Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/03/2021, 14:12 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi menyebut, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang mengeluarkan limbah batu bara dari kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) boleh jadi sesuai dengan kondisi di lapangan.

Dedi mengatakan, selama ini limbah batu bara berupa fly ash sebetulnya sudah kerap dimanfaatkan untuk membuat batu bata sehingga menyebabkan kerancuan atas status limbah B3 tersebut.

"Kalau ternyata limbah B3 ini dimanfaatkan dan tidak menimbulkan problem lingkungan bagi pengguna atau penikmat manfaat itu, ya bisa jadi PP ini lebih selaras," kata Dedi saat dihubungi, Jumat (12/3/2021).

Dedi menuturkan, selama ini perusahaan penghasil limbah batu bara mesti membayar perusahaan pengelola limbah yang telah ditunjuk.

Baca juga: Presiden Jokowi Keluarkan Limbah Batu Bara dari Kategori Berbahaya

Anehnya, kata Dedi, perusahaan pengelola limbah itu justru memanfaatkan limbah yang mereka terima untuk diolah menjadi batu bata yang kemudian mereka jual kembali.

"Jadi kan ada sesuatu yang rancu, katanya B3, kemudian mereka harus mengeluarkan biaya, si pengepul limbah B3-nya dapat untungnya jadi dapat dua, dapat untuk dari dia dibayar untuk mengangkut dan mengelola, dapat untung menjadi bahan baku batu bata," ujar Dedi.

Menurut Dedi, jika memang limbah tersebut dapat dimanfaatkan, semestinya digunakan untuk memberdayakan masyarakat di sekitar, bukan malah untuk menguntungkan perusahaan pengelola limbah.

"Harusnya masyarakat di daerah itu menikmati dong fly ash itu untuk dibuat batu bata, bukan fly ash-nya dibawa diangkut ke tempat lain, penikmatnya dari tempat lain," kata dia.

Oleh sebab itu, ia menilai PP 22 Tahun 2021 lebih logis dan sesuai dengan keadaan yang berlangsung di lapangan saat ini.

Walaupun demikian, politikus Golkar itu menegaskan, pemerintah tetap harus membuat regulasi teknis untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan limbah batu bara tersebut agar tidak merusak lingkungan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga diminta untuk menjelaskan efek pemanfaatan limbah batu bara sebagai batu bata terhadap kesehatan.

"Nanti telilti saja itu yang selama ini pengguna limbah batu bara kemudian digunakan menjadi batu bata itu apakah mereka mengalami problem kesehatan atau tidak, itu harus dibuktikan secara ilmiah," kata dia.

Dedi juga mendorong kalangan industri untuk membuat teknologi pengelolaan batu bara yang bermanfaat bagi kepentingan publik.

Baca juga: Limbah Batu Bara Dikeluarkan dari Kategori Berbahaya, Walhi: Pemerintah Abaikan Lingkungan

Ketentuan soal keluarnya limbah batu bara dari kategori limbah B3 tertuang dalam PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PP Nomor 22 Tahun 2021 merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan lampiran 14 PP Nomor 22 Tahun 2021 disebutkan, jenis limbah batu bara yang dihapus dari kategori limbah B3 adalah fly ash dan bottom ash.

Dengan catatan, dua jenis limbah itu bersumber dari proses pembakaran batu bara pada fasilitas pembangkitan listrik tenaga uap PLTU atau dari kegiatan lain yang menggunakan teknologi selain stocker boiler dan/atau tungku industri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BERITA FOTO: Jokowi Jadikan Penurunan Indeks Persepsi Korupsi Masukan Kinerja Pemerintah

BERITA FOTO: Jokowi Jadikan Penurunan Indeks Persepsi Korupsi Masukan Kinerja Pemerintah

Nasional
Survei LSI Denny JA: 7 Partai Lolos Ambang Batas Parlemen

Survei LSI Denny JA: 7 Partai Lolos Ambang Batas Parlemen

Nasional
Hendri Satrio: Dalam Perjanjian, Anies Kembalikan Semuanya jika Kalah, tetapi Selesai jika Menang

Hendri Satrio: Dalam Perjanjian, Anies Kembalikan Semuanya jika Kalah, tetapi Selesai jika Menang

Nasional
Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, Kewenangan BPOM Dianggap Perlu Diperkuat seperti FDA

Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, Kewenangan BPOM Dianggap Perlu Diperkuat seperti FDA

Nasional
BERITA FOTO: Wapres Kunjungi Smelter Terbesar di Dunia Milik Freeport di Gresik

BERITA FOTO: Wapres Kunjungi Smelter Terbesar di Dunia Milik Freeport di Gresik

Nasional
Tak Hanya ke KIB, Golkar Juga Tawarkan Airlangga sebagai Capres ke Nasdem dan PKS

Tak Hanya ke KIB, Golkar Juga Tawarkan Airlangga sebagai Capres ke Nasdem dan PKS

Nasional
Ketua LPSK: Jika Bharada E Merasa Terancam Bisa Berkoordinasi dengan Kita

Ketua LPSK: Jika Bharada E Merasa Terancam Bisa Berkoordinasi dengan Kita

Nasional
Soal Penarikan Obat Sirup, Kemenkes: Kita Tunggu BPOM

Soal Penarikan Obat Sirup, Kemenkes: Kita Tunggu BPOM

Nasional
PKS dan Golkar Mengaku Tak Bahas Capres-Cawapres 2024 Saat Bertemu

PKS dan Golkar Mengaku Tak Bahas Capres-Cawapres 2024 Saat Bertemu

Nasional
Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, BPOM Didesak Jelaskan soal Pengawasan Obat

Ada Kasus Baru Gagal Ginjal, BPOM Didesak Jelaskan soal Pengawasan Obat

Nasional
Ditjen HAM Dalami Aturan Larangan Pramugari Berjilbab

Ditjen HAM Dalami Aturan Larangan Pramugari Berjilbab

Nasional
Tifatul Sembiring: Sudah Dua Periode Saya Dukung Prabowo, 'Enough Is Enough'

Tifatul Sembiring: Sudah Dua Periode Saya Dukung Prabowo, "Enough Is Enough"

Nasional
Potret Ganjar Pranowo 'Nyempil' di Tengah Para Pejabat Saat Resepsi 1 Abad NU

Potret Ganjar Pranowo "Nyempil" di Tengah Para Pejabat Saat Resepsi 1 Abad NU

Nasional
Hasil Pertemuan, Golkar-PKS Sepakat Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Sesuai Jadwal

Hasil Pertemuan, Golkar-PKS Sepakat Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Sesuai Jadwal

Nasional
KPU Dinilai Tebang Pilih Pertimbangan Hukum MK untuk Cari Pembenaran 'Copas' Dapil

KPU Dinilai Tebang Pilih Pertimbangan Hukum MK untuk Cari Pembenaran "Copas" Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.