Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beda Dualisme Demokrat dengan Partai Lain, Libatkan Pejabat Istana yang Bukan Kader

Kompas.com - 12/03/2021, 12:10 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com – Dualisme yang terjadi di Partai Demokrat menjadi bahan perbincangan publik lantaran dinilai berbeda dengan konflik yang terjadi partai lain yang pernah ada.

Pasalnya pembelahan di Partai Demokrat terjadi bukan antara sesama kader melainkan pihak internal dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai pihak eksternal.

Status Moeldoko sebagai pejabat Istana Kepresidenan yang terang-terangan terlibat dalam dualime Demokrat juga mengundang reaksi negatif dari akademisi, pengamat politik, hingga pimpinan partai lain.

Baca juga: Digandeng Demokrat Ajukan Gugatan Terkait KLB, BW: Ini Masalah Fundamental

Adapun dualisme di partai politik Indonesia bukan hal baru. Ia pernah menimpa sejumlah partai mulai dari PDI-P, PKB, Golkar, PPP, Partai Hanura, hingga Partai Berkarya. Di semua partai itu, dualisme terjadi di antara sesama kader.

Di PDI-P yang dulunya bernama PDI di era Orde Baru, terjadi dualisme antara kubu Megawati Soekarnoputri dan Suryadi.

Mulanya konflik terjadi setelah Megawati terpilih sebagai Ketua Umum PDI lewat kongres di Surabaya, Jawa Timur.

Namun pada 1996, kubu yang tak sepaham dengan Megawati mendapuk Suryadi kebagai Ketua Umum PDI.

Kongres yang menetapkan Suryadi sebagai Ketua Umum PDI disinyalir mendapat restu dari pemerintah. Namun dualisme tersebut tetap terjadi antara Megawati dan Suryadi yang sama-sama berstatus kader PDI.

 

Baca juga: Demokrat Ajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap 10 Tergugat

Kala Orde Baru runtuh, PDI yang dipimpin Megawati yang justru semakin bertumbuh meski berganti nama menjadi PDI-P.

Kemudian dualisme di PKB yang terjadi dua kali antara Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dengan Matori Abdul Djalil dan Muhaimin Iskandar juga terjadi di antara sesama kader dan tak melibatkan pejabat di Istana.

Konflik Gus Dur dengan Matori diawali kehadiran matori di Sidang Istimewa MPR yang agendanya ialah pencopotan Gus Dur dari jabatan presiden.

Sedangkan konflik Gus Dur dengan Muhaimin berujung pada penyelenggaraan Muktamar Luar Biasa (MLB) yang berakhir dengan disahkannya MLB kubu Muhaimin.

Demikian pula dualisme di Golkar yang terjadi antara Aburizal Bakrie dan Agung Laksono juga berlangsung di antara sesama kader.

Baca juga: Bantah Jhoni Allen, Demokrat Nilai Perubahan Mukadimah Sah Dilakukan

Kubu Aburizal yang mendukung pencalonan Prabowo Subianti sebagai presiden berseteru dengan kubu Agung Laksono yang mendukung Joko Widodo dalam Pilpres 2014.

Meski Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan kepengurusan Agung Laksono, pada akhirnya pengadilan memenangkan kubu Aburizal dalam proses sengketa. Dalam dualisme Golkar juga tidak melibatkan pejabat Istana sebagai aktor utamanya.

Halaman Berikutnya
Halaman:


Terkini Lainnya

PDI-P Akan Gugat Praperadilan KPK usai Laporan ke Bareskrim Ditolak

PDI-P Akan Gugat Praperadilan KPK usai Laporan ke Bareskrim Ditolak

Nasional
Anies Putuskan Maju Pilkada Jakarta, Akankah Berdampingan dengan Kaesang?

Anies Putuskan Maju Pilkada Jakarta, Akankah Berdampingan dengan Kaesang?

Nasional
Panglima TNI Buka Kemungkinan Libatkan Sipil Gabung Brigade Komposit Operasi ke Gaza

Panglima TNI Buka Kemungkinan Libatkan Sipil Gabung Brigade Komposit Operasi ke Gaza

Nasional
Anies Akui Intens Komunikasi dengan PDI-P, tetapi Enggan Beberkan Progres dengan Nasdem

Anies Akui Intens Komunikasi dengan PDI-P, tetapi Enggan Beberkan Progres dengan Nasdem

Nasional
Idul Adha 2024, Wapres Ma'ruf Akan Shalat dan Berkurban di Masjid Istiqlal

Idul Adha 2024, Wapres Ma'ruf Akan Shalat dan Berkurban di Masjid Istiqlal

Nasional
Panglima TNI: Prajurit yang Judi Online Bisa Dipecat, Supaya Tobat

Panglima TNI: Prajurit yang Judi Online Bisa Dipecat, Supaya Tobat

Nasional
RPP Manajemen ASN Diakselerasi, Menteri Anas: Perlu Kecermatan Agar Implementasi Kuat

RPP Manajemen ASN Diakselerasi, Menteri Anas: Perlu Kecermatan Agar Implementasi Kuat

Nasional
Kominfo Ancam Blokir Telegram jika Tak Hapus Konten Judi 'Online'

Kominfo Ancam Blokir Telegram jika Tak Hapus Konten Judi "Online"

Nasional
Kominfo Mulai Pantau Akun E-Wallet yang Terindikasi Dipakai Judi Online

Kominfo Mulai Pantau Akun E-Wallet yang Terindikasi Dipakai Judi Online

Nasional
Mahfud MD Sebut 'Rule By Law' Jadi Penyakit Sistem Hukum Indonesia

Mahfud MD Sebut "Rule By Law" Jadi Penyakit Sistem Hukum Indonesia

Nasional
Soekarno-Hatta Bandara Tersibuk di ASEAN dan Masuk Deretan Terbaik di Dunia, Ini Respons Pembaca Berdasarkan Survei Kompas.com

Soekarno-Hatta Bandara Tersibuk di ASEAN dan Masuk Deretan Terbaik di Dunia, Ini Respons Pembaca Berdasarkan Survei Kompas.com

Nasional
Putuskan Maju Pilkada Jakarta, Anies Janji Tuntaskan Persoalan Kampung Bayam

Putuskan Maju Pilkada Jakarta, Anies Janji Tuntaskan Persoalan Kampung Bayam

Nasional
Ridwan Kamil Jadi Satu-Satunya Bacagub Jakarta yang Menguat di Koalisi Prabowo

Ridwan Kamil Jadi Satu-Satunya Bacagub Jakarta yang Menguat di Koalisi Prabowo

Nasional
Anies Umumkan Maju Pilkada Jakarta, DPD PDI-P DKI Tunggu Proses di DPP

Anies Umumkan Maju Pilkada Jakarta, DPD PDI-P DKI Tunggu Proses di DPP

Nasional
Ombudsman Klaim Berhasil Selamatkan Kerugian Masyarakat Rp 398,9 Miliar Sepanjang 2021-2024

Ombudsman Klaim Berhasil Selamatkan Kerugian Masyarakat Rp 398,9 Miliar Sepanjang 2021-2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com