Demokrat Terbelah, di Mana Posisi Istana?

Meski tak sekeras Partai Keadilan Sejahtera, selama ini Partai Demokrat kerap melontarkan kritik-kritik pedas pada pemerintahan Jokowi.

Partai Demokrat kubu KLB Deli Serdang mengklaim sudah menyerahkan hasil kongres ke Kementerian Hukum dan HAM. Sementara, AHY dan jajarannya juga sudah menyambangi kementerian yang sama guna menyerahkan sejumlah berkas ke Direktorat Jenderal Adminsitrasi Hukum Umum Kemenkumham.

Itu dilakukan untuk membuktikan KLB yang digelar kubu kontra-AHY di Deli Serdang, Sumatera Utara, tidak sah dan ilegal.

Kisruh di tubuh Partai Demokrat ini mengingatkan kita pada kasus yang menimpa Partai Demokrasi Indonesia dan Partai Persatuan Pembangunan di era Orde Baru.

Kita semua mafhum, Orde Baru melakukan politik pecah belah itu guna meredam kritik dan mengamankan Golongan Karya yang menjadi partai penyokong pemerintah saat itu.

Saat ini, bola ada di pemerintah, khususnya di Kemenkumham. Independensi dan profesionalitas Kemenkumhan dalam memutus dan menyelesaikan konflik di tubuh Partai Demokrat akan menentukan sikap dan posisi pemerintah dalam kisruh yang terjadi di partai tersebut.

Siapa yang sebenarnya diuntungkan dari konflik di tubuh Partai Demokrat ini? Bagaimana sikap pemerintah menyikapi kisruh di Demokrat tersebut? Apa benar Jokowi membiarkan manuver Moeldoko karena merasa diuntungkan?

Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (10/3/2021), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.