Jubir: Merek Vaksin Covid-19 Gotong Royong Harus Beda dengan yang Dipakai Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, vaksin Covid-19 yang akan digunakan untuk vaksinasi gotong royong harus berbeda jenis dan mereknya dengan vaksin program pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Nadia di acara webinar bertajuk Aku Siap Divaksin yang digelar KAGAMA, Minggu (14/3/2021).

Nadia mengatakan, vaksinasi Covid-19 di Tanah Air dilaksanakan melalui dua jalur, yakni program pemerintah dan gotong royong.

Baca juga: Stok Vaksin Covid-19 Masih Terbatas, Menkes: Mesti Sabar

"Antara vaksin program dan gotong royong harus berbeda jenis dan mereknya. Jadi kalau pemerintah sudah gunakan Sinovac, Astra Zeneca, Novavacc atau mungkin nanti Pfizer, maka vaksin gotong royong adalah vaksin di luar vaksin ini," kata Nadia.

Bahkan, kata dia, vaksin Covid-19 yang saat ini tengah diproduksi oleh PT Bio Farma juga tidak bisa digunakan dalam vaksin gotong royong.

Meskipun nantinya distribusi vaksin gotong royong akan dilakukan oleh PT Bio Farma menuju fasilitas layanan kesehatan masyarakat atau swasta.

"Karena nanti penyuntikan untuk vaksin gotong royong tidak boleh dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. Supaya fasilitas kesehatan pemerintah tetap fokus melayani program vaksinasi pemerintah," kata dia.

Nadia menjelaskan, vaksinasi gotong royong bukanlah vaksin untuk umum yang bisa mendapatkannya dengan mendatangi rumah sakit swasta.

Baca juga: Kemenkes: Varian Virus Corona N439K Terdeteksi di Indonesia Sejak November 2020

Ia menegaskan, vaksinasi gotong royong ditujukan untuk korporasi, yakni perusahaan yang memiliki banyak karyawan.

"Sehingga pendekatan secara klaster, berbasis risiko bisa dilakukan dengan vaksinasi gotong royong," kata dia.

Ia mengatakan, vaksin gotong royong merupakan usulan dari dunia usaha dalam rangka membantu pemerintah mempercpat dan membantu orang semakin banyak mendapatkan vaksin agar kekebalan kelompok semakin cepat terjadi.

Pelaksanaannya ditujukan bagi karyawan atau karyawati, keluarga atau individu lain yang terkait karyawan, dan ditanggung serta dibebankan pada perusahaan.

Besaran tarif dan biaya pelayanan batas atas juga akan dilakukan oleh Menteri Kesehatan.

Adapun vaksinasi gotong royong ini dikelola oleh Kamar Dagang Industri Indonesia (Kadin) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).