Satgas: Tak seperti PPKM, PSBB Ketat Tak Mampu Turunkan Kasus Aktif Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2020 tidak mampu menurunkan kasus aktif Covid-19.

Menurut Wiku, penurunan kasus aktif yang terjadi baru-baru ini didukung oleh program Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro.

"Kasus aktif di Indonesia terus meningkat perlahan hingga pekan kedua Juli 2020. Kemudian stabil hingga pekan keempat Agustus. Seiring dengan libur panjang pada Agustus, maka kasus aktif cenderung meningkat hingga pekan kedua Oktober," ujar Wiku dalam konferensi pers virtual lewat YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (9/3/2021).

Baca juga: Klaim Pemprov DKI soal PPKM Mikro Sukses Turunkan Kasus Covid-19 di Jakarta...

Tingginya kasus aktif ini kemudian disikapi dengan PSBB ketat oleh DKI Jakarta pada 14 - 27 September 2020.

Saat itu, DKI Jakarta merupakan salah satu penyumbang tertinggi kasus aktif Covid-19.

Wiku menyebut, PSBB ketat bisa menurunkan kasus positif Covid-19.

"Namun, ternyata hal itu tak terlihat pada jumlah kasus aktif. Sebab, kasus aktif tidak hanya terdiri darikasus (positif) baru, tetapi juga kasus lama yang belum sembuh atau masih dalam perawatan," ucap Wiku.

Kasus aktif Covid-19 sempat menurun pada pekan kedua Oktober dan bertahan hingga pekan pertama November 2020.

Kemudian, angka kasus aktif terus meningkat signifikan hingga pekan pertama Februari 2021.

"Setelah mengalami peningkatan tajam, kasus aktif mengalami penurunan signifikan atau turun sebesar 16 persen sejak pekan puncak (pekan pertama Februari 2021)," ujar Wiku.

Baca juga: Gubernur Banten: PPKM Mikro Diperpanjang Sampai Covid-19 Terbirit-birit

"PPKM sejak 11 Januari 2021 memberikan dampak kepada penurunan kasus aktif, sehingga ada jeda lima pekan setelah PPKM," ucap dia.

Wiku menyebut, PPKM yang dilanjutkan dengan PPKM berskala mikro memiliki peran penting menurunkan kasus aktif di masyarakat.

Efektivitas pemberlakuan PPKM mikro dapat terjadi karena intervensi penanganan Covid-19 dilakukan hingga level desa/kelurahan hingga RW dan RT, salah satunya karena dukungan posko tanggap Covid-19 yang ada hingga tingkat terkecil masyarakat.

"Semakin efektif peran posko, maka kasus aktif bisa diturunkan sehingga pandemi bisa diatasi dengan tepat sasaran," ucap Wiku.