Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Berharap Vaksinasi Covid-19 Pulihkan Pariwisata Bali

Kompas.com - 16/03/2021, 12:47 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berharap vaksinasi Covid-19 segera pulihkan sektor pariwisata di provinsi Bali.

Hal ini Jokowi sampaikan saat meninjau vaksinasi massal di Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (16/3/2021).

Vaksinasi ini diperuntukkan bagi para pelaku industri pariwisata, pimpinan umat beragama, perwakilan budayawan, perwakilan pemuda, hingga masyarakat setempat.

"Apabila nanti sudah kelihatan penyebaran Covid-nya landai, menurun, kemudian hilang, dengan tahapan-tahapan yang nanti didesain baik dari provinsi, kabupaten, dan kota maupun nanti dari pusat, kita akan memulai satu per satu pembukaan di ekonomi khususnya sektor pariwisata di provinsi Bali agar kembali pada posisi normal," kata Jokowi di lokasi.

Baca juga: Tinjau Vaksinasi di Bali, Jokowi Harap Herd Immunity Lekas Terbentuk

Jokowi mengatakan, saat ini masih dibutuhkan sejumlah tahapan untuk mencapai situasi normal. Selain vaksinasi, protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus tetap harus diterapkan.

Meskipun vaksinasi sudah dimulai, kata dia, masyarakat tak boleh kendur dalam memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

"Kita harapkan semuanya tetap masih pada posisi waspada," ujarnya.

Jokowi pun bersyukur proses vaksinasi Covid-19 dapat menjangkau masyarakat Bali.

Ia berharap, semakin banyak warga Bali yang divaksin maka laju penularan virus corona kian berkurang. Dengan demikian, kekebalan komunal atau herd immunity segera tercapai.

"Yang kita harapkan telah terbentuk kekebalan komunal laju penyebaran Covid bisa kita hambat, bisa kita kurangi, dan bahkan bisa kita hilangkan," katanya.

Baca juga: Jokowi: Masih Perlu Tahapan Menuju Normal, Semua Tetap Waspada Covid-19

Adapun vaksinasi Covid-19 di Tanah Air sudah dimulai sejak 13 Januari 2021. Pada tahap pertama vaksinasi diprioritaskan untuk para tenaga kesehatan.

Saat ini, vaksinasi sudah menginjak tahap kedua yang menyasar pada petugas pelayan publik dan lansia.

Ditargetkan vaksinasi dapat menjangkau 70 persen penduduk Indonesia atau sekitar 182 juta jiwa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com