Kompas.com - 10/03/2021, 13:49 WIB
Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Brigjen Pol Prasetijo Utomo berjalan usai menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan duplik atau tanggapan atas replik jaksa Kejagung di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (1/3/2021). Dalam dupliknya, tim pengacara  meminta majelis hakim menyatakan terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi serta  mengabulkan Justice Collaborator (JC) yang diajukan Prasetijo Utomo dan meminta nama baiknya dipulihkan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJATerdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Brigjen Pol Prasetijo Utomo berjalan usai menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan duplik atau tanggapan atas replik jaksa Kejagung di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (1/3/2021). Dalam dupliknya, tim pengacara meminta majelis hakim menyatakan terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana korupsi serta mengabulkan Justice Collaborator (JC) yang diajukan Prasetijo Utomo dan meminta nama baiknya dipulihkan. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/wsj.
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Prasetijo Utomo menerima vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dalam kasus korupsi terkait penghapusan red notice Djoko Tjandra.

Dalam kasus ini, Prasetijo dijatuhi hukuman 3 tahun dan 6 bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.

“Saya menerima Yang Mulia,” kata Prasetijo saat persidangan, Rabu (10/3/2021), dari tayangan KompasTV.

Baca juga: Kuasa Hukum Minta Majelis Hakim Kabulkan Permohonan Justice Collaborator Brigjen Prasetijo


Kendati demikian, Prasetijo masih memiliki hak untuk mencabut pernyataan itu dalam tenggat waktu 7 hari seandainya berubah pikiran dan ingin mengajukan banding.

Sementara itu, jaksa penuntut umum (JPU) menyatakan masih pikir-pikir atas putusan tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Diketahui, vonis majelis hakim lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang meminta agar Prasetijo dihukum 2,5 tahun penjara ditambah denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.

Dalam kasus ini, Prasetijo dinyatakan terbukti menerima 100.000 dollar Amerika Serikat dari Djoko Tjandra. Uang itu diberikan melalui pengusaha Tommy Sumardi selaku perantara.

Menurut majelis hakim, Prasetijo memiliki peran yang signifikan dalam penghapusan red notice Djoko Tjandra serta penghapusan nama Djoko Tjandra dari Daftar Pencarian Orang (DPO) pada sistem milik Direktorat Jenderal Imigrasi.

“Memantau surat-surat yang dikeluarkan oleh Div Hubinter yang ditujukan kepada Anna Boentaran (istri Djoko Tjandra), Kejaksaan Agung dan Dirjen Imigrasi,” ujar salah satu hakim anggota dalam sidang tersebut.

“Serta terdakwa bersama saksi Tommy Sumardi ikut merealisasikan penyerahan uang kepada saksi Napoleon Bonaparte, bahkan terdakwa sendiri juga menreima pemberian uang dari saksi Tommy Sumardi,” sambung hakim.

Baca juga: Brigjen Prasetijo Divonis 3,5 Tahun Penjara dalam Kasus Djoko Tjandra

Adapun Djoko Tjandra merupakan buronan atas kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali sebelum akhirnya tertangkap pada Juli 2020.

Karena namanya telah terhapus dari DPO, Djoko Tjandra pun dapat masuk ke Indonesia di pertengahan 2020 meski diburu kejaksaan.

Prasetijo dinilai terbukti melanggar Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Nasional
Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Nasional
Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Nasional
Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Nasional
Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Nasional
Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Nasional
Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Nasional
Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Nasional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Nasional
Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Nasional
Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X