Bantah Jhoni Allen, Bendum Demokrat: Tak Ada Mahar Pilkada, Semuanya Sumbangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Bendahara Umum Partai Demokrat Renville Antonio membantah pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat kubu KLB Jhoni Allen Marbun yang menyebut Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengetahui dan membenarkan adanya mahar pilkada yang dikenakan kepada kader.

Menurut Renville, SBY justru tidak mengetahui apapun baik tudingan Jhoni soal mahar pilkada maupun keuangan partai.

"Saya sebagai bendahara umum sekarang, saya tahu betul, Pak SBY tidak tahu soal ini. Beliau kan hanya menerima laporan. Ini semuanya ke Bendum," tegas Renville saat dihubungi Kompas.com, Jumat (12/3/2021).

Baca juga: Ikrar Setia kepada AHY, Pengurus Demokrat di Jatim Tanda Tangan Surat Pernyataan di Depan Notaris

Ia juga menegaskan bahwa pernyataan Jhoni Allen soal mahar pilkada itu tidaklah benar atau bohong.

Renville mengatakan, sejak kepemimpinan SBY sebagai ketua umum (ketum) hingga ketum sekarang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tidak ada mahar pilkada yang dikenakan terhadap kader.

"Itu tidak ada mahar-mahar seperti yang disampaikan Pak Jhoni Allen, itu enggak ada. Semua itu ya sumbangan, kami enggak pernah melanggar aturan, itu semua sudah sesuai aturan yang ada," tegasnya.

Selain itu, mantan Plt Ketua DPD Demokrat Jawa Timur ini juga menanggapi pernyataan Jhoni Allen soal penyebutan SBY menggunakan mahar pilkada untuk membeli kantor DPP Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Jakarta.

Baca juga: Digandeng Demokrat Ajukan Gugatan Terkait KLB, BW: Ini Masalah Fundamental

Ia secara tegas membantah pernyataan Jhoni Allen itu. Sebaliknya, menurutnya kantor Proklamasi itu ada atas inisiatif kader Demokrat di daerah yang meminta agar DPP memiliki kantor sendiri.

"Karena saya waktu zaman itu saya ketua DPD Jawa Timur, ini dorongan dari daerah. Saya juga ikut mendorong untuk DPP punya kantor sendiri. Masa kami di Jawa Timur punya kantor sendiri, Jawa Tengah punya kantor sendiri, DPP masa belum punya, kan begitu," ungkap dia.

Renville menambahkan, atas desakan tersebut, kade Demokrat berinisiatif menyumbang uang untuk mendirikan kantor DPP.

"Kita akhirnya kenclengan, tapi kami di Bendahara Umum, istilahnya itu sumbangan. Jadi nggak ada itu mahar pilkada-pilkada itu," tambah dia.

Menambah argumennya, Renville pun mengatakan sumbangan itu bahkan sudah dilakukan sejak Agustus 2015 dan butuh waktu sekitar dua tahun untuk terkumpul.

Setelah dana tersebut terkumpul, lanjut dia, Demokrat pun bisa membeli Kantor DPP Partai Demokrat yang kini berada di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

"Ini inisiatif para kader, dan itu nabungnya lama. Bukannya dapat duit sekian, enggak sampai setahun lalu beli kantor. Bukan. Sejak kepemimpinan SBY yang kedua yaitu pada 2015, maka mulai itu ada dorongan dari daerah minta agar Demokrat harus sudah punya kantor sendiri," pungkas Renville.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang Jhoni Allen Marbun mengungkapkan, SBY mengetahui dan membenarkan adanya mahar pilkada yang dikenakan kepada kader.

Baca juga: Jhoni Allen Sebut SBY Tahu soal Mahar Pilkada dan Digunakan untuk Beli Kantor Demokrat

Menurut Jhoni, hal tersebut disampaikan langsung oleh SBY saat keduanya bertemu di Cikeas pada 16 Februari 2021.

"Saya sampaikan ini pada saat pertemuan saya dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas tanggal 16 Februari 2021 lalu. Saya sampaikan, termasuk mahar-mahar pilkada," kata Jhoni di Jakarta, Kamis (11/3/2021), seperti dikutip Kompas.tv.

Ketika itu, jelas Jhoni, SBY menyebut bahwa mahar tersebut digunakan untuk membeli kantor Partai Demokrat di Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat.

"Beliau mengatakan, (mahar pilkada) membeli kantor di Proklamasi," lanjut dia.