Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ironi Seruan Jokowi untuk Benci Produk Asing dan Rencana Impor Beras...

Kompas.com - 16/03/2021, 13:20 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

Buwas mengatakan, tren penyerapan beras terus meningkat. Pada minggu kedua Maret rata-rata penyerapan mencapai 3.500 ton per hari, naik dua kali lipat dibandingkan penyerapan di awal Maret yang 1.500 ton per hari.

"Jadi ada kemungkinan karena Maret-April panen raya maka produksi dan penyerapan akan terus meningkat," kata Buwas

Buwas mengungkapkan, Bulog seringkali dihadapkan permasalahan sulitnya stok beras dikeluarkan. Sebab, kebijakan CBP hanya fokus pada sisi hulu yakni penyerapan tetapi lemah di sisi hilir yakni penyaluran beras.

Hal itu seiring dengan dihapuskannya penugasan program bansos rastra kepada Bulog oleh pemerintah sejak 2018.

Baca juga: Soal Impor 1 Juta Ton Beras, Bulog: Belum Tentu Kami Laksanakan

Padahal, program ini mampu menyalurkan beras Bulog sebanyak 2,6 juta ton per tahun. Menurutnya, kapasitas gudang Bulog sendiri hanya mencapai 3,6 juta ton.

Oleh sebab itu, Buwas berharap pemerintah bisa mengevaluasi penugasan yang diberikan kepada Bulog.

"CBP merupakan kepentingan pemerintah, sementara pengolahan CBP hanya aktif pada sisi hulu, namun cenderung menurun pada sisi hilir. Ini yang menjadi permasalahan Bulog," kata Buwas.

"Serta seiring adanya penurunan aktivitas program pengolahan CBP di sisi hilir, maka saat ini pengadaan beras CBP seluruhnya dapat dipenuhi dari dalam negeri," lanjutnya.

Dia menegaskan, penugasan Bulog menyerap 1-1,5 juta ton beras untuk kebutuhan CBP per tahunnya tidak akan efektif jika tak disertai dengan kebijakan penyaluran beras yang tepat.

Baca juga: Kalau Harus Impor, Bulog Mengeluh Berasnya Cuma Menumpuk di Gudang

"Tanpa ada kebijakan penyaluran yang efektif, maka kebijakan CBP sejumlah tersebut perlu dipertimbangkan kembali, sehingga tidak membebani kinerja Bulog secara finanasial dan operasional," pungkas Buwas.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com