Kompas.com - 16/03/2021, 14:32 WIB
Karyawan berjalan di dekat envirotainer  berisi vaksin Covid-19 AstraZeneca saat tiba di Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Senin (8/3/2021) malam. Sebanyak 1,1 juta dosis vaksin Covid-19 AstraZeneca bagian awal dari batch pertama skema kerja sama global untuk vaksin dan imunisasi (GAVI) COVAX Facility tiba di Bio Farma yang selanjutnya akan diproses dan didistribusikan guna mempercepat target vaksinasi yang merata ke seluruh penduduk Indonesia. ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBIKaryawan berjalan di dekat envirotainer berisi vaksin Covid-19 AstraZeneca saat tiba di Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Senin (8/3/2021) malam. Sebanyak 1,1 juta dosis vaksin Covid-19 AstraZeneca bagian awal dari batch pertama skema kerja sama global untuk vaksin dan imunisasi (GAVI) COVAX Facility tiba di Bio Farma yang selanjutnya akan diproses dan didistribusikan guna mempercepat target vaksinasi yang merata ke seluruh penduduk Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menjelaskan alasan pemerintah menunda distribusi vaksin AstraZeneca.

Menurut Nadia, pemerintah memegang prinsip kehati-hatian sebagaimana telah diarahkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Mengapa Kemenkes menunda dulu pendistribusian AstraZeneca? Ini dikarenakan prinsip kehati-hatian. Artinya kami ikuti apa yang menjadi arahan BPOM," ujar Nadia dalam konferensi pers virtual pada Selasa (16/3/2021).

Baca juga: Vaksin AstraZeneca Disebut Picu Pembekuan Darah, Kondisi Apa Itu?

Saat ini, lanjut dia, BPOM bersama Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) dan para ahli sedang meneliti lebih lanjut terkait penggunaan vaksin AstraZeneca.

Poin yang dipastikan salah satunya yakni apakah kriteria calon penerima vaksin Covid-19 AstraZeneca memungkinkan atau tidak menerima vaksin itu.

Sebab, sebelumnya, kriteria yang telah dirumuskan pemerintah disesuaikan dengan kriteria penggunaan vaksin Sinovac.

lan quality control apakah ada vial yang rusak, kemasan yang kondisinya tidak baik dan lain-lain itu dipastikan dulu," tutur Nadia.

 

"Sebelum didistribusikan ke fasilitas kesehatan, kita benar-benar jamin mutunya. Apakah ada yang berubah warna, berubah bentuk," lanjutnya.

Selain itu, pemerintah juga memastikan rentang waktu penyuntikan vaksin AstraZeneca antara sembilan hingga 12 pekan.

Rentang waktu ini kemudian dicocokkan dengan rekomendasi BPOM.

Baca juga: Tanggapan Epidemiolog dan Daftar Negara yang Menangguhkan Vaksin Covid-19 AstraZeneca...

Sehingga, akan ditentukan kelompok mana yang jadi prioritas mana yang akan mendapatkan suntikan vaksin AstraZeneca.

"Mengingat, vaksin AstraZeneca memiliki shelf life (masa simpan) pendek, yakni akhir Mei 2021. Tentu sebanyak 1,1 juta dosis vaksin harus kita prioritaskan dan sebelum shelf life habis harus kita suntikkan," tambah Nadia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Langkah Konkret Kementerian KP untuk Wujudkan 'Smart ASN'

Langkah Konkret Kementerian KP untuk Wujudkan "Smart ASN"

Nasional
Nilai Larangan Ekspor Minyak Goreng Tak Efektif dan Merugikan, Anggota DPR: Sudah Seharusnya Dicabut

Nilai Larangan Ekspor Minyak Goreng Tak Efektif dan Merugikan, Anggota DPR: Sudah Seharusnya Dicabut

Nasional
UPDATE 20 Mei: Ada 3.715 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 Mei: Ada 3.715 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 20 Mei: Ada 4.942 Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 20 Mei: Ada 4.942 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pengembangan SDM Berkualitas Penting untuk Jawab Krisis Pangan, Energi, dan Iklim Global

Pengembangan SDM Berkualitas Penting untuk Jawab Krisis Pangan, Energi, dan Iklim Global

Nasional
Satgas: Ingat, WHO Belum Cabut Status Pandemi Covid-19

Satgas: Ingat, WHO Belum Cabut Status Pandemi Covid-19

Nasional
UPDATE 20 Mei: Bertambah Tiga, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 156.513 Orang

UPDATE 20 Mei: Bertambah Tiga, Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Jadi 156.513 Orang

Nasional
Kecewa dengan Pemerintah, Ikappi Minta Kebutuhan Minyak Goreng Dalam Negeri Dipenuhi

Kecewa dengan Pemerintah, Ikappi Minta Kebutuhan Minyak Goreng Dalam Negeri Dipenuhi

Nasional
UPDATE 20 Mei: Tambah 298, Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 5.891.872

UPDATE 20 Mei: Tambah 298, Total Kasus Sembuh Covid-19 Capai 5.891.872

Nasional
Anggap KIB Tak Ganggu Kinerja Kabinet, PAN: Justru Bertanggung Jawab Tingkatkan Kinerja

Anggap KIB Tak Ganggu Kinerja Kabinet, PAN: Justru Bertanggung Jawab Tingkatkan Kinerja

Nasional
Update: Tambah 250, Total Kasus Covid-19 Capai 6.052.100

Update: Tambah 250, Total Kasus Covid-19 Capai 6.052.100

Nasional
Respons Hasto, PPP Sebut KIB Teguhkan Kesinambungan Arah Pembangunan Pemerintahan Jokowi

Respons Hasto, PPP Sebut KIB Teguhkan Kesinambungan Arah Pembangunan Pemerintahan Jokowi

Nasional
Satgas: Pelonggaran Bukan Berarti Bebas Tak Pakai Masker di Berbagai Situasi

Satgas: Pelonggaran Bukan Berarti Bebas Tak Pakai Masker di Berbagai Situasi

Nasional
KPK Limpahkan Berkas Penyuap Eks Bupati Buru Selatan ke PN Ambon

KPK Limpahkan Berkas Penyuap Eks Bupati Buru Selatan ke PN Ambon

Nasional
Napoleon Bonaparte Masih Berstatus Polisi Aktif, Pukat UGM: Sangat Tidak Layak

Napoleon Bonaparte Masih Berstatus Polisi Aktif, Pukat UGM: Sangat Tidak Layak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.