Kompas.com - 09/03/2021, 19:08 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Kantor Demokrat Muhammad Rahmat mengungkap alasan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dipilih menjadi sosok ketua umum Partai Demokrat dalam kongres luar biasa yang digelar di Deli Serdang, Jumat (5/3/2021).

Rahmat mengatakan, Moeldoko dipilih karena diyakini dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di internal Partai Demokrat.

"Kenapa meminta Moeldoko, karena penyakit kanker di dalam tubuh Demokrat sudah mencapai stadium 5, bisulnya sudah bengkak membusuk dan belum meletus sehingga kita butuh tokoh bangsa yang punya integritas tinggi," kata Rahmat dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube Kompas TV, Selasa (9/3/2021).

Rahmat melanjutkan, Moeldoko merupakan sosok yang memiliki kemampuan mumpuni, karir yang bagus, serta rekam jejak kinerjanya terukur dan jelas.

Oleh karena itu, Rahmat membantah anggapan yang menyebut Moeldoko terpilih sebagai ketua umum karena jabatannya di lingkaran dekat Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Kubu Kontra-AHY: KLB Kembalikan Demokrat ke Kebebasan Demokrasi

"Tidak ada urusan yang mengatakan Pak Jokowi terlibat, tidak ada urusan mengatakan pihak-pihak internal pemerintah terlibat, itu adalah karangan bebas, karangan yang tidak berdasar," kata Rahmat.

Rahmat menambahkan, kehadiran Moeldoko juga diharapkan dapat meningkatkan perolehan suara Demokrat di pemilihan umum mendatang.

Ia mengaku khawatir kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dapat membawa perolehan suara Demokrat terjun bebas menjadi di bawah 5 persen.

Hal itu ia sampaikan setelah melihat tren perolehan suara Partai Demokrat yang terus turun setelah dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan AHY.

"Karena itu kita mengundang Pak Moledoko, menginginkan Pak Moeldoko untuk memperbaiki situasi ini sehingga kondisi internal Partai Demokrat kembali baik," kata dia.

Baca juga: Kubu Kontra AHY Nilai AD/ART Partai Demokrat Kongres V 2020 Abal-abal

Sementara itu, AHY menyatakan KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum tidak sah karena tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat yang berlaku.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1 Warga Luka Ringan imbas Gempa Garut

1 Warga Luka Ringan imbas Gempa Garut

Nasional
KSP Sebut Inflasi Pangan Terus Menurun Sejak Juli

KSP Sebut Inflasi Pangan Terus Menurun Sejak Juli

Nasional
Penghina Pemerintah dan Lembaga Negara Tak Melulu Langsung Dipenjara

Penghina Pemerintah dan Lembaga Negara Tak Melulu Langsung Dipenjara

Nasional
Kalah Gugatan Nikel di WTO, Mendag Pastikan Indonesia Banding

Kalah Gugatan Nikel di WTO, Mendag Pastikan Indonesia Banding

Nasional
Elektabilitas Anies Salip Prabowo, Nasdem: Rakyat Ingin Presiden Baru yang Berbeda

Elektabilitas Anies Salip Prabowo, Nasdem: Rakyat Ingin Presiden Baru yang Berbeda

Nasional
Gempa di Garut, BMKG Imbau Warga Hindari Bangunan Rumah Retak

Gempa di Garut, BMKG Imbau Warga Hindari Bangunan Rumah Retak

Nasional
Gempa Bumi di Garut, BMKG: Aktivitas Gempa Menengah, dari Aktivitas Lempeng Indo-Australia

Gempa Bumi di Garut, BMKG: Aktivitas Gempa Menengah, dari Aktivitas Lempeng Indo-Australia

Nasional
Jokowi Minta Guru Perhatikan 3 Hal ini Saat Mendidik Siswa

Jokowi Minta Guru Perhatikan 3 Hal ini Saat Mendidik Siswa

Nasional
Minta Kader Tunggu Keputusan Mega soal Capres-Cawapres, Hasto: Sambil Menunggu, Satukan Diri dengan Kekuatan Rakyat

Minta Kader Tunggu Keputusan Mega soal Capres-Cawapres, Hasto: Sambil Menunggu, Satukan Diri dengan Kekuatan Rakyat

Nasional
Update Gempa Cianjur: Jumlah Rumah Rusak Kini Capai 35.601 Unit, yang Rusak Berat Ada 7.818

Update Gempa Cianjur: Jumlah Rumah Rusak Kini Capai 35.601 Unit, yang Rusak Berat Ada 7.818

Nasional
PDI-P: Menggerakkan Ekonomi Rakyat Jauh Lebih Penting daripada Memanaskan Politik Nasional

PDI-P: Menggerakkan Ekonomi Rakyat Jauh Lebih Penting daripada Memanaskan Politik Nasional

Nasional
Megawati Minta Kadernya Tak Lupa Pada Rakyat saat Menjabat

Megawati Minta Kadernya Tak Lupa Pada Rakyat saat Menjabat

Nasional
Potensi Ganjar Diusung Capres oleh KIB, Zulhas: Sangat Prospek

Potensi Ganjar Diusung Capres oleh KIB, Zulhas: Sangat Prospek

Nasional
Kelola Penerbangan dengan Baik Saat KTT G20, Anggota Komisi VI DPR RI Puji Airnav

Kelola Penerbangan dengan Baik Saat KTT G20, Anggota Komisi VI DPR RI Puji Airnav

Nasional
Draft Akhir RKUHP: Hina Pemerintah hingga DPR Bisa Dipidana 1,5 Tahun

Draft Akhir RKUHP: Hina Pemerintah hingga DPR Bisa Dipidana 1,5 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.