Laut China Selatan Memanas, TNI Pegang Teguh Politik Bebas Aktif

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Achmad Riad menegaskan, TNI memegang teguh prinsip politik bebas aktif dalam menyikapi memanasnya hubungan Amerika Serikat dan China di Laut China Selatan.

"Terkait dengan kebijakan posisi kita karena kita menganut bebas aktif, maka kita tidak ikut mereka. Kalau dulu misalkan ada non-blok, kalau yang jelas sekarang kita memiliki kebijakan negara kita sendiri," ujar Riad di Mabes TNI, Rabu (10/3/2021).

Karena prinsip inilah, kata Riad, TNI tidak mengambil sikap memihak terhadap AS maupun China.

Baca juga: Jokowi: Stabilitas di Laut China Selatan Tercipta jika Semua Negara Hormati UNCLOS 1982

Menurutnya, TNI selama ini telah membina hubungan baik dengan semua pihak yang berkepentingan di Laut China Selatan.

"Kita tidak mengikut kemana-mana, karena kita berhubungan baik dengan semuanya. Baik dengan NATO kita punya hubungan baik," kata Riad.

Riad menjelaskan, pertemanan baik TNI dengan semua pihak dapat terlihat dari keberadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki TNI.

Sejumlah alutsista yang ada berasal dari AS hingga Rusia.

"Sebagai contoh kecil hasil diplomasi kita dengan negara lain terkait dengan vaksin, ini saya hubungi dengan vaksin karena ada hubungannya dengan diplomasi juga, kita ada vaksin dari AstraZeneca (asal Inggris), ada Sinovac (China)," kata Riad.

Baca juga: Indonesia Disebut Bisa Jadi Penengah Ketegangan AS-China di Laut China Selatan

Namun demikian, Riad menegaskan, TNI tetap menunjukkan eksistensi dengan melakukan penjagaan kedaulatan negara di Laut Natuna Utara yang berdekatan dengan Laut China Selatan.

Dinamika di Laut China Selatan antara AS dan China belakangan ini mengalami eskalasi cukup tinggi.

Bahkan, AS melalui Kementerian Luar Negeri sempat memperingatkan China agar tak unjuk kekuatan di Laut China Selatan.

Washington mengaku sangat menyoroti aturan baru, di mana para penjaga pantai "Negeri Panda" bisa menodongkan senjata ke kapal asing yang dianggap melanggar kedaulatan.