Mendagri: Pilkada Tetap Dilaksanakan 2024, Revisi UU Pilkada Dilakukan Setelahnya

Kompas.com - 15/03/2021, 16:01 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak akan tetap digelar pada 2024 mendatang sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Tito mengatakan, rencana revisi UU Pilkada baru akan dilakukan setelah Pilkada 2024 dilaksanakan, bukan sebelum dilaksanakan.

"Kami kira kita harus konsisten, undang-undang ini kita ikuti, kita jalankan. Untuk pilkada tetap dilaksanakan di tahun 2024 sampai nanti ada kita bisa revisi setelah kita laksanakan, bukan sebelum kita laksanakan," kata Tito saat rapat dengan Komisi II DPR, Senin (15/3/2021).

Ia menuturkan, saat UU Pilkada disahkan pada 2016 lalu, tidak ada penolakan dari fraksi-fraksi di DPR untuk melaksanakan pilkada pada 2024.

Selain itu, UU Pilkada juga sudah disahkan sebelum munculnya kepala-kepala daerah yang terpilih lewat pilkada tahun 2017, 2018, dan 2020.

Baca juga: Mensesneg: Tolong Jangan Dibalik, Seakan Pemerintah Ingin Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada

"Kami kira dengan segala kerendahan hati kita konsisten kepada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, kita dari Kemendagri kami berpendapat pilkada tetap dilaksanakan di tahun 2024," ujar Tito.

Selain soal konsistensi, ia mengatakan, pilkada harus tetap dilaksanakan 2024 agar tidak mengganggu program-program pemerintah yang terhambat oleh pandemi Covid-19.

Tito menuturkan, pada tahun 2020 dan 2021 ini pemerintah masih fokus untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan baru dapat melanjutkan program-program yang sudah direncanakan sebelumnya apda 2022-2023.

"Sehingga kesempatan pemerintah yang terpilih tahun 2019 untuk bekerja, untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat dengan baik, itu hanya di tahun 2022 dan 2023, tahun 2024 sudah tahun politik semua," kata Tito.

Oleh karena itu, Tito menilai pilkada tidak dapat dilaksanakan pada 2022 dan 2023 yang wacananya sempat mencuat seiring munculnya isu revisi UU Pemilu pada beberapa waktu yang lalu.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,26 Persen, Dosis Ketiga 21,56 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,26 Persen, Dosis Ketiga 21,56 Persen

Nasional
UPDATE 26 Mei: 57.903 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 1,80 Persen

UPDATE 26 Mei: 57.903 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 1,80 Persen

Nasional
Aturan soal Advokat Curang di RKUHP Dihapus, Peradi: UU Tak Boleh Tendensius

Aturan soal Advokat Curang di RKUHP Dihapus, Peradi: UU Tak Boleh Tendensius

Nasional
DPR dan Pemerintah Diminta Buka Partisipasi Publik, Jangan Buru-Buru Sahkan RKUHP

DPR dan Pemerintah Diminta Buka Partisipasi Publik, Jangan Buru-Buru Sahkan RKUHP

Nasional
UPDATE 26 Mei: 3.011 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 Mei: 3.011 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 Mei: 2.204 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 Mei: 2.204 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 Mei 2022: Bertambah 3, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.556

UPDATE 26 Mei 2022: Bertambah 3, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.556

Nasional
Salurkan Bansos di Denpasar, Jokowi: Boleh untuk Beli Minyak

Salurkan Bansos di Denpasar, Jokowi: Boleh untuk Beli Minyak

Nasional
UPDATE 26 Mei: Bertambah 243, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Capai 5.894.103

UPDATE 26 Mei: Bertambah 243, Jumlah Pasien Covid-19 yang Sembuh Capai 5.894.103

Nasional
Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Perkosaan dalam Perkawinan Masuk Draf Revisi KUHP, Ancaman Hukumannya 12 Tahun

Nasional
Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Demokrat Terbuka Koalisi dengan PKB, tapi...

Nasional
UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

UPDATE 26 Mei: Tambah 246, Total Kasus Covid-19 Capai 6.053.670

Nasional
Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Denda hingga Ratusan Juta Menanti CPNS yang Mengundurkan Diri

Nasional
Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Situasi Pandemi Melandai, Jokowi Harap Aktivitas Seni dan Budaya Bangkit Kembali

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, Apa Sanksinya?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.