Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ibadah Haji 2021 Belum Pasti, Komisi VIII Dorong Presiden Lobi Raja Salman

Kompas.com - 15/03/2021, 14:00 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto mendorong Presiden Joko Widodo untuk melobi Raja Salman bin Abdulaziz agar Arab Saudi dapat memprioritaskan penyelenggaraan ibadah haji 2021 untuk jemaah asal Indonesia.

"Kalau lah misalkan perlu ini lobi antar kepala negara, saya kira Presiden perlu turun tangan Pak. Karena kalau sampai tahun 2021 ini kita tidak memberangkatkan jemaah haji, sementara negara lain bisa memberangkatkan haji, saya kira itu sesuatu yang tidak baik buat negara kita," kata Yandri dalam rapat kerja Komisi VIII dengan pemerintah, Senin (15/3/2021).

Sebab, ia menilai bahwa Indonesia merupakan negara penyumbang calon jemaah haji tertinggi atau terbesar di Tanah Suci.

Oleh karena itu, Komisi VIII menyarankan agar Presiden Jokowi turun tangan melakukan lobi politik dengan Raja Salman dalam hal prioritas penyelenggaraan ibadah haji 2021.

"Maka dari hasil evaluasi nanti kita dengar, dan kami sarankan kalau perlu Pak Presiden bisa melakukan lobi langsung kepada Raja Saudi untuk memprioritaskan keberangkatan calon jemaah haji dari Indonesia," ungkap dia.

Baca juga: Arab Saudi Belum Tentukan Sikap, Menag Optimistis Ibadah Haji 2021 Terbuka

Kendati demikian, Yandri meyakini bahwa hingga kini pemerintah memang sudah melakukan koordinasi untuk mengupayakan pelaksanaan ibadah haji 2021.

Akan tetapi, ia mengatakan bahwa penyelenggaraan haji tahun ini dapat terlaksana ketika Arab Saudi memberikan kepastian.

"Kami meyakini bahwa pemerintah sudah melakukan koordinasi dengan sangat baik. Tinggal kita menunggu kepastian dari Saudi Arabia," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas optimistis, penyelenggaraan ibadah Haji tahun 2021 dapat terlaksana, meski pemerintah Kerajaan Arab Saudi hingga kini belum menentukan sikapnya.

Pasalnya, ia melihat kedua negara yakni Arab Saudi dan Indonesia sudah menjalankan program vaksinasi sebagai salah satu langkah menghadapi virus corona.

"Kami optimis, pemerintah optimis kemungkinan diselenggarakannya penyelenggaraan haji tahun ini, masih sangat terbuka. Hal ini ditandai dengan diadakannya vaksinasi di Arab Saudi sebagaimana di Indonesia, dalam rangka menangani pandemi Covid-19," kata Yaqut.

Lanjutnya, optimisme tersebut juga ditandai dengan adanya kabar bahwa otoritas Arab Saudi menyatakan akan membuka penerbangan internasional mulai 17 Mei 2021.

Baca juga: Jemaah Haji 2021 Wajib Vaksin, Kemenag dan Kemenkes Diminta Koordinasi

Menurut dia, hal tersebut menjadi sinyal positif kemungkinan terselenggaranya ibadah haji 2021.

Yaqut juga berpandangan, hal ini lebih baik daripada satu tahun yang lalu ketika Arab Saudi sama sekali tidak membuka penerbangan internasional di 2020.

"Situasi ini lebih positif dibanding tahun lalu, di kuartal yang sama, yang menutup penerbangan luar negeri, tidak terkecuali di musim haji tahun 2020. Oleh karena itu, seberapapun tipis kemungkinannya, kami masih tetap berusaha menyiapkan penyelenggaraan haji tahun ini," jelasnya.

Melansir Middle East Eye, Selasa (2/3/2021) Menteri Kesehatan Arab Saudi, Tawfiq al-Rabiah mengatakan, vaksinasi menjadi syarat wajib bagi setiap jemaah yang berencana mengikuti ibadah haji.

Namun, Rabiah belum mengonfirmasi, apakah jemaah dari luar Arab Saudi nantinya diizinkan untuk mengikuti ibadah haji pada tahun ini.

Jika sesuai rencana, ibadah haji tahun ini akan dilaksanakan pada bulan Juli 2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com