Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Darmizal, Demokrat Sebut AHY Tak Pernah Wajibkan DPD-DPC Setoran

Kompas.com - 10/03/2021, 13:44 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra meminta mantan kader Demokrat, Darmizal untuk tidak memanipulasi kenyataan dengan membuat pernyataan yang mengada-ada.

Hal tersebut diutarakannya untuk merespons pernyataan Darmizal yang menyebut bahwa kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pernah mengeluarkan aturan setoran kepada dewan pimpinan daerah (DPD) dan dewan pimpinan cabang (DPC).

"Jangan mengada-ada, DPP di bawah AHY tidak pernah mengeluarkan aturan setoran DPD-DPC. Itulah nyanyian sumbang mantan kader yang sudah dipecat," kata Herzaky dalam keterangannya, Rabu (10/3/2021).

Baca juga: Nazaruddin, Mantan Bendum Demokrat yang Disebut Bagi-bagikan Uang ke Peserta KLB Kontra-AHY


Pernyataan Darmizal tersebut, menurut dia, berkebalikan dengan kenyataan yang ada.

Justru, kata dia, AHY saat itu mengembangkan semangat solidaritas sosial kepada para kader untuk membantu masyarakat terdampak pandemi dan bencana.

AHY mengajak para kader di berbagai tingkatan untuk secara swadaya membantu masyarakat di sekeliling mereka.

Ia mengatakan, para kader yang setia dan militan justru sangat bersemangat dengan gaya kepemimpinan AHY semacam ini.

"(AHY) memberikan kebanggaan dan gairah baru bagi organisasi. Menekankan kalau Demokrat berkoalisi dengan rakyat itu nyata," ucap dia.

Baca juga: Demokrat Bantah Klaim Darmizal Berjasa Menangkan SBY Jadi Ketum

Lebih lanjut, Herzaky menyindir sejumlah mantan kader yang disebutnya hidup di era feodal.

Menurut dia, karena hidup di era tersebut, para mantan kader menjadi terbiasa diberi sesuatu terlebih dulu, baru kemudian bergerak.

Dia melihat, pola tersebut dibuktikan dengan kegiatan politik kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang.

"Pola yang sama bisa kita lihat di kegiatan politik dagelan yang mereka buat di Deli Serdang. Makanya pada buat fitnah terus terhadap kepemimpinan AHY karena masih beda dengan gaya feodal," ucap Herzaky.

Sebelumnya, diberitakan bahwa Darmizal menyebut, setelah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih sebagai ketua umum, ada aturan yang mewajibkan DPC dan DPD memberikan setoran kepada DPP Partai Demokrat.

"Saya bersalah, saya enggak tahu kalau akan lahir rezim diktator ini, sungguh saya enggak tahu akan ada PO yang memberatkan kalian menyetor setiap bulan, malu saya, saya malu," ujar dia dalam konferensi pers Demokrat kubu kontra AHY, Selasa (9/3/2021).

Baca juga: Menyesal Pernah Dukung SBY, Darmizal Tak Sangka DPC-DPD Akan Diminta Setor Uang

Darmizal merupakan salah satu kader Demokrat yang dipecat karena terlibat dalam upaya mengambil alih kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Partai Demokrat.

 

 

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Jokowi Tinjau Pasar Tumpah Mamasa, Cek Harga dan Berencana Bangun Pasar Baru

Nasional
PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

PKS: Selamat Bertugas Prabowo-Gibran

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Pengamat: Prabowo-Gibran Punya PR Besar karena Kemenangannya Dibayangi Kontroversi

Nasional
Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Kementerian KP Gandeng Kejagung Implementasikan Tata Kelola Penangkapan dan Budi Daya Lobster 

Nasional
Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Respons Putusan MK, Zulhas: Mari Bersatu Kembali, Kita Akhiri Silang Sengketa

Nasional
Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com