Kompas.com - 12/03/2021, 17:47 WIB
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh di Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi di Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2019). KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh di Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi di Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengimbau jajarannya untuk membantu mengatasi stunting.

Hal itu ia katakan dalam acara silaturahmi bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kepala Dinas Dukcapil se-provinsi Jambi pada Kamis (11/3/2021).

"Bantu Pak Jokowi menuntaskan stunting caranya mulai data ibu hamil kerja sama antara Dukcapil dan Dinas Kesehatan melalui Puskesmas, Puskesmas diberi hak akses," kata Zudan dilansir dari keterangan tertulisnya, Jumat (12/3/2021).

Baca juga: Menko PMK MInta Keluarga Miskin dengan Ibu Hamil dan Anak Stunting Masuk Daftar Penerima PKH

"Hingga seluruh masyarakat Jambi bisa dihitung dengan mudah ibu hamil kapan dia akan melahirkan diberi treatment apa diberi bantuan apa ibu hamil ini," lanjut dia.

Zudan kemudian menjelaskan tentang teori trickle down effect dengan menganologikan sebuah gelas yang terisi air penuh dampaknya akan mengalir ke masyarakat sekitar.

Seperti halnya jika pelayanan terpenuhi masyarakat memberikan aspresiasi karena bagus ternyata menurutnya tidak.

"Yang ingin saya sampaikan jangan kita berpuas pada pelayanan sekarang bagus, dua tahun lagi belum tentu bagus," ujar dia.

Baca juga: Menko PMK Imbau Perusahaan Turut Serta Dukung Penanganan Stunting

Oleh sebab itu, menurutnya, pemerintahan harus bertransformasi terus-menerus untuk melakukan perbaikan.

Lebih jauh, tambah Zudan, saat ini Dukcapil sudah bergeser ke arah digital dan terus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

"2016 kita menggunakan layanan akte kelahiran online, kita enggak cukup hanya akte kelahiran online kan, semua pada tahun 2019 kita ada pencanangan dukcapil go digital substansinya ingin pelayanan ke pintu-pintu rumah karena ideologi kita kan pelayanan yang membahagiakan masyarakatnya," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, kemiskinan di Tanah Air harus segera ditangani untuk mengatasi masalah stunting.

Baca juga: Masa Pandemi Bisa Tingkatkan Angka Anak Stunting, Kok Bisa?

Pasalnya, stunting dianggap sebagai masalah serius yang mempengaruhi pembangunan sumber daya manusia (SDM) sehingga harus diatasi agar Indonesia memiliki generasi mumpuni.

Meskipun, kata dia, tidak semua orang miskin memiliki anak stunting.

"Memang tidak semua orang miskin anaknya stunting, tapi sebagian besar stunting itu diakibatkan karena kemiskinan sehingga kemiskinan harus ditangani," ujar Muhadjir saat kunjungan ke Desa Lumpangan, Kecamatan Pajukakang, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, dikutip dari siaran pers, Rabu (3/3/2021).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Ungkap Lakukan Demo Tolak Omnibus Law Bukan karena Tweet Jumhur Hidayat

Saksi Ungkap Lakukan Demo Tolak Omnibus Law Bukan karena Tweet Jumhur Hidayat

Nasional
ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

ICW Sebut Ada Upaya Peretasan dalam Konferensi Pers soal Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

Eks Ketum FPI dan Panitia Maulid Dituntut 1,5 Tahun Penjara di Kasus Kerumunan Rizieq Shihab

Nasional
Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

Komisioner KPK Berharap Bisa Segera Fokus pada Kerja Pemberantasan Korupsi Setelah Ada Pernyataan Presiden Soal TWK

Nasional
Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

Kasus Kerumunan Petamburan, Rizieq Dituntut 2 Tahun Penjara

Nasional
Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

Jokowi Minta TWK Tak Jadi Dasar Berhentikan Pegawai KPK, WP: Alhamdulilah, Terima Kasih Pak Presiden

Nasional
Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

Jokowi Arahkan Tindaklanjuti 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Ini kata BKN

Nasional
Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong Dimulai Selasa, Salah Satunya di Kawasan Industri Jababeka

Nasional
Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nilai Distribusi Vaksin di Dunia Tak Merata, Ketua DPR: Perlu Solidaritas Global

Nasional
Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Anggota Dewas KPK Setuju Pernyataan Presiden Jokowi Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

7 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kirim Surat Keberatan ke Firli Cs

Nasional
Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Alasan Jaksa Tuntut Rizieq 10 Bulan Penjara di Kasus Kerumunan Megamendung

Nasional
Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Polri: Munarman Ditahan Sejak 7 Mei 2021 dan Boleh Dikunjungi

Nasional
Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Pernyataan Jokowi Dinilai Kuatkan Dugaan TWK Hanya Digunakan Untuk Singkirkan Punggawa KPK

Nasional
Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

Antisipasi Lonjakan Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan hingga 10.000 Tempat Tidur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X