akan digelar pada 14 Febuari 2024 atau pada 6 Maret 2024 sedangkan hari pemungutan suara Pilkada 2024 akan digelar 13 November 2024.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Jokowi: 10 Provinsi Pertumbuhan Ekonominya Positif, 24 Lainnya Negatif Semua

Nasional
Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Nasional
Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung 'Gas dan Rem'

Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung "Gas dan Rem"

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Nasional
Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Nasional
Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Nasional
Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Nasional
Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Nasional
Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Nasional
Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Nasional
Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Nasional
Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X