Kompas.com - 11/03/2021, 14:34 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Lima puluh lima tahun yang lalu, terjadi perpindahan kekuasaan dari tangan Soekarno Menteri kepada Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto.

Saat itu Soekarno “dikabarkan” memberi mandat kepada Soeharto untuk memulihkan stabilitas politik nasional yang goyah akibat Gerakan 30 September 1965.

Kata “dikabarkan” sebenarnya untuk menunjukkan mengenai polemik yang terjadi seputar Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar. Banyak yang meragukan adanya pemberian mandat itu.

Apalagi, hingga saat ini naskah asli Supersemar tidak pernah ditemukan.

Dalam pidato yang disampaikan pada peringatan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1966, Presiden Soekarno menyebut mengenai Supersemar, yang juga jadi bukti keberadaannya.

Baca juga: Kontroversi Supersemar, Kemarahan Soekarno hingga Manuver Soeharto

Namun, Soekarno membantah telah memberikan surat kuasa untuk memberikan kekuasaan kepada Soeharto.

"Dikiranya SP 11 Maret itu suatu transfer of authority, padahal tidak," kata Soekarno dalam pidato berjudul Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah atau dikenal dengan sebutan "Jasmerah".

Soekarno kemudian memberikan penjelasan mengenai alasan dikeluarkannya Supersemar. Menurut Soekarno, Supersemar tak lain sebagai perintah untuk menjaga stabilitas keamanan.

Sejak peristiwa Gerakan 30 September 1965, situasi politik di Indonesia bisa dibilang genting.

Aksi kekerasan terjadi di berbagai wilayah. Anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia dan kelompok underbouw-nya menjadi sasaran.

Dari Supersemar ke Supertasmar

Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mengatakan, situasi politik di Jakarta, terutama di sekitar Istana Kepresidenan, pada 11 Maret 1966 memicu puncak ketegangan di lingkar kekuasaan.

Sejumlah pasukan tentara tidak dikenal diketahui mengepung Istana Kepresidenan, yang belakangan diketahui merupakan pasukan Kostrad pimpinan Kemal Idris.

Komandan Tjakrabirawa Brigjen Sabur melaporkan soal tentara tidak dikenal itu kepada Presiden Soekarno.

Atas laporan itu, Soekarno, yang saat itu memimpin sidang kabinet, lalu menyerahkan kepemimpinan kepada Wakil Perdana Menteri Johannes Leimena.

Soekarno lalu memutuskan untuk terbang ke Bogor dengan helikopter.

"Jika kondisinya masih normal, Bung Karno akan tetap di Istana Negara. Artinya, kondisi pada saat itu sudah sangat meruncing dan panas," ujar Asvi Warman Adam dalam wawancara dengan Kompas.com pada 6 Maret 2016.

Baca juga: Naskah Asli Supersemar yang Masih Menjadi Misteri

Melihat rawannya situasi saat itu, penjelasan Soekarno mengenai Supersemar itu pun memiliki konteks yang bisa dipahami.

Surat Perintah itu ditulis Soekarno untuk menjamin keselamatan dirinya, juga keluarga.

"Itu juga perintah pengamanan pribadi presiden, perintah pengamanan wibawa presiden, perintah pengamanan ajaran presiden, perintah pengamanan beberapa hal. Dan Jenderal Soeharto telah melaksanakan perintah itu dengan baik," ujar Soekarno dalam "Jasmerah".

Presiden Soeharto saat menandatangani tanda terima Supersemar.ANTARA - Dok KOMPAS Presiden Soeharto saat menandatangani tanda terima Supersemar.

Asvi Warman Adam menilai perintah Presiden Soekarno itu ditafsirkan berbeda oleh Soeharto.

Penafsiran yang berbeda itu pertama kali diimplementasikan saat Soeharto membuat Surat Kebijakan Nomor 1/3/1966 atas nama Presiden Soekarno, untuk membubarkan PKI.

Soeharto dianggap keliru dalam menafsirkan frasa "mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya revolusi".

"Itu yang dijadikan dasar untuk pembubaran PKI. Jadi sangat sakti surat itu," tutur Asvi.

Soekarno, dalam penuturan Asvi, marah terhadap keputusan Soeharto. Surat keputusan untuk membubarkan PKI diminta Soekarno untuk segera dicabut.

Namun, Soeharto menolak. Di titik inilah dugaan Supersemar menjadi "alat kudeta" muncul.

"Soekarno melihat kekeliruan di situ, tapi Soeharto tetap melanjutkan yang dilakukannya," tutur Asvi.

Baca juga: Wawancara Asvi Warman Adam, Soekarno Tidak Hanya Dilemahkan...

Tidak hanya marah, Soekarno kemudian membuat surat perintah baru yang menyatakan Supersemar itu tidak sah. Surat perintah itu dibuat pada 13 Maret 1966, yang dikenal dengan sebutan Supertasmar.

Keberadaan mengenai Supertasmar itu terungkap di biograi AM Hanafi, mantan Duta Besar di Kuba, yang berjudul Menggugat Kudeta Jenderal Soeharto: Dari Gestapu ke Supersemar (1998).

AM Hanafi menjelaskan, Supertasmar itu mengumumkan bahwa Supersemar bersifat administratif/teknis, dan tidak politik.

Soeharto juga diminta tidak melampaui wewenangnya dan memberi laporan ke presiden.

"Hanafi disuruh untuk menghubungi beberapa orang dan menyebarkan surat untuk membantah Supersemar. Tapi dia tidak punya jalur lagi," tutur Asvi.

Hanafi sempat menghubungi mantan Panglima Angkatan Udara Suryadharma. Namun, Suryadharma mengaku tidak lagi punya saluran untuk menyebarkan surat perintah baru dari Presiden Soekarno itu.

"Pers pun tidak mau memberitakan," tutur Asvi Warman. Hingga saat ini, keberadaan Supertasmar pun tidak jelas.

Kepala Arsip Nasional RI Mustari Irawan juga mengakui lembaganya tidak memiliki naskah atau salinan mengenai Supertasmar itu.

Kudeta merangkak

Perbedaan pandangan ini kemudian menjadi dasar yang menyebut bahwa Presiden Soekarno menerbitkan Supersemar bukan atas kehendaknya.

Selama ini memang ada sejumlah kabar yang menyebut Soekarno berada dalam tekanan saat menyerahkan Supersemar kepada Letjen Soeharto, melalui tiga jenderal yang menjadi utusan.

Ketiga jenderal itu adalah Mayjen Basuki Rachmat, Brigjen Muhammad Jusuf, dan Brigjen Amirmachmud. Versi lain menyebut kehadiran jenderal keempat, Mayjen Maraden Panggabean.

Versi kehadiran Maraden Panggabean itu diungkap mantan penjaga keamanan Istana Bogor, Sukarjo Wilardjito.

Menurut mantan Kepala Arsip Nasional RI, M Asichin, dalam wawancara kepada Arsip Nasional RI pada 2005, Sukarjo bahkan mengaku menyaksikan penodongan kepada Soekarno oleh Panggabean.

Baca juga: Wawancara Asvi Warman Adam: Supersemar Mungkin Blunder Bung Karno

 

Asvi meragukan kebenaran cerita Sukarjo. Menurut dia, yang bisa mendekat ke ring 1 Presiden Soekarno bukan orang sembarangan.

"Tidak mungkin juga ada jenderal yang berani menodong Soekarno. Saya juga tidak yakin Panggabean itu berani," ujar Asvi.

Istilah dipaksa dianggap Asvi tidak tepat. Soekarno dianggap lebih tepat disebut berada dalam tekanan.

"Tidak hanya oleh tiga orang jendral, tapi oleh serangkaian kejadian dan peristiwa yang menyebabkan Soekarno tidak punya pilihan lain selain Soeharto," ucapnya.

Asvi memiliki istilah sendiri untuk situasi itu, kudeta merangkak.

Soeharto sendiri sudah membantah mengenai tuduhan kudeta.

Dikutip dari arsip Harian Kompas, Soeharto yang saat itu menjabat presiden mengatakan bahwa Supersemar hanya digunakan untuk membubarkan PKI dan menegakkan kembali wibawa pemerintahan.

"Saya tidak pernah menganggap Surat Perintah 11 Maret sebagai tujuan untuk memperoleh kekuasaan mutlak. Surat Perintah 11 Maret juga bukan merupakan alat untuk mengadakan kup terselubung," dikutip dari Harian Kompas, 11 Maret 1971.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jelang KTT G20, Kemenkes Siapkan Layanan Kesehatan hingga Aplikasi PeduliLindungi 13 Bahasa

Jelang KTT G20, Kemenkes Siapkan Layanan Kesehatan hingga Aplikasi PeduliLindungi 13 Bahasa

Nasional
Bareskrim Tangkap 3 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu di Karawang

Bareskrim Tangkap 3 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu di Karawang

Nasional
Nasdem Cepat-cepat Deklarasikan Anies Capres, Gerindra: Mungkin untuk Dapat Efek Ekor Jas

Nasdem Cepat-cepat Deklarasikan Anies Capres, Gerindra: Mungkin untuk Dapat Efek Ekor Jas

Nasional
Jokowi: Pengembangan Ekonomi Kreatif Harus Dipacu Agar Lebih Maju

Jokowi: Pengembangan Ekonomi Kreatif Harus Dipacu Agar Lebih Maju

Nasional
KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo Apresiasi Tim Demo Udara HUT Ke-77 TNI

KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo Apresiasi Tim Demo Udara HUT Ke-77 TNI

Nasional
Bertemu dengan Ketua Parlemen Ukraina, Puan Dukung Perdamaian Ukraina dan Rusia

Bertemu dengan Ketua Parlemen Ukraina, Puan Dukung Perdamaian Ukraina dan Rusia

Nasional
Usut Suap Pembelian Pesawat Garuda, KPK Geledah Rumah dan Kantor di Tangsel dan Jakarta

Usut Suap Pembelian Pesawat Garuda, KPK Geledah Rumah dan Kantor di Tangsel dan Jakarta

Nasional
KPK Telah Periksa 16 Saksi Suap Pembelian Airbus Garuda Indonesia

KPK Telah Periksa 16 Saksi Suap Pembelian Airbus Garuda Indonesia

Nasional
Saat Ferdy Sambo Minta Maaf kepada Keluarga Brigadir J Jelang Persidangan...

Saat Ferdy Sambo Minta Maaf kepada Keluarga Brigadir J Jelang Persidangan...

Nasional
Waketum Golkar Sebut Pernyataan Akbar Tanjung ke Anies Sebatas Ucapan Selamat

Waketum Golkar Sebut Pernyataan Akbar Tanjung ke Anies Sebatas Ucapan Selamat

Nasional
Puan Maharani Dorong Perdamaian Ukraina dengan Rusia

Puan Maharani Dorong Perdamaian Ukraina dengan Rusia

Nasional
TGIPF Akan Temui Semua Pihak Terkait Tragedi Kanjuruhan

TGIPF Akan Temui Semua Pihak Terkait Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Wapres Akan Dorong Kerja Sama Tanggulangi Perubahan Iklim di KTT COP27

Wapres Akan Dorong Kerja Sama Tanggulangi Perubahan Iklim di KTT COP27

Nasional
Perintah Jokowi Evaluasi Total Tragedi Kanjuruhan agar Peristiwa yang Sama Tak Terulang

Perintah Jokowi Evaluasi Total Tragedi Kanjuruhan agar Peristiwa yang Sama Tak Terulang

Nasional
Jokowi Dijadwalkan Buka Konferensi Ekonomi Kreatif di Bali

Jokowi Dijadwalkan Buka Konferensi Ekonomi Kreatif di Bali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.