Wakil BKSAP DPR Menilai KPK Sudah Jadi Lembaga Antikorupsi Rujukan Dunia

Maka dari itu, KPK berharap, DPR berperan dalam pemberantasan korupsi, termasuk mengatur kelembagaan, tugas dan wewenang lembaga pemberantasan korupsi, mengatur definisi dan sanksi tipikor dalam hukum pidana dengan memperhatikan keselarasan dengan UNCAC.

Baca juga: Kasus Suap Bansos Covid-19, KPK Diminta Terapkan Pasal 2 UU Tipikor

Selain itu, KPK mengharapkan DPR dapat memastikan kapasitas lembaga pencegahan dan penindakan korupsi melalui anggaran yang memadai.

“Sekaligus, menjalankan fungsi pengawasan terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk koordinasi melalui rapat dengar pendapat (RDP) dan forum lainnya,” ucap Ghufron.

Bahkan, DPR harus dapat mengawasi dalam pemilihan pejabat Negara yang terkait pemberantasan korupsi, seperti komisioner KPK, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), dan lainnya.

Menurut Ghufron, DPR berperan dalam kacamata makro pembentuk perilaku. Dewan wakil rakyat adalah pembentuk norma penyelenggaraan negara yang berpotensi sebagai faktor koruptif.

Baca juga: BPK Diminta Telusuri Dugaan Keterlibatan Anggotanya dalam Korupsi Bansos Covid-19

“Tak hanya itu, DPR juga berperan dalam pembentukan hukum materiil, formil anti-korupsi, dan pembentuk kelembagaan antikorupsi,” katanya.

Ghufron menilai, korupsi yang terjadi di Indonesia rata-rata bersifat struktural. Sebanyak 85 persen secara pendidikan, alumni Strata 1 (S1).

Padahal semestinya, semakin tinggi pendidikan, maka semakin tinggi etis dan integritas. Namun nyatanya, kejahatan korupsi terjadi di kalangan mereka yang memiliki akses pendidikan.

“Untuk itu, DPR dapat berperan secara makro untuk mengubah perilaku koruptif. Terkait pelaporan, KPK berkomitmen akuntabel. Namun, dalam pelaporan ke DPR, lembaga tersebut hanya akan melaporkan kasus-kasus yang memperoleh putusan hukum tetap,” ujar Ghufron.