Jubir: Merek Vaksin Covid-19 Gotong Royong Harus Beda dengan yang Dipakai Pemerintah

Kompas.com - 14/03/2021, 17:41 WIB
Ilustrasi vaksin Covid-19, vaksin India, vaksin buatan India, vaksin virus corona India. Dua vaksin corona India menuai kontroversi. SHUTTERSTOCK/PalSandIlustrasi vaksin Covid-19, vaksin India, vaksin buatan India, vaksin virus corona India. Dua vaksin corona India menuai kontroversi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan, vaksin Covid-19 yang akan digunakan untuk vaksinasi gotong royong harus berbeda jenis dan mereknya dengan vaksin program pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Nadia di acara webinar bertajuk Aku Siap Divaksin yang digelar KAGAMA, Minggu (14/3/2021).

Nadia mengatakan, vaksinasi Covid-19 di Tanah Air dilaksanakan melalui dua jalur, yakni program pemerintah dan gotong royong.

Baca juga: Stok Vaksin Covid-19 Masih Terbatas, Menkes: Mesti Sabar

"Antara vaksin program dan gotong royong harus berbeda jenis dan mereknya. Jadi kalau pemerintah sudah gunakan Sinovac, Astra Zeneca, Novavacc atau mungkin nanti Pfizer, maka vaksin gotong royong adalah vaksin di luar vaksin ini," kata Nadia.

Bahkan, kata dia, vaksin Covid-19 yang saat ini tengah diproduksi oleh PT Bio Farma juga tidak bisa digunakan dalam vaksin gotong royong.

Meskipun nantinya distribusi vaksin gotong royong akan dilakukan oleh PT Bio Farma menuju fasilitas layanan kesehatan masyarakat atau swasta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Karena nanti penyuntikan untuk vaksin gotong royong tidak boleh dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. Supaya fasilitas kesehatan pemerintah tetap fokus melayani program vaksinasi pemerintah," kata dia.

Nadia menjelaskan, vaksinasi gotong royong bukanlah vaksin untuk umum yang bisa mendapatkannya dengan mendatangi rumah sakit swasta.

Baca juga: Kemenkes: Varian Virus Corona N439K Terdeteksi di Indonesia Sejak November 2020

Ia menegaskan, vaksinasi gotong royong ditujukan untuk korporasi, yakni perusahaan yang memiliki banyak karyawan.

"Sehingga pendekatan secara klaster, berbasis risiko bisa dilakukan dengan vaksinasi gotong royong," kata dia.

Halaman:
Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Isi Lengkap Peraturan Polri tentang Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

Ini Isi Lengkap Peraturan Polri tentang Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

Nasional
Peraturan Polri: 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Sesuai Jabatan, Pangkat, dan Masa Kerja

Peraturan Polri: 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Sesuai Jabatan, Pangkat, dan Masa Kerja

Nasional
Duduk Perkara Prabowo Digugat Eks Kader Gerindra Rp 501 Miliar

Duduk Perkara Prabowo Digugat Eks Kader Gerindra Rp 501 Miliar

Nasional
[POPULER NASIONAL] KSAD Tak Izinkan Prajuritnya Kawal Anggota DPR | Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar

[POPULER NASIONAL] KSAD Tak Izinkan Prajuritnya Kawal Anggota DPR | Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar

Nasional
Tahapan Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Seleksi Kompetensi hingga Pelantikan

Tahapan Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Seleksi Kompetensi hingga Pelantikan

Nasional
Kiai Ali: Mendung Situbondo di Muktamar Lampung

Kiai Ali: Mendung Situbondo di Muktamar Lampung

Nasional
57 Mantan Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Segera Diangkat Jadi ASN Polri

57 Mantan Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Segera Diangkat Jadi ASN Polri

Nasional
Penambahan 245 Kasus Baru Covid-19 dan Kenaikan di 17 Kabupaten/Kota

Penambahan 245 Kasus Baru Covid-19 dan Kenaikan di 17 Kabupaten/Kota

Nasional
Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Nasional
Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Nasional
Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Nasional
UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

Nasional
Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.