Mendagri: Pilkada Tetap Dilaksanakan 2024, Revisi UU Pilkada Dilakukan Setelahnya

Kompas.com - 15/03/2021, 16:01 WIB
Mendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayMendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak akan tetap digelar pada 2024 mendatang sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Tito mengatakan, rencana revisi UU Pilkada baru akan dilakukan setelah Pilkada 2024 dilaksanakan, bukan sebelum dilaksanakan.

"Kami kira kita harus konsisten, undang-undang ini kita ikuti, kita jalankan. Untuk pilkada tetap dilaksanakan di tahun 2024 sampai nanti ada kita bisa revisi setelah kita laksanakan, bukan sebelum kita laksanakan," kata Tito saat rapat dengan Komisi II DPR, Senin (15/3/2021).

Ia menuturkan, saat UU Pilkada disahkan pada 2016 lalu, tidak ada penolakan dari fraksi-fraksi di DPR untuk melaksanakan pilkada pada 2024.

Selain itu, UU Pilkada juga sudah disahkan sebelum munculnya kepala-kepala daerah yang terpilih lewat pilkada tahun 2017, 2018, dan 2020.

Baca juga: Mensesneg: Tolong Jangan Dibalik, Seakan Pemerintah Ingin Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada

"Kami kira dengan segala kerendahan hati kita konsisten kepada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, kita dari Kemendagri kami berpendapat pilkada tetap dilaksanakan di tahun 2024," ujar Tito.

Selain soal konsistensi, ia mengatakan, pilkada harus tetap dilaksanakan 2024 agar tidak mengganggu program-program pemerintah yang terhambat oleh pandemi Covid-19.

Tito menuturkan, pada tahun 2020 dan 2021 ini pemerintah masih fokus untuk mengatasi pandemi Covid-19 dan baru dapat melanjutkan program-program yang sudah direncanakan sebelumnya apda 2022-2023.

"Sehingga kesempatan pemerintah yang terpilih tahun 2019 untuk bekerja, untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat dengan baik, itu hanya di tahun 2022 dan 2023, tahun 2024 sudah tahun politik semua," kata Tito.

Oleh karena itu, Tito menilai pilkada tidak dapat dilaksanakan pada 2022 dan 2023 yang wacananya sempat mencuat seiring munculnya isu revisi UU Pemilu pada beberapa waktu yang lalu.

"Kita sudah tahu (pilkada) 2022-2023 itu perlu persiapan enam bulan sampai sembilan bulan. Oleh karena itu, nanti isinya nanti sudah tahun politik dan isinya nanti soal pemenangan, bukan pembangunan," kata dia.

Baca juga: Mensesneg: Pemerintah Tidak Ingin UU Pemilu dan UU Pilkada Direvisi

Diberitakan sebelumnya, muncul wacana merevisi UU Pemilu dan UU Pilkada yang salah satu ketentuannya mengubah jadwal pelaksanaan pilkada serentak dari tahun 2024 menjadi tahun 2022 dan 2023.

Namun, pemerintah menolak wacana tersebut disusul dengan penolakan fraksi-fraksi partai pendukung pemerintah di DPR.

Pada akhrinya, recana revisi UU Pemilu pun dicabut dari Program Legislasi Nasional Prioritas 2021.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X