Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Kantor Proklamasi Berdiri Atas Mahar Pilkada, Bendum Demokrat: Itu Sumbangan Para Kader

Kompas.com - 12/03/2021, 18:14 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bendahara Umum Partai Demokrat Renville Antonio membantah tudingan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Jhoni Allen Marbun yang menyebut bahwa adanya mahar pilkada dikenakan kepada kader untuk membeli kantor DPP Demokrat di Jalan Proklamasi Jakarta.

Menepis tudingan tersebut, Renville menegaskan bahwa kantor DPP Partai Demokrat justru dibeli atas kumpulan sumbangan dari para kader.

"Ini inisiatif para kader agar DPP memiliki kantor sendiri. Atas desakan teman-teman daerah, dan dukungan teman-teman daerah. Ya sudah akhirnya kita kenclengan, kami di kebendahara umuman menyebutnya sumbangan," kata Renville saat dihubungi Kompas.com, Jumat (12/3/2021).

Baca juga: Bantah Jhoni Allen, Bendum Demokrat: Tak Ada Mahar Pilkada, Semuanya Sumbangan

Dengan pernyataan tersebut, dia juga membantah tudingan Jhoni Allen soal adanya mahar pilkada.

Menurutnya, tidak ada mahar pilkada dalam tubuh Partai Demokrat sejak kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) maupun Ketua Umum sekarang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Ia juga menepis tudingan Jhoni Allen yang menyebut SBY mengetahui soal mahar pilkada.

"Nggak ada untuk pilkada itu mahar pilkada. Mahar-mahar nggak ada, kita nggak pernah pakai mahar-mahar begitu," ujarnya.

Renville menceritakan awal mula bagaimana kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi pada akhirnya dapat berdiri.

Baca juga: Polemik Demokrat, BW Nilai jika Kubu KLB Diakomodasi Terjadi Brutalitas Demokratik

Mula-mula, ia mengatakan bahwa para kader sudah menginginkan agar DPP memiliki kantor sendiri. Hal ini karena, para kader Demokrat di daerah justru memiliki kantor, sedangkan di pusatnya tidak.

"Karena saya, waktu zaman itu saya ketua DPD Jawa Timur, ini dorongan dari daerah. Saya juga ikut mendorong untuk DPP punya kantor sendiri. Masa kami di Jawa Timur punya kantor sendiri, Jawa Tengah punya kantor sendiri, DPP masa belum punya, kan begitu," ucapnya.

Lanjut Renville, atas desakan tersebut maka para Demokrat daerah berinisiatif untuk bersama menyumbang uang dalam mendirikan kantor DPP.

Ia juga mengatakan, sumbangan itu bahkan sudah dilakukan sejak Agustus 2015 pada saat kepemimpinan SBY sebagai ketua umum.

Baca juga: Ketua DPC Demokrat Ini Akui Ada Pembagian Uang Saat KLB, tetapi Bukan Rp 100 Juta

"Urunan ini dimulai sejak Agustus 2015 kalau nggak salah, kami mulai menabung ini. Jadi nabungnya lama, bukannya dapat duit sekian nggak sampai setahun lalu beli kantor, bukan," tutur dia.

Dia menuturkan, usaha mengumpulkan sumbangan itu pun akhirnya selesai sekitar lebih kurang dua tahun. Dana untuk membeli Kantor Proklamasi itu pun akhirnya terkumpul.

Diberitakan sebelumnya, Jhoni Allen Marbun menyebut, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY mengetahui dan membenarkan adanya mahar pilkada yang dikenakan kepada kader.

Mantan kader Demokrat AHY itu mengatakan, hal tersebut disampaikan langsung oleh SBY saat keduanya bertemu di Cikeas pada 16 Februari 2021.

Baca juga: Ikrar Setia kepada AHY, Pengurus Demokrat di Jatim Tanda Tangan Surat Pernyataan di Depan Notaris

"Saya sampaikan ini pada saat pertemuan saya dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas tanggal 16 Februari 2021 lalu. Saya sampaikan, termasuk mahar-mahar pilkada," kata Jhoni di Jakarta, Kamis (11/3/2021), seperti dikutip Kompas.tv.

Saat itu, kata dia, SBY juga menyebut bahwa mahar tersebut digunakan untuk membeli kantor Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

"Beliau mengatakan, (mahar pilkada) membeli kantor di Proklamasi," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com