Tarik Ulur RUU Pemilu

Kompas.com - 09/03/2021, 11:13 WIB
Ilustrasi pemilu SERAMBI/M ANSHARIlustrasi pemilu

Pemilu 2019 lalu, semestinya dapat menjadi pembelajaran yang sangat berharga dengan gugurnya nyawa ratusan penyelenggara pemilu karena kelelahan dengan lima surat suara.

Jika pemilu nasional dan daerah digelar serentak di tahun 2024, meski memang tidak dalam waktu yang sama, pileg dan pilpres pada April 2024, sementara pilkada November 2024, tetapi hal ini tetap saja akan sangat menguras energi. Sangat rumit dan kompleks dengan jeda waktu yang pendek.

Belum lagi persiapan dan pengelolaan tata keola pemilu. Maka, penyelenggaraan pemilu di tahun yang sama sekali tidak rasional.

Desain kelembagaan

Selain itu, revisi UU Pemilu penting untuk melakukan pembenahan pada desain lembaga penyelenggara pemilu yakni KPU, Bawaslu, dan DKPP agar tidak saling menegasikan adanya rivalitas, sinergitas, dan tidak memperlihatkan egosentris masing-masing lembaga. Mesti ada kewenangan yang jelas antar lembaga penyelenggara pemilu.

Sejatinya, desain penyelenggara pemilu diarahkan untuk mencapai tiga tujuan. Pertama, pengumuman hasil pemilu yang lebih cepat. Kedua, hasil pemilu yang kredibel dan dipercaya.

Ketiga, pemilu diselenggarakan dengan partisipasi pemilih yang tinggi dan inklusif. Bawaslu dapat ditransformasi menjadi lembaga komisi penegak hukum pemilu.

Dalam hal ini, Bawaslu menegakkan ketentuan administrasi, menyelesaikan sengketa proses pemilu, serta menjadi penyidik dan penuntut untuk pidana pemilu (Surbakti, 2021). Sementara untuk pengawasan dikembalikan kepada masyarakat, media, dan pemantau pemilu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun DKPP, ke depan hanya dibatasi hanya pada persoalan etik, dan tidak ikut menilai pelaksanaan administrasi kepemiluan serta tidak berpola penghakiman atau pengambilan putusan dengan majelis, sebab, pelanggaran etik yang ditangani dengan skema peradilan dipandang menyeret persoalan etik ke ranah hukum (Anggraini, 2021).

Dengan seperti ini, harapannya tidak ada lagi sistem yang dapat memecah belah penyelenggara dan terjadi tumpeng tindih.

Ambang batas parlemen

Hal yang tidak kalah pentingnya dari revisi UU Pemilu ini adalah ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Perubahan sikap dari beberapa fraksi partai salah satunya dipicu oleh rencana kenaikan ambang batas.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.