Kompas.com - 13/03/2021, 17:41 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Bertepatan dengan peringatan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1943 Tahun 2021, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan Remisi Khusus (RK) Hari Raya Nyepi Tahun 2021 kepada 1.115 narapidana beragama Hindu, Minggu (14/3/2021).

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Reynhard Silitonga mengatakan, penerima RK yang tersebar di seluruh Indonesia ini terdiri dari 1.113 narapidana penerima RK I atau pengurangan sebagian.

Rinciannya, 213 menerima remisi 15 hari, 764 narapidana menerima remisi satu bulan, 116 narapidana menerima remisi 1 bulan 15 hari dan 20 narapidana menerima remisi dua bulan.

"Sementara itu 2 narapidana menerima RK II atau langsung bebas usai menerima remisi 15 hari," ujar Reynhard dikutip dari siaran pers Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Sabtu (13/3/2021).

Baca juga: Narapidana Kasus Korupsi di Makassar Tidak Dapat Remisi di Hari Raya Natal

Reynhard menuturkan, usulan pemberian remisi yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia tersebut dilakukan secara online melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP).

Dia menyebut, pemberian remisi ini diharapkan dapat memotivasi narapidana untuk menjadi insan yang lebih baik dan tetap berperilaku sesuai aturan dalam kehidupan sehari-hari.

Reynhard melanjutkan, Kantor Wilayah Kemenkumham Bali menyumbang narapidana penerima remisi terbanyak dengan jumlah 768 narapidana.

Kemudian, disusul Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah sebanyak 82 narapidana dan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan sebanyak 51 narapidana.

Baca juga: Ini Penjelasan Menkumham soal Remisi dan Cuti Menjelang Bebas Nazaruddin

Reynhard juga memastikan bahwa meskipun masih dalam kondisi pandemi Covid-19, pelayanan pemberian hak tetap berlangsung seperti biasa dan penerima remisi telah memenuhi syarat administratif dan substantif sesuai aturan yang berlaku.

Begitu pun dalam proses usulan pemberian remisi secara online dilakukan dengan cepat, tepat, dan mudah.

“SDP merupakan salah satu cara kami untuk memberikan kepastian hukum dalam memenuhi hak-hak narapidana. Melalui SDP, narapidana dan keluarga dapat memeriksa langsung proses usulan remisi hanya dengan sidik jari tanpa dipungut biaya sepeserpun,” ungkapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wamenkumham Enggan Temui Mahasiswa Bahas RKUHP, BEM UI: Anda Jangan Hanya Omong Kosong Saja!

Wamenkumham Enggan Temui Mahasiswa Bahas RKUHP, BEM UI: Anda Jangan Hanya Omong Kosong Saja!

Nasional
Minta Warga yang Terdampak Perubahan Nama Jalan Tak Khawatir, Wamendagri: Kita Kawal

Minta Warga yang Terdampak Perubahan Nama Jalan Tak Khawatir, Wamendagri: Kita Kawal

Nasional
Sulit Diklaim Jadi Alasan Pekerja Migran RI Enggan Daftar Jamsos PMI

Sulit Diklaim Jadi Alasan Pekerja Migran RI Enggan Daftar Jamsos PMI

Nasional
Soroti Pengentasan Kasus Stunting, Puan Ajak Masyarakat Dukung RUU KIA

Soroti Pengentasan Kasus Stunting, Puan Ajak Masyarakat Dukung RUU KIA

Nasional
PKS Minta Kebijakan Beli Pertalite-Solar Pakai MyPertamina Dicabut, Ini Alasannya

PKS Minta Kebijakan Beli Pertalite-Solar Pakai MyPertamina Dicabut, Ini Alasannya

Nasional
Jokowi Tiba di Kyiv, Akan Temui Zelenskyy hingga Kunjungi Lokasi Terdampak Perang

Jokowi Tiba di Kyiv, Akan Temui Zelenskyy hingga Kunjungi Lokasi Terdampak Perang

Nasional
Terkait Pemilu 2024, Kemendagri Percepat Penetapan Batas Desa

Terkait Pemilu 2024, Kemendagri Percepat Penetapan Batas Desa

Nasional
Kisah Ganja Medis Fidelis untuk Sang Istri yang Berujung Bui...

Kisah Ganja Medis Fidelis untuk Sang Istri yang Berujung Bui...

Nasional
Harap RKUHP Tetap Disahkan Sebelum 7 Juli, Ketua Komisi III: Kalau Belum, Ya Mundur

Harap RKUHP Tetap Disahkan Sebelum 7 Juli, Ketua Komisi III: Kalau Belum, Ya Mundur

Nasional
Politikus PDI-P Sebut Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, Kondisinya Membaik

Politikus PDI-P Sebut Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, Kondisinya Membaik

Nasional
IDI: Ganja untuk Medis Bisa Jadi Pilihan, tetapi Bukan yang Terbaik

IDI: Ganja untuk Medis Bisa Jadi Pilihan, tetapi Bukan yang Terbaik

Nasional
3 RUU DOB Papua Bakal Disahkan Jadi UU Besok

3 RUU DOB Papua Bakal Disahkan Jadi UU Besok

Nasional
Anggota DPR Tegaskan Kajian Legalisasi Ganja untuk Medis, Bukan Kesenangan

Anggota DPR Tegaskan Kajian Legalisasi Ganja untuk Medis, Bukan Kesenangan

Nasional
Jokowi Melawat ke Ukraina-Rusia, Gerindra: Langkah Strategis Redam Perang

Jokowi Melawat ke Ukraina-Rusia, Gerindra: Langkah Strategis Redam Perang

Nasional
Wacana Legalisasi Ganja Medis, Polri Tegaskan Masih Ketentuan Merujuk UU Narkotika

Wacana Legalisasi Ganja Medis, Polri Tegaskan Masih Ketentuan Merujuk UU Narkotika

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.