Tarik Ulur RUU Pemilu

Kompas.com - 09/03/2021, 11:13 WIB
Ilustrasi pemilu SERAMBI/M ANSHARIlustrasi pemilu

WACANA perdebatan pro-kontra antar-fraksi di DPR masih terus terjadi terkait dengan revisi Undang-Undang Pemilu yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (prolegnas) Prioritas Tahun 2021.

Ada yang menganggap perlu merevisinya sebagian, tetapi jangan mengubah jadwal pelaksanaan Pilkada 2024, ada pula fraksi yang menganggap tidak perlu sama sekali dilakukan revisi.

Fraksi partai yang tetap ingin revisi UU Pemilu dilakukan karena menyadari masih terdapat kekurangan yang harus dibenahi. Perbaikan perlu dilakukan karena ada evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah dan KPU yang hanya bisa diselesaikan dengan revisi UU Pemilu (Djohermansyah, 2021).

Secara terpisah, pemerintah menginginkan gelaran pilkada dilaksanakan secara serentak pada 2024. Tidak perlu dilakukan revisi, mengingat pandemi virus Covid yang belum mereda, negara membutuhkan tenaga ekstra untuk menanggulangi serangan virus mematikan yang mengancam jiwa manusia.

Alasan lain dari fraksi yang menolak ialah UU Pemilu dan UU Pilkada masih relevan untuk digunakan sehingga tidak perlu ada kodifikasi kedua UU tersebut.

Lalu, sebetulnya, sejauh mana urgensi revisi UU Pemilu perlu untuk dilakukan?

Terlepas dari alasan kepentingan politik apapun di DPR dan pemerintah, perlu kiranya penulis sebagai civil society menilai dengan cermat dan objektif atas hal ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dalam revisi UU Pemilu, tidak hanya isu keserentakan yang menjadi problem krusial, tapi juga ada banyak isu lain seperti sistem pemilu, kelembagaan, manajemen dan keadilan electoral serta penegakan hukum pemilu.

Revisi ini tentu saja bukan hanya untuk jangka pendek kepentingan elite dan subjektivitas partai politik, melainkan untuk jangka panjang lima kali pemilu yang akan datang guna memperbaiki kualitas demokrasi. Ke depan tidak perlu lagi ada revisi-revisi UU dalam setiap pemilu.

Oleh karenanya, revisi UU Pemilu menjadi kebutuhan mendesak untuk mengatasi sejumlah problematika kepemiluan yang kerapkali terjadi dan berulang. Terdapat banyak pasal yang harus dibenahi khususnya terkait dengan pengaturan mengenai keserentakan pemilu sebagaimana telah diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 55/PUU-XVII/2019.

Pemilu 2019 lalu, semestinya dapat menjadi pembelajaran yang sangat berharga dengan gugurnya nyawa ratusan penyelenggara pemilu karena kelelahan dengan lima surat suara.

Jika pemilu nasional dan daerah digelar serentak di tahun 2024, meski memang tidak dalam waktu yang sama, pileg dan pilpres pada April 2024, sementara pilkada November 2024, tetapi hal ini tetap saja akan sangat menguras energi. Sangat rumit dan kompleks dengan jeda waktu yang pendek.

Belum lagi persiapan dan pengelolaan tata keola pemilu. Maka, penyelenggaraan pemilu di tahun yang sama sekali tidak rasional.

Desain kelembagaan

Selain itu, revisi UU Pemilu penting untuk melakukan pembenahan pada desain lembaga penyelenggara pemilu yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP agar tidak saling menegasikan adanya rivalitas, sinergitas, dan tidak memperlihatkan egosentris masing-masing lembaga. Mesti ada kewenangan yang jelas antar lembaga penyelenggara pemilu.

Sejatinya, desain penyelenggara pemilu diarahkan untuk mencapai tiga tujuan. Pertama, pengumuman hasil pemilu yang lebih cepat. Kedua, hasil pemilu yang kredibel dan dipercaya.

Ketiga, pemilu diselenggarakan dengan partisipasi pemilih yang tinggi dan inklusif. Bawaslu dapat ditransformasi menjadi lembaga komisi penegak hukum pemilu.

Dalam hal ini, Bawaslu menegakkan ketentuan administrasi, menyelesaikan sengketa proses pemilu, serta menjadi penyidik dan penuntut untuk pidana pemilu (Surbakti, 2021). Sementara untuk pengawasan dikembalikan kepada masyarakat, media, dan pemantau pemilu.

Adapun DKPP, ke depan hanya dibatasi hanya pada persoalan etik, dan tidak ikut menilai pelaksanaan administrasi kepemiluan serta tidak berpola penghakiman atau pengambilan putusan dengan majelis, sebab, pelanggaran etik yang ditangani dengan skema peradilan dipandang menyeret persoalan etik ke ranah hukum (Anggraini, 2021).

Dengan seperti ini, harapannya tidak ada lagi sistem yang dapat memecah belah penyelenggara dan terjadi tumpeng tindih.

Ambang batas parlemen

Hal yang tidak kalah pentingnya dari revisi UU Pemilu ini adalah ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Perubahan sikap dari beberapa fraksi partai salah satunya dipicu oleh rencana kenaikan ambang batas.

Besar kecilnya PT akan sangat berpengaruh terhadap konversi perolehan suara partai politik ke kursi legislatif. Ini menjadi syarat utama yang harus dilalui partai politik untuk mendapatkan kursi.

Diketahui bahwa dalam draft RUU Pemilu mengatur tiga besaran PT untuk tiga level pemilu legislatif yang berbeda-beda. Untuk Pemilu DPR besaran PT 5 persen, Pemilu DPRD Provinsi besaran PT 4 persen, sedangkan untuk DPRD Kabupaten/Kota besaran PT 3 persen.

Semakin besar PT ini akan sangat berdampak pada terbuangnya suara pemilih dan perolehan suara partai yang tidak masuk PT. Meskipun tujuannya adalah untuk menyederhanakan sistem kepartaian.

Jumlah partai di Indonesia, berdasarkan kategori Siaroff (2000), termasuk sistem multipartai ekstrem karena partainya enam atau lebih. Namun, jangan sampai penggunaan ambang batas parlemen yang terlalu besar dan besaran dapil yang terlalu kecil mengakibatkan sejumlah aspirasi penting dalam masyarakat tidak terwakili secara formal di DPR (Hanan, 2021).

Maka, penentuan besaran PT semestinya dapat diatur secara proporisonal dengan mempertimbangkan aspek proporsionalitas hasil pemilu.

Penegakan hukum

Pelu kiranya dalam Revisi UU Pemilu juga menjawab persoalan maraknya politik uang dan mahar politik yang acapkali terjadi dalam setiap pemilihan. Hal ini mendesak untuk segera dibenahi dan diperkuat dengan regulasi.

Ada banyak kasus pelanggaran yang terhenti atau tidak dilanjutkan karena tidak memenuhi syarat formil dan materil serta terdapat pasal kekosongan hukum. Lemahnya penegakan hukum jadi salah satu penyebab praktik itu masih terus terjadi.

Oleh karena itu, mengingat ada banyaknya isu krusial yang perlu diperbaiki secara mendesak dalam revisi UU Pemilu, tarik ulur antar fraksi harus segera diakhiri. Jangan hanya memikirkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok, tapi kepentingan khalayak publik untuk masa depan demokrasi di Indonesia mesti diprioritaskan.

Perlu kiranya ada titik temu antara fraksi partai di DPR dan menghasilkan solusi tepat dan bijak. Sebab, demokrasi sejatinya adalah "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Jangan sampai rakyat menjadi kerdil karena absurdnya mesin demokrasi.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasal Integrasi Lembaga Riset dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Pasal Integrasi Lembaga Riset dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Nasional
Kepala LAN: Birokrasi Harus Tinggalkan Cara Kerja Lama untuk Tingkatkan Efektivitas

Kepala LAN: Birokrasi Harus Tinggalkan Cara Kerja Lama untuk Tingkatkan Efektivitas

Nasional
Koopgabsus Tricakti TNI Sebut 7 Teroris Poso Tewas Sepanjang 2021

Koopgabsus Tricakti TNI Sebut 7 Teroris Poso Tewas Sepanjang 2021

Nasional
Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
Ombudsman Temukan Masalah Pendataan Terkait Vaksinasi Covid-19

Ombudsman Temukan Masalah Pendataan Terkait Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kemenkes Pastikan Jemaah Umrah Akan Dapat 'Booster' Vaksin Covid-19

Kemenkes Pastikan Jemaah Umrah Akan Dapat "Booster" Vaksin Covid-19

Nasional
Ombudsman Minta Koordinasi Terkait Distribusi Vaksin Covid-19 Dibenahi

Ombudsman Minta Koordinasi Terkait Distribusi Vaksin Covid-19 Dibenahi

Nasional
Pratu Ida Bagus Gugur Ditembak Saat Amankan Pendaratan Heli untuk Angkut Jenazah Nakes

Pratu Ida Bagus Gugur Ditembak Saat Amankan Pendaratan Heli untuk Angkut Jenazah Nakes

Nasional
Satgas: Covid-19 Kembali Melonjak di Sejumlah Negara dengan Kasus Aktif di Bawah 1 Persen

Satgas: Covid-19 Kembali Melonjak di Sejumlah Negara dengan Kasus Aktif di Bawah 1 Persen

Nasional
Dukung Indonesia Jadi Pusat Vaksin Global, Anggota Komisi IX Harap Ada Manfaat bagi Bidang Farmasi

Dukung Indonesia Jadi Pusat Vaksin Global, Anggota Komisi IX Harap Ada Manfaat bagi Bidang Farmasi

Nasional
Raker dengan DPD, Risma Paparkan 2 Pilar Strategi Kemensos Tangani Kemiskinan

Raker dengan DPD, Risma Paparkan 2 Pilar Strategi Kemensos Tangani Kemiskinan

Nasional
Pihak Kemenag Akan ke Arab Saudi untuk Diplomasi soal Umrah

Pihak Kemenag Akan ke Arab Saudi untuk Diplomasi soal Umrah

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 21 September: Ada 393.404 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 21 September: Ada 393.404 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Satgas: Jika Tak Mendesak Lebih Baik di Rumah

Anak di Bawah 12 Tahun Boleh Masuk Mal, Satgas: Jika Tak Mendesak Lebih Baik di Rumah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.