Kompas.com - 12/03/2021, 14:12 WIB
Anggota DPR Dedi Mulyadi. handoutAnggota DPR Dedi Mulyadi.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR Dedi Mulyadi menyebut, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang mengeluarkan limbah batu bara dari kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) boleh jadi sesuai dengan kondisi di lapangan.

Dedi mengatakan, selama ini limbah batu bara berupa fly ash sebetulnya sudah kerap dimanfaatkan untuk membuat batu bata sehingga menyebabkan kerancuan atas status limbah B3 tersebut.

"Kalau ternyata limbah B3 ini dimanfaatkan dan tidak menimbulkan problem lingkungan bagi pengguna atau penikmat manfaat itu, ya bisa jadi PP ini lebih selaras," kata Dedi saat dihubungi, Jumat (12/3/2021).

Dedi menuturkan, selama ini perusahaan penghasil limbah batu bara mesti membayar perusahaan pengelola limbah yang telah ditunjuk.

Baca juga: Presiden Jokowi Keluarkan Limbah Batu Bara dari Kategori Berbahaya

Anehnya, kata Dedi, perusahaan pengelola limbah itu justru memanfaatkan limbah yang mereka terima untuk diolah menjadi batu bata yang kemudian mereka jual kembali.

"Jadi kan ada sesuatu yang rancu, katanya B3, kemudian mereka harus mengeluarkan biaya, si pengepul limbah B3-nya dapat untungnya jadi dapat dua, dapat untuk dari dia dibayar untuk mengangkut dan mengelola, dapat untung menjadi bahan baku batu bata," ujar Dedi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Dedi, jika memang limbah tersebut dapat dimanfaatkan, semestinya digunakan untuk memberdayakan masyarakat di sekitar, bukan malah untuk menguntungkan perusahaan pengelola limbah.

"Harusnya masyarakat di daerah itu menikmati dong fly ash itu untuk dibuat batu bata, bukan fly ash-nya dibawa diangkut ke tempat lain, penikmatnya dari tempat lain," kata dia.

Oleh sebab itu, ia menilai PP 22 Tahun 2021 lebih logis dan sesuai dengan keadaan yang berlangsung di lapangan saat ini.

Walaupun demikian, politikus Golkar itu menegaskan, pemerintah tetap harus membuat regulasi teknis untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan limbah batu bara tersebut agar tidak merusak lingkungan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Capaian Vaksinasi Lansia Minim, Anak Muda Diminta Dampingi Vaksinasi Lansia

Capaian Vaksinasi Lansia Minim, Anak Muda Diminta Dampingi Vaksinasi Lansia

Nasional
Wapres: Pemerintah Terus Berupaya Lakukan Pemerataan Informasi di Seluruh Wilayah

Wapres: Pemerintah Terus Berupaya Lakukan Pemerataan Informasi di Seluruh Wilayah

Nasional
Periksa Pemilik Tanah, KPK Gali Proses Pengadaan Lahan Pembangunan SMKN 7 Tangsel

Periksa Pemilik Tanah, KPK Gali Proses Pengadaan Lahan Pembangunan SMKN 7 Tangsel

Nasional
Anak Muda, Mau Sampaikan Aspirasi ke DPR? Berikut Caranya

Anak Muda, Mau Sampaikan Aspirasi ke DPR? Berikut Caranya

Nasional
Situs BSSN Diretas, Anggota Komisi I: Pukulan Telak

Situs BSSN Diretas, Anggota Komisi I: Pukulan Telak

Nasional
Jokowi, Ma'ruf, hingga Prabowo Kirim Karangan Bunga ke Rumah Duka Sudi Silalahi

Jokowi, Ma'ruf, hingga Prabowo Kirim Karangan Bunga ke Rumah Duka Sudi Silalahi

Nasional
Jokowi ke Kepala Daerah: Kelola dan Atur Libur Nataru, Jangan Ada Kerumunan

Jokowi ke Kepala Daerah: Kelola dan Atur Libur Nataru, Jangan Ada Kerumunan

Nasional
Sudi Silalahi Wafat, AHY: Beliau Senior yang Baik dan Mengayomi

Sudi Silalahi Wafat, AHY: Beliau Senior yang Baik dan Mengayomi

Nasional
Tes PCR akan Diberlakukan di Semua Transportasi, Epidemiolog: Rapid Antigen Sudah Cukup

Tes PCR akan Diberlakukan di Semua Transportasi, Epidemiolog: Rapid Antigen Sudah Cukup

Nasional
Meski Apresiasi, Anggota DPR Ini Nilai Harga PCR Rp 300.000 Belum Selesaikan Masalah

Meski Apresiasi, Anggota DPR Ini Nilai Harga PCR Rp 300.000 Belum Selesaikan Masalah

Nasional
Wapres Minta Badan Publik Terbuka dengan Kritik dan Saran

Wapres Minta Badan Publik Terbuka dengan Kritik dan Saran

Nasional
Menpan RB Minta Oknum Terkait Kecurangan Seleksi CASN 2021 Diberi Sanksi Hukum

Menpan RB Minta Oknum Terkait Kecurangan Seleksi CASN 2021 Diberi Sanksi Hukum

Nasional
Puan Minta Kemenaker Pertimbangkan Harapan Buruh Soal Kenaikan Upah Minimum 2022

Puan Minta Kemenaker Pertimbangkan Harapan Buruh Soal Kenaikan Upah Minimum 2022

Nasional
KPK: Bantahan Azis Syamsuddin Tak Berpengaruh pada Pembuktian Dakwaan

KPK: Bantahan Azis Syamsuddin Tak Berpengaruh pada Pembuktian Dakwaan

Nasional
BKN Ungkap Kecurangan Seleksi CASN 2021 di Pemkab Buol

BKN Ungkap Kecurangan Seleksi CASN 2021 di Pemkab Buol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.