Istana: Presiden Tegak Lurus Konstitusi, Masa Jabatan 2 Periode

Kompas.com - 15/03/2021, 11:55 WIB
Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/1/2020). KOMPAS.com/IhsanuddinJuru Bicara Presiden Fadjroel Rachman di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman memberikan tanggapan atas wacana adanya skenario pengubahan ketentuan masa jabatan Presiden Republik Indonesia dari dua periode menjadi tiga periode.

Menurut Fadjroel, Presiden Joko Widodo hingga saat ini tetap mematuhi ketentuan yang menyebutkan masa jabatan Presiden selama dua periode.

"Presiden (Jokowi) tegak lurus konstitusi UUD 1945. Masa jabatan presiden dua periode," ujar Fadjroel ketika dikonfirmasi, Senin (15/3/2021).

Baca juga: Mengingat Kembali Pernyataan Jokowi soal Masa Jabatan Presiden 3 Periode...

Sebelumnya, informasi yang menyebut adanya skenario mengubah masa jabatan Presiden diungkapkan oleh Pendiri Partai Ummat Amien Rais.

Amien menyebutkan, ada skenario mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 soal masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Amien, rencana mengubah ketentuan tersebut akan dilakukan dengan menggelar Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) guna mengubah atau mengamendemen UUD 1945.

"Jadi, mereka akan mengambil langkah pertama meminta Sidang Istimewa MPR yang mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu," kata Amien dalam tayangan Kompas TV, dikutip pada Senin (15/3/2021).

Baca juga: Wacana Jabatan Presiden 3 Periode Muncul Lagi, PKB: Jangan Suuzan

Mantan politikus PAN itu melanjutkan, setelah Sidang Istimewa digelar, akan muncul usul untuk mengubah masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

"Tapi, kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa presiden itu bisa dipilih tiga kali," ujar Amien Rais.

Amien mengatakan, skenario itu muncul karena ada opini publik yang menunjukkan ke arah mana pemerintahan Presiden Joko Widodo melihat masa depannya.

"Kalau ini betul-betul keinginan mereka, maka saya kira kita sudah segera bisa mengatakan ya innailaihi wa innailaihi rojiun," kata Amien.

Baca juga: Amien Rais Sebut Ada Skenario Jabatan Presiden Jadi 3 Periode

Sementara itu, metentuan mengenai masa jabatan presiden tercantum pada Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal tersebut menyatakan, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

Ketentuan tersebut merupakan buah amendemen UUD 1945 pertama melalui Sidang Umum MPR pada Oktober 1999.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.