Kompas.com - 10/03/2021, 15:23 WIB
Anggota Komisi III DPR Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019). KOMPAS.com/ HARYANTI PUSPA SARIAnggota Komisi III DPR Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani melempar wacana merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Hal itu disampaikan Arsul menanggapi pernyataan Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK Tumpak Panggabean yang mempersoalkan tidak adanya pasal yang mengatur kewenangan Dewas KPK dalam UU KPK.

"Saya ingin langsung saja Opung (Tumpak Panggabean), bagaimana kalau Undang-Undang KPK kita revisi lagi? Tapi kali ini yang menginisiasi adalah KPK sendiri," kata Arsul dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR dengan KPK, Rabu (10/3/2021).

Baca juga: Mahfud Duga Turunnya Indeks Persepsi Korupsi Berkaitan dengan Revisi UU KPK

Arsul menuturkan, UU KPK yang baru direvisi pada 2019 mesti disempurnakan, salah satunya terkait ketiadaan pasal yang mengatur wewenang Dewas KPK.

Di samping itu, Arsul menilai UU KPK juga perlu direvisi agar memberikan ruang bagi KPK untuk memperluas organisasi.

Sebab, Pasal 26 UU KPK mengatur bahwa KPK hanya terdiri dari empat bidang yakni bidang pencegahan, bidang penindakan, bidang informasi dan data, serta bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Minimal kalau ke depan itu dibutuhkan perluasan tanpa perlu mengubah undang-undang maka diberi ayat, bahwa perluasan itu nanti bisa misalnya diatur dalam peraturan pemerintah atau peraturan presiden," ujar Arsul.

Menurut Arsul, revisi UU KPK sah-sah saja dilakukan karena undang-undang merupakan buatan manusia, bukan kitab suci.

"Undang-undang itu karena buatan manusia, buatan pemerintah dan DPR, ya harus bisa direvisi kalau memang kebutuhan ke depannya dirasakan tidak menunjang untuk sebuah performance atau kinerja kelembagaan yang lebih baik," ujar Arsul.

Adapun sebelumnya, Tumpak mempertanyakan tidak adanya pasal yang mengatur kewenangan Dewas KPK dalam UU KPK.

"Ada perlu pemikiran, ada perlu dipikirkan satu permasalahan, bahwa Dewas ini, Dewan Pengawas KPK ini, hanya punya tugas, tidak punya kewenangan," kata Tumpak.

Baca juga: Ketua Pertanyakan Ketiadaan Wewenang Dewas dalam UU KPK

Menurut Tumpak, sejauh ini memang belum ada hambatan yang disebabkan ketiadaan wewenang yang dimilki oleh Dewas KPK.

Namun, ia menilai Dewas KPK mesti memiliki kewenangan, misalnya untuk memastikan Pimpinan KPK melaksanakan rekomendasi.

"Selama ini pimpinan laksanakan karena hubungan kami memang, kami kepentingannya sama, kami ingin memajukan KPK ini pak. Tapi ke depan saya rasa ini perlu, saya tidak tahu nanti mau diatur di mana," ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Kata Komnas HAM Soal Dipenuhi atau Tidak Panggilan Kedua Terhadap KPK

Ini Kata Komnas HAM Soal Dipenuhi atau Tidak Panggilan Kedua Terhadap KPK

Nasional
Saat KPK Tak Beri Kepastian Untuk Memenuhi Panggilan Komnas HAM…

Saat KPK Tak Beri Kepastian Untuk Memenuhi Panggilan Komnas HAM…

Nasional
Mulai Berlaku Hari Ini, Berikut Aturan PPKM Mikro di 34 Provinsi

Mulai Berlaku Hari Ini, Berikut Aturan PPKM Mikro di 34 Provinsi

Nasional
Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Penjelasan Bea Cukai soal Dugaan Penggelapan Impor Emas Rp 47,1 Triliun

Nasional
Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Kemenkes: 145 Kasus Varian Baru Virus Corona Tersebar di 12 Provinsi

Nasional
Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Putusan Banding, Hukuman Jaksa Pinangki Dikurangi Jadi 4 Tahun

Nasional
Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Yasonna: KUHP Warisan Kolonial Banyak Menyimpang dari Asas Hukum Pidana Umum

Nasional
Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Kasus Covid-19 pada Anak Tinggi, Ini Saran P2G soal Belajar Tatap Muka Terbatas

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Jadi Tersangka KPK, Ini Peran Tommy Adrian dalam Kasus Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Berkas Perkara Lengkap, Bupati Muara Enim Nonaktif Segera Disidang di Tipikor Palembang

Nasional
Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Sidang Korupsi Bansos, Saksi Ungkap Pemilik Perusahaan Penyuplai Barang ke Kemensos

Nasional
Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Jadi Kepanjangan Tangan Kemensos, TKSK Diminta Mensos Risma Lakukan 3 Hal Ini

Nasional
Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Jelang PTM Terbatas, Pimpinan DPR: Jangan Sampai Sekolah Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Nasional
Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Varian Virus Corona dari India Mendominasi, Epidemiolog Minta Jokowi Terapkan Karantina Wilayah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X