KILAS

ASEAN Lamban Sikapi Kudeta Myanmar, Fadli Zon Pastikan DPR Desak AIPA Lakukan Langkah Konkret

Kompas.com - 12/03/2021, 11:18 WIB
Fadli Zon, dalam siaran persnya pada Kamis (11/3/2021) mengutuk aksi brutal rezim militer Myanmar terhadap para demonstran pro-demokrasi. Dok. Humas DPR RIFadli Zon, dalam siaran persnya pada Kamis (11/3/2021) mengutuk aksi brutal rezim militer Myanmar terhadap para demonstran pro-demokrasi.

KOMPAS.com – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Fadli Zon menilai ASEAN lamban dalam menyikapi kudeta Myanmar.

Padahal menanggapi situasi Myanmar yang semakin mencekam, Fadli berpendapat, Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) seharusnya lebih progresif dan dinamis dalam memaknai prinsip non-interference.

“Komunitas internasional terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan ASEAN harus sigap untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar sebagai prioritas,” tukas Fadli, dalam siaran persnya pada Kamis (11/3/2021).

Menurutnya, langkah prioritas yang perlu dilakukan adalah memulihkan demokrasi dan menjaga perdamaian, stabilitas, serta kesejahteraan kawasan.

Baca juga: Korban Tewas Demo Myanmar Sedikitnya 70 Orang, Penyelidik: Rezim Pembunuh

Fadli menegaskan, BKSAP DPR RI akan bersurat kepada Presiden ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) untuk mendesak melakukan langkah konkret dalam menjamin penghormatan prinsip dan tujuan Piagam ASEAN.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun prinsip dan tujuan yang dimaksud merupakan penegakan demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, good governance, rule of law, dan constitutional government.

“Bersama BKSAP DPR RI, saya juga mendukung penuh pemerintah Indonesia sebagai peacemaker, problem solver, dan bridge builder dalam menyelesaikan krisis Myanmar,” ujar Fadli.

Dukungan tersebut, kata Fadli, harus dijalankan secara prudence agar tidak mengorbankan prinsip good neighborhood policy dengan tetap berkomitmen untuk menjadikan demokrasi dan HAM.

Baca juga: Soal Kudeta Militer Myanmar, Fadli Zon: Kasus Rohingya akan Semakin Diabaikan

“Dunia internasional terutama PBB dan ASEAN harus segera merumuskan cara yang sesuai dengan hukum dan norma internasional, agar militer Myanmar dan pihak-pihak yang berkonflik di Myanmar dapat berdialog secara setara,” ucap Fadli.

Ia menuturkan, tujuan dibentuknya AIPA adalah untuk mempromosikan prinsip HAM, demokrasi, perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan ASEAN.

“BKSAP juga mengusulkan AIPA menangguhkan keanggotaan Parlemen Myanmar sampai ada Parlemen Myanmar yang demokratis dan kembali aktif,” kata Fadli.

Dalam siaran pers, Fadli Zon mendesak rezim militer Myanmar untuk membebaskan para tahanan. Mereka adalah anggota parlemen, oposisi, jurnalis, aktivis HAM dan demokrasi.

Baca juga: Militer Myanmar Dituding Sudah Berencana untuk Eksekusi Demonstran

Fadli dengan keras mengutuk aksi brutal rezim militer Myanmar terhadap para demonstran pro-demokrasi yang menyebabkan puluhan korban tewas, luka-luka, serta penahanan ribuan orang tanpa proses hukum.

Ia juga mendesak rezim militer Myanmar untuk menjamin keselamatan petugas medis dalam menyelamatkan mereka yang terdampak aksi menentang kudeta.

Bahkan, Fadli menyatakan bahwa BKSAP tengah dalam pertimbangan untuk mengajukan rancangan resolusi terkait kudeta di Myanmar sebagai emergency item.

Hal tersebut rencananya akan diajukan di sesi Inter Parliamentary Union (IPU) pada April mendatang.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar Jalan Pagi Bareng, Sinyal Koalisi Golkar-PKB di Pemilu 2024?

Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar Jalan Pagi Bareng, Sinyal Koalisi Golkar-PKB di Pemilu 2024?

Nasional
Ogah Banyak Komentar soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Tugaskan F-Golkar DPR Beri Penjelasan

Ogah Banyak Komentar soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Tugaskan F-Golkar DPR Beri Penjelasan

Nasional
Satgas Siapkan 123 Relawan Prokes untuk Dukung Pelaksanaan PON XX di Jayapura

Satgas Siapkan 123 Relawan Prokes untuk Dukung Pelaksanaan PON XX di Jayapura

Nasional
Menanti Respons Ketum Golkar Setelah Azis Syamsuddin Ditahan KPK sebagai Tersangka Suap

Menanti Respons Ketum Golkar Setelah Azis Syamsuddin Ditahan KPK sebagai Tersangka Suap

Nasional
Profil Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Tersangka Penyuap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar

Profil Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Tersangka Penyuap Eks Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Punya Harta Rp 100 Miliar

Jadi Tersangka Suap, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Punya Harta Rp 100 Miliar

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ditangkap Paksa KPK karena Mangkir dengan Alasan Isoman

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Ditangkap Paksa KPK karena Mangkir dengan Alasan Isoman

Nasional
[POPULER NASIONAL] Babak Baru Drama Demokrat | Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat

[POPULER NASIONAL] Babak Baru Drama Demokrat | Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat

Nasional
Azis Syamsudin Diduga Suap Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar Terkait Pengurusan Perkara

Azis Syamsudin Diduga Suap Penyidik KPK Rp 3,1 Miliar Terkait Pengurusan Perkara

Nasional
KPK Tahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

KPK Tahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

Nasional
KPK Tetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tersangka Suap

KPK Tetapkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Tersangka Suap

Nasional
Susunan Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026

Susunan Pengurus Partai Keadilan dan Persatuan Periode 2021-2026

Nasional
Mendagri Minta Daerah Siapkan Skenario Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

Mendagri Minta Daerah Siapkan Skenario Penanganan Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Langkah Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART Demokrat Dinilai Tak Etis

Nasional
Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Jokowi: Semoga Pelantikan Pengurus Jadi Momentum Energi Baru untuk PKP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.