Mengingat Kembali Pernyataan Jokowi soal Masa Jabatan Presiden 3 Periode...

Kompas.com - 15/03/2021, 09:30 WIB
Presiden Joko Widodo mengenakan kemeja cheongsam rancangan Anne Avantie pada perayaan Imlek 2021 yang diselenggarakan secara virtual, Sabtu (20/2/2021). DOK ANNE AVANTIEPresiden Joko Widodo mengenakan kemeja cheongsam rancangan Anne Avantie pada perayaan Imlek 2021 yang diselenggarakan secara virtual, Sabtu (20/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu tentang perpanjangan jabatan presiden 3 periode kembali berembus.

Kabar ini datang dari pendiri Partai Ummat, Amien Rais, yang menyebut bahwa ada skenario mengubah ketentuan dalam Undang Undang Dasar 1945 soal masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode.

Menurut Amien, rencana mengubah ketentuan tersebut akan dilakukan dengan menggelar Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) guna mengubah atau mengamendemen UUD 1945.

"Jadi, mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR yang mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu," kata Amien dalam tayangan Kompas TV, dikutip Senin (15/3/2021).

Baca juga: Usulan Jabatan Presiden 3 Periode dan Tawa Kecil Jokowi...


Mantan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut, setelah Sidang Istimewa digelar, akan muncul usul untuk mengubah masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Amien, skenario ini muncul karena ada opini publik yang menunjukkan ke arah mana pemerintahan Presiden Joko Widodo melihat masa depannya.

"Kalau ini betul-betul keinginan mereka, maka saya kira kita sudah segera bisa mengatakan ya Innailaihi Wa Innailaihi Rojiun," ujarnya.

Isu perpanjangan masa jabatan presiden di era pemerintahan Jokowi bukan saja muncul sekali.

Baca juga: Nasdem Bantah Pernah Usulkan Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Pada akhir 2019 lalu kabar serupa ramai diperbincangankan seiring dengan wacana amandemen terbatas UUD 1945.

Presiden pun sempat angkat bicara terkait hal ini.

Saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/12/2019), Jokowi tertawa kecil ketika ditanya apakah dirinya berkeinginan untuk memimpin Indonesia sampai 3 periode.

Jokowi lalu menegaskan bahwa dirinya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca-reformasi.

"Sejak awal, sudah saya sampaikan, kan saya sampaikan bahwa saya ini produk dari pemilihan langsung. Sehingga, saat itu waktu ada keinginan untuk amendemen, apa jawaban saya, apakah bisa yang namanya amendemen itu hanya dibatasi untuk urusan haluan negara, apakah tidak melebar ke mana-mana," kata Jokowi.

Baca juga: Duduk Perkara Usulan Penambahan Masa Jabatan Presiden Jadi 3 Periode

Jokowi mengaku sejak awal dirinya memiliki kekhawatiran bahwa wacana amendemen UUD 1945 yang berlangsung di Majelis Permusyawaratan Rakyat ini akan melebar.

Kekhawatiran itu kini menjadi kenyataan.

"Sekarang kenyataannya seperti itu kan. (Isunya melebar) ada yang lari ke presiden dipilih oleh MPR, ada yang lari presiden tiga periode, ada yang lari presiden satu kali tapi delapan tahun. Kan ke mana-mana seperti yang saya sampaikan," ujarnya.

Kala itu Jokowi menyarankan agar MPR membatalkan amendemen UUD 1945 jika usulan liar terus muncul.

Ia juga mengingatkan bahwa masih banyak tantangan dari luar yang harus dihadapi bersama semua komponen bangsa.

Baca juga: Amien Rais Sebut Ada Skenario Jabatan Presiden Jadi 3 Periode

"Jadi, lebih baik tidak usah amendemen. Kita konsentrasi saja ke tekanan-tekanan eksternal yang sekarang ini bukan sesuatu yang mudah untuk diselesaikan," kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Jokowi justru menaruh curiga kepada pihak yang mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Sebab, menurut Jokowi, usulan ini bakal merugikan dirinya.

"Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode itu, ada 3 (motif) menurut saya. Satu ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka padahal saya sudah punya muka, yang ketiga ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi.

Seiring berjalannya waktu, isu perpanjangan jabatan presiden pun meredup dan wacana amandemen UUD 1945 juga tak terdengar lagi.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Nasional
OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

Nasional
1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

Nasional
Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

Nasional
Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Nasional
Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Nasional
KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

Nasional
Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Nasional
Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Nasional
Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Nasional
Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Nasional
Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.