Kompas.com - 09/03/2021, 18:27 WIB
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Simpul untuk Pembebasan Perempuan melakukan unjuk rasa saat peringatan Hari Perempuan Internasional di Bandung, Jawa Barat, Senin (8/3/2021). Aksi tersebut untuk menyampaikan aspirasi para perempuan seperti pengesahan RUU PKS dan perlindungan hak kesehatan reproduksi perempuan serta penuntasan kasus pelecehan dan kekerasan seksual. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/foc.


ANTARA FOTO/M Agung RajasaSejumlah aktivis yang tergabung dalam Simpul untuk Pembebasan Perempuan melakukan unjuk rasa saat peringatan Hari Perempuan Internasional di Bandung, Jawa Barat, Senin (8/3/2021). Aksi tersebut untuk menyampaikan aspirasi para perempuan seperti pengesahan RUU PKS dan perlindungan hak kesehatan reproduksi perempuan serta penuntasan kasus pelecehan dan kekerasan seksual. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/foc.

Sebab, menurutnya kekerasan seksual bisa menimpa siapa saja, bukan hanya perempuan, tetapi juga laki-laki.

"Belum ada rancangan undang-undang yang sekomprehensif RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang mengatur mulai dari pencegahan hingga penanganan hak-hak korban," nilai dia.

Diberitakan, RUU PKS dinyatakan masih masuk dalam 33 RUU Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Baca juga: RUU PKS Diharapkan Dapat Perkuat Pemberian Efek Jera kepada Pelaku Kejahatan Seksual

Hal itu diketahui setelah Badan Legislasi ( Baleg) DPR menetapkannya dalam rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/3/2021).

"Saya ingin tanyakan apakah daftar Prolegnas tahun 2021 dan perubahan RUU Prolegnas 2020-2024 bisa kita setujui?" tanya Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas yang memimpin rapat.

Sebelumnya, RUU PKS pertama kali diumumkan Baleg masuk dalam daftar 33 RUU tersebut pada 14 Januari 2021.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

110 TKA China Disebut Masuk Indonesia di Hari Pertama Lebaran, KSPI: Keadilan Tidak Ada

110 TKA China Disebut Masuk Indonesia di Hari Pertama Lebaran, KSPI: Keadilan Tidak Ada

Nasional
Distribusi dan Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547 Dihentikan Sementara

Distribusi dan Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547 Dihentikan Sementara

Nasional
Guru Besar FH UGM Sebut Ada Pertentangan Hukum dalam TWK Pegawai KPK

Guru Besar FH UGM Sebut Ada Pertentangan Hukum dalam TWK Pegawai KPK

Nasional
Antisipasi Lonjakan Kasus, Pemprov Jabar Diminta Perbanyak Tes Covid-19

Antisipasi Lonjakan Kasus, Pemprov Jabar Diminta Perbanyak Tes Covid-19

Nasional
Kecam Serangan Israel, Ketua DPR Serukan Pemberian Bantuan untuk Palestina

Kecam Serangan Israel, Ketua DPR Serukan Pemberian Bantuan untuk Palestina

Nasional
Tragedi Kerusuhan Mei 1998, Kisah Pilu Maria Sanu...

Tragedi Kerusuhan Mei 1998, Kisah Pilu Maria Sanu...

Nasional
Hari Ini, 3,6 Juta Orang Diperkirakan Balik dari Mudik, Ini Skenario Cegah Lonjakan Angka Covid-19

Hari Ini, 3,6 Juta Orang Diperkirakan Balik dari Mudik, Ini Skenario Cegah Lonjakan Angka Covid-19

Nasional
Buntut Kasus Antigen Bekas, Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika

Buntut Kasus Antigen Bekas, Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika

Nasional
Belum Ada Keputusan soal 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK, KPK: Seluruh Pegawai Aset Lembaga

Belum Ada Keputusan soal 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK, KPK: Seluruh Pegawai Aset Lembaga

Nasional
KPK Sebut Pembebastugasan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Tak Akan Ganggu Kinerja

KPK Sebut Pembebastugasan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Tak Akan Ganggu Kinerja

Nasional
Tambah 5 di 3 Negera, Total 4.601 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Tambah 5 di 3 Negera, Total 4.601 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Jokowi: Agresi Israel terhadap Palestina Harus Dihentikan

Jokowi: Agresi Israel terhadap Palestina Harus Dihentikan

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Bertambah dan Antisipasi Penularan Corona Saat Arus Balik

Kasus Covid-19 Terus Bertambah dan Antisipasi Penularan Corona Saat Arus Balik

Nasional
Kecam Agresi Militer Israel, Jokowi Bahas Nasib Palestina Bersama Pemimpin Sejumlah Negara

Kecam Agresi Militer Israel, Jokowi Bahas Nasib Palestina Bersama Pemimpin Sejumlah Negara

Nasional
Partai Ummat Sebut Tindakan Israel pada Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Partai Ummat Sebut Tindakan Israel pada Palestina Tak Bisa Ditoleransi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X