Supersemar, Kestabilan Revolusi atau Alat Kudeta Terselubung?

JAKARTA, KOMPAS.com - Lima puluh lima tahun yang lalu, terjadi perpindahan kekuasaan dari tangan Soekarno Menteri kepada Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto.

Saat itu Soekarno “dikabarkan” memberi mandat kepada Soeharto untuk memulihkan stabilitas politik nasional yang goyah akibat Gerakan 30 September 1965.

Kata “dikabarkan” sebenarnya untuk menunjukkan mengenai polemik yang terjadi seputar Surat Perintah 11 Maret atau Supersemar. Banyak yang meragukan adanya pemberian mandat itu.

Apalagi, hingga saat ini naskah asli Supersemar tidak pernah ditemukan.

Dalam pidato yang disampaikan pada peringatan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1966, Presiden Soekarno menyebut mengenai Supersemar, yang juga jadi bukti keberadaannya.

Baca juga: Kontroversi Supersemar, Kemarahan Soekarno hingga Manuver Soeharto

Namun, Soekarno membantah telah memberikan surat kuasa untuk memberikan kekuasaan kepada Soeharto.

"Dikiranya SP 11 Maret itu suatu transfer of authority, padahal tidak," kata Soekarno dalam pidato berjudul Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah atau dikenal dengan sebutan "Jasmerah".

Soekarno kemudian memberikan penjelasan mengenai alasan dikeluarkannya Supersemar. Menurut Soekarno, Supersemar tak lain sebagai perintah untuk menjaga stabilitas keamanan.

Sejak peristiwa Gerakan 30 September 1965, situasi politik di Indonesia bisa dibilang genting.

Aksi kekerasan terjadi di berbagai wilayah. Anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia dan kelompok underbouw-nya menjadi sasaran.

Dari Supersemar ke Supertasmar

Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mengatakan, situasi politik di Jakarta, terutama di sekitar Istana Kepresidenan, pada 11 Maret 1966 memicu puncak ketegangan di lingkar kekuasaan.

Sejumlah pasukan tentara tidak dikenal diketahui mengepung Istana Kepresidenan, yang belakangan diketahui merupakan pasukan Kostrad pimpinan Kemal Idris.

Komandan Tjakrabirawa Brigjen Sabur melaporkan soal tentara tidak dikenal itu kepada Presiden Soekarno.

Atas laporan itu, Soekarno, yang saat itu memimpin sidang kabinet, lalu menyerahkan kepemimpinan kepada Wakil Perdana Menteri Johannes Leimena.