Kompas.com - 15/03/2021, 10:09 WIB
Bareskrim Polri KOMPAS.com/FABIAN JANUARIUS KUWADOBareskrim Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisaris Utama PT Sinarmas Sekuritas Indra Widjaja dan Direktur Utama PT Sinarmas Sekuritas Kokarjadi Chandra dilaporkan atas dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) ke Bareskrim Polri.

Pelapor adalah seorang pengusaha asal Solo, Presiden Komisaris PT Exploitasi Energy Indonesia (CNKO) Andri Cahyadi.

Laporan diterima dengan nomor STTL/94/III/2021/BARESKRIM tertanggal 10 Maret 2021.

"Benar (menerima laporan)," kata Karo Penmas Humas Polri Brigjen (Pol) Rusdi Hartono saat dihubungi, Senin (15/3/2021).

Baca juga: Polri-PATK Sepakat Tingkatkan Penerapan UU TPPU untuk Kejahatan Ekonomi

Dilansir Kontan, Minggu (14/3/2021), lewat sebuah tayangan di akun Youtube "About Solo", Andri mengatakan, kasus bermula pada tahun 2014.

Saat itu, perusahaan miliknya, CNKO, menjalin kerjasama atas suplai batu bara domestik ke Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Andri, CNKO memiliki kontrak dengan PLN untuk suplai 7 juta ton per tahun selama 20 tahun.

Kemudian, CNKO memberikan kesempatan kepada PT Sinarmas untuk ikut memasok batu bara ke PLN sebesar 5 juta ton per tahun melalui CNKO.

"Sebagai syarat kerja sama itu, Sinarmas menaruh direksi. Mulainya disitu. Saya tetap komisaris utama di perusahaan, Sinarmas taruh direksi (Benny Wirawansa), supaya fair. Jadi Benny Wirawansyah yang ditunjuk mewakili Sinarmas, dan saya mewakili perusahaan saya sendiri," kata Andri.

Baca juga: Cegah TPPU dan Pendanaan Terorisme, PPATK Luncurkan Aplikasi Pelaporan goAML

Andri memaparkan, pada awal kerja sama, ia memiliki saham sebesar 53 persen. Sementara sisanya milik publik, karena perusahaan terbuka. Menurutnya, saat itu CNKO tidak memiliki utang.

Namun, seiring berjalannya waktu, saham miliknya hilang dan perusahaan punya utang. Ia bahkan mengaku tidak menerima keuntungan.

Andri mengatakan, selama menjadi komut, dirinya tidak pernah menyetujui pengajuan utang oleh perusahaan.

Pada 2018, Andri pun mengajukan permohonan audit karena utang perusahaan membengkak. Pada Desember 2019, Sinarmas lantas menawarkan agar persoalan diselesaikan secara damai.

Ia mengaku akan diberikan sejumlah uang dan sebagian hak perusahaan yang ada akan dikembalikan. Namun, kontrak memasok batubara ke PLN diminta Sinarmas.

Baca juga: Ternak Burung Murai Jadi Modus Pencucian Uang Bandar Narkoba

Andri menolak tawaran itu. Sebab, kontrak dengan PLN selama 20 tahun, baru berjalan 5 tahun.

Karena tidak memperoleh solusi, Andri melaporkan dua pimpinan PT Sinarmas Sekuritas tersebut ke Bareskrim Polri.

Andri menduga ada ketidakberesan dalam pengelolaan perusahaan hingga menyebabkan perusahaannya harus menanggung utang sebanyak Rp 4 triliun.

"Kalau ditotal dengan keuntungan suplai batu bara dan perhitungan lain kerugian saya mencapai Rp 15,3 triliun," katanya.

Dalam laporannya, Andri menduga Indra Widjaja dan Kokarjadi Chandra melanggar Pasal 378, 372, dan 374 KUHP.

Kemudian, Pasal 263 KUHP jo Pasal 264 KUHP jo pasal 266 KUHP, serta Pasal 2, 3, 4, dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 29, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 143.299 Jiwa

UPDATE: Bertambah 29, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 143.299 Jiwa

Nasional
UPDATE 27 Oktober: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.085.775

UPDATE 27 Oktober: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.085.775

Nasional
Pemerintah Akan Tambah Mesin PCR di Berbagai Daerah

Pemerintah Akan Tambah Mesin PCR di Berbagai Daerah

Nasional
YLKI: Perkuat Pengawasan agar Batas Harga Tes PCR Tak Dilanggar

YLKI: Perkuat Pengawasan agar Batas Harga Tes PCR Tak Dilanggar

Nasional
UPDATE: Bertambah 719, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.241.809

UPDATE: Bertambah 719, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.241.809

Nasional
Sekjen PDI-P: Ada yang Ingin Pecah Belah Partai, Tak Sabar soal Capres-Cawapres

Sekjen PDI-P: Ada yang Ingin Pecah Belah Partai, Tak Sabar soal Capres-Cawapres

Nasional
Menpan-RB Temukan 225 Peserta Lakukan Kecurangan dalam Seleksi CASN 2021

Menpan-RB Temukan 225 Peserta Lakukan Kecurangan dalam Seleksi CASN 2021

Nasional
Kemenkes: Hasil Tes PCR Keluar Maksimal 1x24 Jam

Kemenkes: Hasil Tes PCR Keluar Maksimal 1x24 Jam

Nasional
Di KTT ASEAN, Australia Sampaikan Keinginan Perkuat Kerja Sama Penanganan Covid-19

Di KTT ASEAN, Australia Sampaikan Keinginan Perkuat Kerja Sama Penanganan Covid-19

Nasional
Ini Alasan Pemerintah Terapkan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat

Ini Alasan Pemerintah Terapkan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat

Nasional
Aplikasi Signal Hilang dari Playstore, Ini Penjelasan Korlantas Polri

Aplikasi Signal Hilang dari Playstore, Ini Penjelasan Korlantas Polri

Nasional
LBH Jakarta Akan Layangkan Gugatan ke Jokowi-Ma’ruf Amin soal Regulasi Pinjol

LBH Jakarta Akan Layangkan Gugatan ke Jokowi-Ma’ruf Amin soal Regulasi Pinjol

Nasional
Pemerintah Kantongi Aset Kredit BLBI Senilai Rp 2,4 Miliar dan 7,6 Juta Dollar AS

Pemerintah Kantongi Aset Kredit BLBI Senilai Rp 2,4 Miliar dan 7,6 Juta Dollar AS

Nasional
Wapres Dukung Pencanangan Oktober sebagai Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Wapres Dukung Pencanangan Oktober sebagai Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah

Nasional
Kemenkes: Harga Tertinggi Tes PCR Berlaku Mulai 27 Oktober 2021

Kemenkes: Harga Tertinggi Tes PCR Berlaku Mulai 27 Oktober 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.