KILAS

Wakil BKSAP DPR Menilai KPK Sudah Jadi Lembaga Antikorupsi Rujukan Dunia

Kompas.com - 12/03/2021, 12:51 WIB
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera saat mengikuti Focus Grup Discussion (FGD) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (10/3/2021). 
DOK. Humas DPR RIWakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera saat mengikuti Focus Grup Discussion (FGD) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (10/3/2021).

KOMPAS.com – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Mardani Ali Sera menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menjadi best practice atau menjadi salah satu lembaga antikorupsi rujukan dunia.

“Sebagaimana terjadi dalam periode 2012 -2014, sejumlah negara seperti Brasil dan Malaysia bahkan menjadikan KPK sebagai salah satu referensi dalam membangun dan mengembangkan lembaga antikorupsi di negaranya masing-masing,” ujarnya, seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Jumat (12/3/2021).

Pernyataan tersebut Mardani sampaikan usai mengikuti focus group discussion (FGD) yang digelar BKSAP DPR dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD) bertajuk "Berkaca pada Interaksi antara Parlemen dan Lembaga Anti-Korupsi dalam Pemberantasan Korupsi" di Bogor, Jawa Barat (Jabar), Rabu (10/3/2021).

Menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, apresiasi Brasil dan Malaysia terkait keberhasilan KPK menjadi pelajaran besar bagaimana lembaga antikorupsi di Indonesia harus terus dilestarikan dan dikembangkan.

Baca juga: Korupsi Tokoh Antikorupsi

Oleh karenanya, Mardani menekankan bahwa parlemen mendukung sepenuhnya segala bentuk upaya pemberantasan korupsi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pasalnya, sebagai Anti-Corruption Agency (ACA) di Indonesia, KPK berhubungan erat dengan parlemen. Keduanya merupakan dua sayap, maka tidak bisa KPK bekerja sendiri dengan menegasikan parlemen. Begitu pula parlemen tidak dapat bekerja dengan mengkerdilkan KPK.

“DPR men-support sepenuhnya aktivitas antikorupsi. Dalam pertemuan hari ini, Anggota DPR yang hadir semua menunjukkan komitmennya terkait kesamaan frekuensi (untuk pemberantasan korupsi),” kata Mardani.

Pada kesempatan yang sama, Anggota BKSAP DPR RI Johan Budi menyampaikan pengalaman dalam posisinya sebagai mantan Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan KPK (2015) dan mantan Juru Bicara Istana (2016-2019).

Baca juga: DPR: Korupsi di Sektor Swasta Hanya Bisa Ditangani Polisi dan Jaksa

Menurut politisi PDI-Perjuangan tersebut, posisinya saat ini sebagai anggota Komisi III DPR RI memiliki sejumlah prioritas desain hukum ke depan.

“Komisi III saat ini tengah menyusun roadmap legislasi dengan fokus pada Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara PIDANA (KUHAP), RUU Lembaga Pemasyarakatan (PAS) dan RUU Kelembagaan,” ucapnya.

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebaran 1.759 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Sebaran 1.759 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Guru Besar UI Temukan Ketidaktelitian dalam Penyusunan Statuta UI, Ini Penjelasannya

Guru Besar UI Temukan Ketidaktelitian dalam Penyusunan Statuta UI, Ini Penjelasannya

Nasional
UPDATE 30 Juli: Hari ini Penambahan Pasien Sembuh Covid-19 Lewati Angka Kasus Baru

UPDATE 30 Juli: Hari ini Penambahan Pasien Sembuh Covid-19 Lewati Angka Kasus Baru

Nasional
Indonesia Beri Hibah Kemanusiaan ke Antigua dan Barbuda

Indonesia Beri Hibah Kemanusiaan ke Antigua dan Barbuda

Nasional
Terima Suntikan Vaksin Nusantara, Moeldoko: Semoga Tidak Diasumsikan Macam-macam

Terima Suntikan Vaksin Nusantara, Moeldoko: Semoga Tidak Diasumsikan Macam-macam

Nasional
Khofifah Bantah Manipulasi Data Covid-19 di Jawa Timur

Khofifah Bantah Manipulasi Data Covid-19 di Jawa Timur

Nasional
KPK: Interpol Terbitkan Red Notice Buronan Harun Masiku

KPK: Interpol Terbitkan Red Notice Buronan Harun Masiku

Nasional
UPDATE 30 Juli: Ada 278.546 Pasien Suspek Covid-19

UPDATE 30 Juli: Ada 278.546 Pasien Suspek Covid-19

Nasional
UPDATE 30 Juli: Jawa Barat Tempati Posisi Tertinggi Penambahan Kasus Harian Covid-19

UPDATE 30 Juli: Jawa Barat Tempati Posisi Tertinggi Penambahan Kasus Harian Covid-19

Nasional
UPDATE: 252.184 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 46,02 Persen

UPDATE: 252.184 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 46,02 Persen

Nasional
POGI: 45 Dokter Obstetri dan Ginekologi Meninggal Dunia akibat Covid-19

POGI: 45 Dokter Obstetri dan Ginekologi Meninggal Dunia akibat Covid-19

Nasional
UPDATE 30 Juli: Tambah 1.759, Kasus Kematian Covid-19 Capai 92.311

UPDATE 30 Juli: Tambah 1.759, Kasus Kematian Covid-19 Capai 92.311

Nasional
Menaker Minta Perusahaan Serahkan Data Pekerja yang Dapat BSU ke BPJS Ketenagakerjaan

Menaker Minta Perusahaan Serahkan Data Pekerja yang Dapat BSU ke BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
UPDATE 30 Juli: Tambah 44.550, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 2.730.720 Orang

UPDATE 30 Juli: Tambah 44.550, Pasien Covid-19 Sembuh Kini 2.730.720 Orang

Nasional
UPDATE 30 Juli: Ada 549.343 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 30 Juli: Ada 549.343 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X