Kubu Kontra-AHY: Moeldoko Dipilih Jadi Ketum Karena Dinilai Punya Integritas Tinggi

Kompas.com - 09/03/2021, 19:08 WIB
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko melambaikan tangan usai memberi keterangan pers di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Moeldoko membantah tudingan kudeta kepemimpinan Partai Demokrat di bawah Agus Harimurti Yudhyono (AHY) demi kepentingannya sebagai calon presiden pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa. ANTARAFOTO/M RISYAL HIDAYATKepala Kantor Staf Presiden Moeldoko melambaikan tangan usai memberi keterangan pers di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Moeldoko membantah tudingan kudeta kepemimpinan Partai Demokrat di bawah Agus Harimurti Yudhyono (AHY) demi kepentingannya sebagai calon presiden pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kepala Kantor Demokrat Muhammad Rahmat mengungkap alasan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dipilih menjadi sosok ketua umum Partai Demokrat dalam kongres luar biasa yang digelar di Deli Serdang, Jumat (5/3/2021).

Rahmat mengatakan, Moeldoko dipilih karena diyakini dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di internal Partai Demokrat.

"Kenapa meminta Moeldoko, karena penyakit kanker di dalam tubuh Demokrat sudah mencapai stadium 5, bisulnya sudah bengkak membusuk dan belum meletus sehingga kita butuh tokoh bangsa yang punya integritas tinggi," kata Rahmat dalam konferensi pers yang disiarkan kanal YouTube Kompas TV, Selasa (9/3/2021).

Rahmat melanjutkan, Moeldoko merupakan sosok yang memiliki kemampuan mumpuni, karir yang bagus, serta rekam jejak kinerjanya terukur dan jelas.

Oleh karena itu, Rahmat membantah anggapan yang menyebut Moeldoko terpilih sebagai ketua umum karena jabatannya di lingkaran dekat Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Kubu Kontra-AHY: KLB Kembalikan Demokrat ke Kebebasan Demokrasi

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tidak ada urusan yang mengatakan Pak Jokowi terlibat, tidak ada urusan mengatakan pihak-pihak internal pemerintah terlibat, itu adalah karangan bebas, karangan yang tidak berdasar," kata Rahmat.

Rahmat menambahkan, kehadiran Moeldoko juga diharapkan dapat meningkatkan perolehan suara Demokrat di pemilihan umum mendatang.

Ia mengaku khawatir kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dapat membawa perolehan suara Demokrat terjun bebas menjadi di bawah 5 persen.

Hal itu ia sampaikan setelah melihat tren perolehan suara Partai Demokrat yang terus turun setelah dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan AHY.

"Karena itu kita mengundang Pak Moledoko, menginginkan Pak Moeldoko untuk memperbaiki situasi ini sehingga kondisi internal Partai Demokrat kembali baik," kata dia.

Baca juga: Kubu Kontra AHY Nilai AD/ART Partai Demokrat Kongres V 2020 Abal-abal

Sementara itu, AHY menyatakan KLB yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum tidak sah karena tidak sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat yang berlaku.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Cairkan Bantuan Subsidi Upah Pekan Ini

Pemerintah Diminta Cairkan Bantuan Subsidi Upah Pekan Ini

Nasional
Tanggapi BKN, Ombudsman: LAHP soal TWK Bukan Dijawab dengan Dokumen, tetapi Dijalankan

Tanggapi BKN, Ombudsman: LAHP soal TWK Bukan Dijawab dengan Dokumen, tetapi Dijalankan

Nasional
Kasus Kematian Akibat Covid-19 Lebih 1.000 Kasus dalam 2 Minggu, Epidemiolog: Keterlambatan Deteksi Kasus

Kasus Kematian Akibat Covid-19 Lebih 1.000 Kasus dalam 2 Minggu, Epidemiolog: Keterlambatan Deteksi Kasus

Nasional
KPK Periksa 11 Saksi Kasus Suap Terkait Pengesahan RAPBD Jambi

KPK Periksa 11 Saksi Kasus Suap Terkait Pengesahan RAPBD Jambi

Nasional
Kasus Suap ke Eks Penyidik Stepanus Robin, KPK Periksa Pengacara Maskur Husain

Kasus Suap ke Eks Penyidik Stepanus Robin, KPK Periksa Pengacara Maskur Husain

Nasional
Anggota Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Dikaji Lebih Komprehensif

Anggota Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Dikaji Lebih Komprehensif

Nasional
Muncul Baliho Cak Imin 2024, Waketum PKB Klaim Bukan Instruksi Ketum

Muncul Baliho Cak Imin 2024, Waketum PKB Klaim Bukan Instruksi Ketum

Nasional
Kemendagri: Data Vaksinasi Covid-19 Harus Bersumber dari NIK Dukcapil

Kemendagri: Data Vaksinasi Covid-19 Harus Bersumber dari NIK Dukcapil

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Eks Plt Sekda DKI Sri Haryati

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Eks Plt Sekda DKI Sri Haryati

Nasional
Periksa 4 Saksi dari BPKD DKI, KPK Dalami Pengelolaan Keuangan untuk Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa 4 Saksi dari BPKD DKI, KPK Dalami Pengelolaan Keuangan untuk Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Pimpinan Komisi II: Pemda Harus Perkuat Tim Testing dan Tracing, Bisa Gandeng Calon Perawat

Pimpinan Komisi II: Pemda Harus Perkuat Tim Testing dan Tracing, Bisa Gandeng Calon Perawat

Nasional
RANHAM Diharapkan Jadi Acuan Pemenuhan Hak Asasi Kelompok Rentan

RANHAM Diharapkan Jadi Acuan Pemenuhan Hak Asasi Kelompok Rentan

Nasional
Baliho Airlangga Marak Saat Pandemi Tuai Kritik, Golkar: Itu Hasil Rapimnas dan Rakernas

Baliho Airlangga Marak Saat Pandemi Tuai Kritik, Golkar: Itu Hasil Rapimnas dan Rakernas

Nasional
BKN Siapkan Argumentasi Hukum Lawan Putusan Ombudsman soal TWK

BKN Siapkan Argumentasi Hukum Lawan Putusan Ombudsman soal TWK

Nasional
Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Obat Pasien Covid-19 Langka

Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Obat Pasien Covid-19 Langka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X