Kompas.com - 15/03/2021, 14:25 WIB
Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Budi Arie Setiadi. Gambar diambil di kantor Kementerian Desa PDTT, Rabu (2/12/2020) KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANIWakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Budi Arie Setiadi. Gambar diambil di kantor Kementerian Desa PDTT, Rabu (2/12/2020)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa kelompok kriminal bersenjata (KKB) tidak berhak mendapatkan dana desa.

Hal tersebut disampaikan Budi Arie menyusul insiden penyanderaan yang dilakukan KKB terhadap pesawat perintis milik maskapai Susi Air di Kabupaten Puncak, Papua.

Peristiwa tersebut terjadi dikarenakan KKB meminta dana desa menjadi milik mereka.

"KKB tidak berhak menerima dana desa. Hanya warga yang berhak," kata Budi Arie dikutip dari laman Kompas TV, Senin (15/3/2021).

Baca juga: KKB Sandera Pilot dan Penumpang Susi Air Selama 2 Jam di Papua

Ia mengatakan, dana desa diberikan kepada masyarakat untuk digunakan dalam rangka ketahanan pangan, penanggulangan Covid-19, dan infrastruktur desa.

Contohnya, kata dia, penggunaan dana desa di Ilambet, Ilaga, Puncak, Papua yang digunakan untuk Posyandu sebesar Rp 64 juta, pemeliharaan jalan sebesar Rp 50 juta, dan rehabilitasi rumah sebesar Rp 168 juta.

Selain itu, dana desa di sana juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas perangkat desa sejumlah Rp 55 juta dan penanganan keadaan mendesak Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Rp 504 juta.

"Sangat tidak pantas. Aparat keamanan harus bertindak tegas. Ini persoalan hukum dan keamanan,” ujar dia.

Baca juga: Sandera Pilot dan Penumpang Susi Air, KKB Larang Pesawat Angkut TNI-Polri

Sebelumnya diberitakan Kompas TV, Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) sebutan lain KKB versi TNI, menyandera pesawat perintis milik Susi Air jenis Platus PC-6 S1-9364 PK BVY.

Mereka menyandera pesawat tersebut di lapangan terbang Wangbe, Distrik Wangbe, Kabupaten Puncak, Papua.

Pihak TNI menyampaikan, penyanderaan tersebut dilakukan mereka karena kecewa terhadap kepala kampung setempat yang tidak memberikan dana desa.

Baca juga: Fakta 30 Anggota KKB Sandera Pilot Susi Air dan 3 Penumpangnya, Ditodongkan Senjata, Dilarang Bawa TNI-Polri



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pesmistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

Pesmistis Jokowi Terbitkan Perppu KPK, Pengamat: Kecuali Ada Keajaiban

Nasional
TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

TNI Bakal Amankan Pembangunan 5.000 BTS di Papua dan Natuna

Nasional
Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Penyuap Edhy Prabowo Sebut Lebih Banyak Rugi Ketika Ekspor Benur

Nasional
Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Saat 75 Pegawai KPK Dinyatakan Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan...

Nasional
KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

KSP Sebut Tol Becakayu Bisa Beroperasi Penuh Akhir Tahun Ini

Nasional
Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Antsipasi Terpapar Varian Baru Virus Corona, Doni Monardo: Prokes Adalah Kunci

Nasional
Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Diikuti 1.351 Pegawainya, Ini Rangkaian Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK...

Nasional
Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Ada 3 Syarat Pemecatan Pegawai KPK, Tes Wawasan Kebangsaan Disebut Tak Termasuk

Nasional
[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

[POPULER NASIONAL] Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Survei Indikator | Tes Covid-19 Disarankan Pakai Rapid Antigen, Bukan GeNose

Nasional
Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Polri Belum Tugaskan Densus 88 untuk Tindak KKB di Papua

Nasional
Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X