Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensesneg: Presiden Ingin Ekonomi Syariah RI jadi yang Terbesar di Dunia

Kompas.com - 12/03/2021, 12:08 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin agar ekonomi dan keuangan syariah Indonesia menjadi yang terbesar di dunia.

Menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, keinginan ini sudah berulang kali disampaikan Presiden dalam berbagai kesempatan.

"Bapak Presiden juga menekankan bahwa sebagai negara muslim terbesar di dunia, ekonomi dan keuangan syariah Indonesia itu selayaknya juga menjadi yang terbesar. Jadi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia itu selayaknya juga menjadi terbesar di dunia," kata Pratikno dalam acara peresmian lembaga Forum Nasional Keuangan Syariah Shafiec secara daring, Jumat (12/3/2021).

Baca juga: Wapres Ingin Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah Tak Tertinggal Teknologi Digital

Pratikno menyebut, ekonomi syariah Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif setiap tahunnya.

Menurut data The State of Global Islamic Economy Indicator Report, ekonomi syariah di Tanah Air menduduki peringkat ke-10 dunia pada tahun 2018. Angka ini merangkak naik di tahun 2019 menjadi peringkat 5, dan di tahun 2020 di peringkat 4.

"Kita harus berusaha terus, terus berupaya agar Indonesia menjadi rangking pertama terbesar di dunia," ujar Pratikno.

Dalam rangka mendorong percepatan pengembangan sektor keuangan syariah, pada tahun 2016 pemerintah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016.

Lembaga ini kemudian diperkuat dan diperluas menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNKES) pada tahun 2020 dengan berlandaskan pada Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020.

Baca juga: Wapres Sebut Perlu Kerja Keras agar Indonesia Jadi Pusat Perekonomian Syariah Dunia

KNEKS dipimpin oleh langsung oleh Presiden sebagai ketua dan didampingi Wakil Presiden sebagai wakil ketua yang merangkap ketua harian.

Lembaga ini beranggotakan 6 menteri yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Agama, Menteri BUMN, Menteri PPN/Kepala Bappenas, serta Menteri Koperasi dan UMKM.

Anggota KNEKS juga melibatkan Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kepala Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Melalui KNEKS, kata Pratikno, pemerintah berupaya menguatkan pembangunan ekonomi, terutama dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.

"Guna mendukung pembangunan ekonomi nasional terutama meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, ekonomi yang berkeadilan, serta kesejahteraan yang dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, di seluruh pelosok Tanah Air," ujar dia.

Baca juga: Wapres Tekankan Pentingnya Peranan Kampus Lahirkan SDM Ekonomi dan Keuangan Syariah

Pratikno mengaku, dalam berbagai kesempatan dirinya bersaksi bahwa Presiden selalu menekankan prioritas pengentasan kemiskinan.

Selain pengembangan ekonomi syariah, Kepala Negara juga berkeinginan untuk menaikkan kelas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Saya mengikuti betul upaya pemerintah dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam beberapa tahun terakhir ini yang sekaligus sebagai bagian dari upaya untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif," kata Pratikno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 'Amicus Curiae'

Hakim MK Hanya Dalami 14 dari 33 "Amicus Curiae"

Nasional
Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com