Jokowi Buka Suara soal Tiga Periode, tetapi Bungkam atas Upaya Moeldoko Kuasai Demokrat

Menurut McBeth hal itu akan dibutuhkan pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mengejar ambisi politiknya lewat berbagai proyek infrastruktur yang dipercaya bakal menjadi daya ungkit perekenomian Indonesia ke depan.

McBeth menuturkan motif selanjutya bisa saja upaya penguasaan Demokrat digunakan untuk mengamankan tujuan amendemen UUD 1945 yang di antaranya pernah diwacanakan untuk mengembalikan GBHN di dalamnya sebagai arah pembangunan nasional.

Kemudian, menurut McBeth, manuver yang dilakukan Moeldoko juga bisa dimaknai bertujuan untuk mengendalikan Demokrat guna menyetujui wacana tiga periode masa jabatan presiden agar Jokowi bisa tetap menjabat pada periode 2024-2029.

Baca juga: Dualisme Demokrat, dari Motif Pencapresan Moeldoko hingga Wacana Tiga Periode Jokowi

"Sejumlah pengamat menyatakan adanya skenario yang memberikan peluang bagi Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya hingga periode ketiga. Adapun dalam konstitusi sekarang, masa jabatan presiden dibatasi hingga dua periode," tutur wartawan asal Selandia Baru itu dalam analisisnya di Asia Times.

Menurut McBeth, motif-motif tersebut bermunculan secara liar lantaran Presiden Jokowi tak menanggapi langsung aksi anak buahnya yang berupaya menyingkirkan trah SBY yang selama ini menjadi identitas Partai Demokrat.

Presiden Jokowi belum mengeluarkan sepatah kata pun dalam menyikapi manuver Moeldoko yang telah membuat jagat politik nasional menjadi ramai.

Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago. Ia menduga Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko hanya tumbal dalam upaya pembelahan Partai Demokrat.

Menurut dia, sangat aneh jika Moeldoko bersikap sembrono hendak maju di Pilpres 2024 namun dengan cara membajak partai lain.

Baca juga: Pengamat Duga Moeldoko Hanya Tumbal, Ada Agenda Politik Tersembunyi lewat Pembajakan Demokrat

Pasalnya hal itu akan meninggalkan citra negatif bagi Moeldoko dan hal itu tentunya tak baik bagi mantan Panglima TNI itu jika hendak menjadi calon presiden di pemilu mendatang.

“Jika pengambilalihan secara paksa Partai Demokrat adalah ambisi pribadi Moeldoko yang katanya ingin maju sebagai calon presiden 2024, maka tindakan ini adalah kebodohan dan bunuh diri,” kata Pangi.

Pangi menuturkan langkah politik yang dilakukan Moeldoko dengan membajak Demokrat memang seolah membuka jalan bagi ambisinya.

Namun secara bersamaan, citra negatif juga mencoreng muka Moeldoko lantaran dianggap telah melakukan tindakan yang tidak bermoral serta membahayakan demokrasi.

Karena itu, Pangi mengatakan, publik harus mempertanyakan motif sesungguhya Moeldoko membajak Partai Demokrat.

Baca juga: Bantahan Jokowi soal Jabatan Tiga Periode dan Peringatan kepada Amien Rais

Ia menilai sangat mungkin ada agenda politik tersembunyi dengan menjadikan Moeldoko sebagai pion untuk membajak Demokrat. Terlebih, kata Pangi, Moeldoko merepresentasikan diri sebagai pejabat di lingkaran Istana Kepresidenan.

Selain itu, kata Pangi, hingga kini Presiden Jokowi belum bersuara sedikitpun untuk menegur Moeldoko selaku anak buahnya yang telah mencoreng nama baik Istana.

Hal itu menurut Pangi semakin membuat Publik berspekulasi bahwa Moeldoko mendapat restu dari Istana untuk membajak Partai Demokrat.

Padahal menurut Pangi, Presiden semestinya berbicara langsung untuk mengakhiri spekylasi liar yang bermunculan akibat aksi Moeldoko membajak Demokrat.

“Oleh karena itu, kita juga layak bertanya dan patut curiga agenda apa yang sedang didesain. Apapun agendanya kita layak curiga karena cara-cara culas sudah pasti tujuannya akan merugikan kita semua,” ucap dia.