Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes Telah Bayar Klaim RS Rujukan Covid-19 Rp 5,23 Triliun

Kompas.com - 15/03/2021, 22:19 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, hingga 12 Maret 2021, pihaknya telah membayar klaim rumah sakit (RS) rujukan Covid-19 sebesar Rp 5,23 triliun.

"Jadi sampai 12 Maret kita sudah bayar sekitar begitu di-approve oleh Kemkeu Rp 5,239 triliun sudah dibayarkan ke RS," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR yang ditayangkan kanal YouTube DPR RI, Senin (15/3/2021).

Namun, Budi mengatakan, masih ada sejumlah klaim yang menunggu verifikasi dari Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Menunggu verifikasi BPKP sebsar Rp 1,1 triliun," ujar dia.

Baca juga: Menkes Baru Tahu Vaksin Astrazeneca Kedaluwarsa Akhir Mei 2021

Di samping itu, terkait insentif untuk tenaga kesehatan (nakes), Budi mengatakan, ada dua skema penyaluran insentif nakes yaitu RS yang dibawah koordinasi Kemenkes dan RS yang dibawah koordinasi pemerintah daerah (Pemda).

"Pemerintah pusat memang masih ada selisih sekitar 1,2 triliun, itu yang sedang dibereskan terdiri dari insentif nakes RS KKP atau balai lab sekitar 1 triliun, insentif nakes lapangan di Desember 6,9 miliar , dan insentif relawan 23 miliar insentif PPDS bulan Desember 159 miliar," tutur dia. 

Baca juga: Menkes: RI Tunda Penggunaan Vaksin Covid-19 AstraZeneca

Budi mengatakan, insentif nakes tertunda karena klaim Desember diajukan pada Januari sehingga Kemenkes belum memiliki mata anggaran untuk menyalurkan uang insentif.

"Nah kemarin sudah disetujui sri mul jadi kita membayarkan insetif nakes di RS pusat bulan desember Januari Februari Maret secara bertahap," ucap Budi. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com