JK Puji Regenerasi Partai Demokrat, Minta AHY Bersabar Hadapi Persoalan Dualisme

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Jusuf Kalla memuji regenerasi di tubuh Partai Demokrat.

Menurut Kalla, proses regenerasi kader yang dilakukan partai berlambang mercy itu bisa menjadi contoh untuk partai politik lainnya.

"Partai Demokrat sudah baik dalam memberi contoh tentang regenerasi di partai politik. Namun, harus tetap memikirkan pemilih tradisional," ungkap Kalla dalam pertemuan dengan AHY di kediamannya, Minggu (14/3/2021).

Baca juga: Soal Isu Kudeta Demokrat, JK: Masalah Partai Selesaikan Internal, Pemerintah Jangan Ikut Campur

Selain itu, Kalla juga meminta Ketua Partai Demokrat ini untuk bersabar dalam menghadapi dualisme yang melanda partainya saat ini.

Kalla menceritakan bahwa permasalahan tersebut juga pernah dialami Partai Golkar dan meminta AHY untuk terus menjalin silaturahmi dan komunikasi dengan tokoh politik dan tokoh nasional.

"Bersabar. Dulu Partai Golkar juga pernah mengalami hal serupa. Tetap jalin silaturahmi dan komunikasi dengan tokoh-tokoh politik maupun tokoh-tokoh nasional lainnya," sebut Kalla dalam keterangan tertulis.

Pada kesempatan yang sama, AHY menjelaskan bahwa kunjungannya ini untuk meminta masukan tentang dinamika ekonomi dan sosial politik Indonesia saat ini.

Baca juga: AHY Temui Jusuf Kalla, Bicarakan Isu Politik Terkini hingga Dualisme Demokrat

Selain itu, AHY melihat bahwa Partai Demokrat selalu memiliki hubungan yang baik dengan Jusuf Kalla. Maka dari itu, silaturahmi keduanya penting untuk selalu terjaga.

"Bagaimanapun Partai Demokrat memiliki hubungan sejarah politik yang sangat baik dengan Pak JK. Pak JK pernah menjadi Wakil Presiden mendampingi Bapak SBY," jelas AHY.

"Partai Demokrat juga menjadi mitra strategis bagi Partai Golkar saat dipimpin oleh Pak JK sebagai Ketua Umum. Meskipun mengalami pasang surut, kebersamaan kita dicatat sejarah demokrasi modern di Indonesia," sambungnya.

Adapun konflik Partai Demokrat dengan sejumlah eks kader yang melaksanakan KLB kontra-AHY dan mengangkat Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum sampai pada tahapan hukum.

Baca juga: AHY Dilaporkan ke Bareskrim Atas Dugaan Pemalsuan Akta Pendirian Partai Demokrat

Terbaru, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima gugatan yang dilayangkan Partai Demokrat terhadap 10 pihak terkait kisruh kepemimpinan di partai tersebut pada Jumat (12/3/2021).

Gugatan perbuatan melawan hukum dilayangkan Partai Demokrat didampingi Tim Pembela Demokrasi yang beranggotakan 13 praktisi hukum. Salah satunya adalah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto.

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut para tergugat dinilai telah melanggar sejumlah aturan, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

AHY Dilaporkan ke Bareskrim Polri

Di sisi lain, salah satu inisiator KLB kontra-AHY di Deli Serdang, Sumatera Utara, Darmizal melaporkan AHY ke Bareskrim Polri.

AHY dilaporkan atas tudingan pemalsuan akta otentik AD/ART Partai Demokrat tentang pendirian.

Baca juga: Ayah Dipecat karena Dukung KLB Partai Demokrat, Anak Tetap Pilih AHY

Dikutip dari Tribunnews, kuasa hukum Darmizal, Rusdiansyah, menyebut AHY memasukkan nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pendiri Partai Demokrat.

Menurut Rusdiansyah, SBY bukan salah satu pendiri atau founding fathers Partai Demokrat karena pada akta pendirian Partai Demokrat tahun 2001 tidak ada nama SBY di dalamnya.

"Jadi di tahun 2020 Saudara AHY diduga kuat melakukan perubahan di luar forum kongres bahwa the founding fathers Partai Demokrat adalah Susilo Bambang Yudhoyono dan Frangky Rumangkeng. Sementara pendirian Partai Demokrat di tahun 2001 tidak ada nama Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pendiri Partai Demokrat," ungkap Rusdiansyah, Jumat.