Jaksa Agung: Indonesia Telah Implementasikan Penegakan Hukum yang Adil untuk Perempuan dan Anak

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan Indonesia telah mengimplementasikan langkah-langkah penegakan hukum secara adil yang memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak-anak.

Hal itu ia sampaikan dalam Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana ke-14 yang diselenggarakan di Kyoto, Jepang.

"Sejalan dengan tiga prioritas utama agenda pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs) 2030, Indonesia telah mengimplementasikan langkah-langkah penegakan hukum secara adil yang memberikan perlindungan baik pada anak-anak dan perempuan dalam berbagai bentuk, baik sebagai pelaku, korban, dan saksi," kata Burhanuddin yang hadir secara virtual, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (10/3/2021).

Burhanuddin mengatakan, metode restorative justice di dalam peradilan pidana Indonesia merupakan pendekatan terintegrasi terhadap penanganan tantangan peradilan pidana.

"Mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan putusan pengadilan," ujarnya.

Baca juga: Pimpinan Komisi III Minta Jaksa Agung Tak Tutup Ruang Diskusi Soal Tragedi Semanggi

Ia pun memaparkan capaian Indonesia dalam penerapan restorative justice yang dapat mempersingkat proses peradilan yang berkepanjangan. Pendekatan restoratif juga menyelesaikan isu kelebihan kapasitas narapidana di lembaga pemasyarakatan.

"Dalam hal kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, sistem peradilan pidana Indonesia telah disediakan akses keadilan yang luas bagi perempuan dan anak-anak melalui larangan praktik yang mengarah pada diskriminasi," tutur Burhanuddin.

Ia menambahkan, Indonesia juga memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan korban melalui pemberian restitusi, kompensasi, bantuan medis, dan hukum di semua tahap proses peradilan.

Kemudian, khusus untuk perolehan pernyataan saksi anak-anak, telah dilakukan pendekatan melalui pernyataan yang direkam untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan perlindungan psikologis anak-anak.

"Inovasi sistem peradilan pidana memerlukan dukungan dan kerja sama semua pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat domestik maupun di tingkat internasional. Berbagai pengalaman dan best practices serta pelatihan dan peningkatan kapasitas merupakan kunci untuk maju," kata dia.