Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden, Pengamat: Indonesia Tidak Kehabisan Pemimpin

Kompas.com - 16/03/2021, 13:58 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengajar komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, ada sejumlah alasan yang membuat wacana penambahan masa jabatan presiden tak perlu diserukan lagi. 

Pertama, Presiden Joko Widodo sejak awal telah menyatakan bahwa dirinya patuh pada konstitusi dan ketentuan yang berlaku pada UUD 1945, bahwa jabatan presiden tetap dua periode.

Sehingga, tudingan bahwa Presiden menghendaki penambahan masa jabatan tidak beralasan. 

Kedua, menurut dia, banyak tokoh yang siap menjadi calon presiden pada kontestasi nasional mendatang.

"Indonesia tidak pernah kehabisan pemimpin. Hasil survey KedaiKOPI bahkan menunjukan ada 500 nama yang masyarakat siap pilih sebagai kandidat capresnya,” sebut Hendri saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/3/2021).

Berdasarkan survei tersebut, ada sejumlah nama tokoh yang cukup populer di masyarakat yang berpeluang menjadi kandidat capres.

Baca juga: Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dikhawatirkan Jadi Agenda Sisipan

Para tokoh itu memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari kepala daerah, menteri, hingga mantan pejabat negara.

“Misalnya mantan pejabat ada Susi Pudjiastuti, Sudirman Said, Abraham Samad, dan Rizal Ramli. Para Menteri ya Sri Mulyani, Tito Karnavian, Airlangga Hartanto, dan Erick Tohir. Belum lagi Kepala Daerah seperti Anies Baswedan, Ridwan Kami, dan Khofifah,” terang dia.

Selanjutnya, imbuh Hendri, masyarakat perlu diberikan kepercayaan untuk memimpin anak bangsa terbaik untuk menggantikan Jokowi memimpin Indonesia.

“Pak Jokowi bagus, tapi kita harus berikan kesempatan juga pada anak bangsa yang bagus juga,” kata Hendri.

Lebih jauh, ia menuturkan, jika muncul wacana amendemen UUD 1945 untuk menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode dengan dalih demi kepentingan rakyat, maka perlu ada referendum untuk melihat keinginan tersebut.

“Kalau ada alasan rakyat yang menghendaki (jabatan presiden 3 periode), harus diketahui rakyat yang mana? Caranya bagaimana? Ya referendum. Referendum rakyat apakah setuju presiden menjabat 3 periode atau tidak,” imbuhnya.

Baca juga: Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Pengamat: Lebih Penting Regenerasi Kepemimpinan Nasional

Sebagai informasi Presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak berniat menjabat selama tiga periode.

“Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode,” sebut Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/3/2021).

Jokowi juga meminta agar tak ada yang membuat kegaduhan baru atas isu ini. Sebab, ia menuturkan pemerintah tengah fokus pada penanganan pandemi virus corona.

“Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi,” terang Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

Nasional
Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

Nasional
Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

Nasional
Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com