Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RDP, Komisi IX Pertanyakan Vaksin Nusantara yang Tak Dipaparkan Wamenkes

Kompas.com - 10/03/2021, 12:15 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR dan Menteri Kesehatan yang diwakili Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Rabu (10/3/2021) diawali dengan sejumlah pertanyaan dari anggota dewan.

Salah satunya mempertanyakan Vaksin Nusantara yang tak ada dalam naskah paparan serta penjelasan langsung Wamenkes.

Padahal, menurut Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Nasdem Felly Estelita Runtuwene, agenda rapat adalah membahas mengenai Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara.

"Pak Wakil Menteri belum memaparkan tentang Vaksin Nusantara, di mana undangan kami jelas membahas undangan yang kami kirimkan tanggal 9 Maret. Acara ini membahas mengenai penjelasan tentang dukungan pemerintah terhadap pengembangan Vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara," kata Felly dalam rapat yang disiarkan secara daring melalui channel Youtube DPR, Rabu.

Baca juga: Fakultas Kedokteran UGM Mundur dari Penelitian Vaksin Nusantara

"Tapi tadi saya belum, kami belum mendengar penjelasan dari Pak Wakil Menteri untuk Vaksin Nusantara," sambung dia.

Menjawab Ketua Komisi IX, Wamenkes Dante mengatakan, perkembangan Vaksin Nusantara saat ini sedang dalam tahap evaluasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Untuk itu, ia meminta DPR menunggu penjelasan dari BPOM mengenai perkembangan evaluasi vaksin nusantara.

"Sedang dilakukan evaluasi pada tahap ini oleh BPOM mengenai kelanjutan dari fase pertama yang sudah dilakukan eksperimentalnya di Rumah Sakit Karyadi. Nanti mungkin kita akan mendengarkan dari BPOM dari hasil audit, efektivitas dan hasil uji klinik dari fase pertama Vaksin Nusantara tersebut, apakah kita bisa lanjutkan ke fase-fase berikutnya," jelas Dante.

Namun, jawaban Dante tak cukup memuaskan Komisi IX DPR. Usai mengungkapkan jawabannya, Dante langsung disodori beberapa pertanyaan lanjutan oleh Komisi IX.

Felly menanyakan naskah kedua yang dikirimkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) justru tak sama sekali memasukkan soal Vaksin Nusantara.

"Memang di pemaparan yang diteruskan kepada anggota Komisi IX memang tidak ada sama sekali menyangkut Vaksin Nusantara di materi yang kedua. Sebetulnya di materi pertama, saya sudah melihat, pak Wakil Menteri, tapi kenapa di materi yang kedua ini tidak ada," ungkapnya.

Selanjutnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena juga mempertanyakan hal yang sama.

Ia meminta agar Wamenkes menjelaskan apa maksud dari penghilangan Vaksin Nusantara dalam materi atau naskah kedua yang dikirimkan ke Komisi IX.

"Karena di materi pertama yang dikirimkan itu ada Vaksin Nusantara, tapi di materi kedua itu hilang sama sekali. Ini maksudnya apa ini seperti ini? Jadi biar undangan kami ini clear bahas Vaksin Nusantara, tapi kenapa kok direvisi atau diperbaiki, maksudnya apa," tanya dia.

"Semua kan masih diproses, Vaksin Merah Putih diproses, Vaksin Nusantara diproses. Agak bingung kami, tiba-tiba Kemenkes mengganti paparannya. Jangan dijelaskan teknis pak, karena semua memang masih proses," sambungnya.

Baca juga: Merasa Tak Dilibatkan, Fakultas Kedokteran UGM Mundur dari Penelitian Vaksin Nusantara

Mendengar pertanyaan dan masukan dari Komisi IX, Dante menegaskan bahwa pihaknya akan mengubah naskah kedua dengan mengembalikannya ke naskah pertama.

Selanjutnya, ketua sidang mempertanyakan kepada para anggota dewan apakah menyetujui agar Wamenkes menjelaskan paparannya menggunakan naskah pertama.

"Ya, perlu," ucap para anggota dewan dalam rapat tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com