Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 09/03/2021, 06:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambangi Kementerian Hukum dan HAM, Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Senin (8/3/2021).

Upaya itu dilakukan AHY dalam merespons manuver Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang terpilih sebagai ketua umum versi kongres luar biasa (KLB).

Kongres tersebut digelar oleh kubu kontra-AHY di Deli Serdang, pada Jumat (5/3/2021).

Baca juga: Buktikan KLB Ilegal, AHY Serahkan 5 Kontainer Berkas ke Dirjen AHU

Saat di Kemenkumham, AHY meminta hasil KLB dianggap tidak sah dan dinyatakan ilegal karena tidak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.

"Tentunya menyatakan bahwa gerakan pengambilalihan kekuasaan atau kepemimpinan Partai Demokrat melalui yang para pelaku klaim sebagai KLB atau kongres luar biasa tanggal 5 Maret di Deli Serdang, Sumatera Utara, sebagai kegiatan yang ilegal, kegiatan yang inkonstitusional, kami sebut KLB abal-abal," kata AHY.

AHY menyerahkan lima kontainer berisi berkas kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) untuk membuktikan KLB tidak sah.

Berkas-berkas yang diserahkan antara lain AD/ART serta kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres V.

 

Selain itu, AHY juga melampirkan surat pernyataan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat serta daftar berkas yang mereka serahkan, terdiri atas 10 jenis berkas.

"Berkas-berkas ini untuk melengkapi semua data dan fakta yang juga kami kumpulkan bahwa apa yang terjadi di Deli Serdang tersebut tidak sah dan tentunya tidak memiliki kekuatan hukum apa pun," ujar AHY.

Baca juga: Serahkan Berkas, AHY Yakin Kemenkumham Masih Punya Integritas

Ia meyakini, Kemekumham dapat bersikap objektif dan berintegritas dalam memandang kisruh Partai Demokrat.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Cahyo R Muzhar mengatakan akan menelaah dokumen-dokumen yang diserahkan oleh AHY.

"Apa yang dijelaskan, disampaikan oleh Pak AHY, kami akan catat, dan kemudian melakukan telaah lebih lanjut terhadap dokumen-dokumen yang diserahkan ini," tuturnya.

Temui KPU dan Mahfud

Setelah dari Kemenkumham, AHY beserta rombongannya menemui komisioner KPU dan menyerahkan dua boks berisi dokumen untuk membuktikan KLB ilegal.

Plt Ketua KPU Ilham Saputra menyatakan, hingga saat ini AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.

"Sampai saat ini kami masih memegang SK dari Kumham yang sampai saat ini masih SK Demokrat pimpinan Pak AHY," kata Ilham.

Baca juga: AHY Serahkan Dua Boks Bukti Pelaksanaan KLB Ilegal ke KPU

Ilham mengaku prihatin prihatin dengan konflik yang terjadi di internal Partai Demokrat. Ia pun menegaskan akan bekerja sesuai perundang-undangan yang berlaku.

"Sehingga sampai saat ini belum ada SK apapun dari Kumham yang datang ke kami, kemudian mengacu kepada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020," ujarnya.

Selepas dari KPU, AHY dan rombongan rupanya menemui Menko Polhukam Mahfud MD. Agenda pertemuan AHY dan Mahfud tidak diumumkan sebelumnya.

Pertemuan AHY bersama Mahfud diketahui dari video yang diunggah Kemenko Polhukam dalam kanal Youtube-nya.

Baca juga: Usai Datangi Kemenkumham, AHY Bersama Rombongan Temui Mahfud MD

Dalam video berdurasi 1.40 menit itu, keduanya tampak membahas mengenai AD/ART Partai Demokrat yang sudah terdaftar di Kemenkumham.

Selain itu, mereka juga membahas soal kedaulatan partai hingga adanya apel siaga bersama ketua DPC dan ketua DPD Partai Demokrat menyusul makin memanasnya dinamika yang ada.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Retno Harap Indonesia Dapat Jalankan Keketuaan Asean dengan Baik

Menlu Retno Harap Indonesia Dapat Jalankan Keketuaan Asean dengan Baik

Nasional
Seluruh Nota Pembelaan Bharada di Kasus Pembunuhan Brigadir J Ditolak Jaksa

Seluruh Nota Pembelaan Bharada di Kasus Pembunuhan Brigadir J Ditolak Jaksa

Nasional
Muhaimin Iskandar Harap 'Reshuffle' Kabinet Tingkatkan Kinerja Pemerintah, Bukan Hanya Politis

Muhaimin Iskandar Harap "Reshuffle" Kabinet Tingkatkan Kinerja Pemerintah, Bukan Hanya Politis

Nasional
Ketum Pemuda Muhammadiyah Temui Jokowi, Antar Undangan Muktamar Ke-8

Ketum Pemuda Muhammadiyah Temui Jokowi, Antar Undangan Muktamar Ke-8

Nasional
Jaksa: Tuntutan Terhadap Bharada E Sudah Penuhi Azas Peradilan Hukum dan Rasa Keadilan

Jaksa: Tuntutan Terhadap Bharada E Sudah Penuhi Azas Peradilan Hukum dan Rasa Keadilan

Nasional
Jaksa Minta Hakim Tolak Nota Pembelaan Putri Candrawathi

Jaksa Minta Hakim Tolak Nota Pembelaan Putri Candrawathi

Nasional
Jaksa: Penasihat Hukum Jerumuskan Putri Candrawathi Beri Keterangan yang Kaburkan Fakta

Jaksa: Penasihat Hukum Jerumuskan Putri Candrawathi Beri Keterangan yang Kaburkan Fakta

Nasional
Polri: 2 Buron Kasus Gagal Ginjal Akut Telah Ditangkap dan Ditahan

Polri: 2 Buron Kasus Gagal Ginjal Akut Telah Ditangkap dan Ditahan

Nasional
Jaksa: Klaim Pelecehan Putri Candrawathi bak Cerita Bersambung yang Penuh Khayalan dan Siasat Jahat

Jaksa: Klaim Pelecehan Putri Candrawathi bak Cerita Bersambung yang Penuh Khayalan dan Siasat Jahat

Nasional
Jaksa Sebut Putri Candrawathi Tak Jujur agar Motif Pembunuhan Brigadir J Tidak Terbukti

Jaksa Sebut Putri Candrawathi Tak Jujur agar Motif Pembunuhan Brigadir J Tidak Terbukti

Nasional
KPK: Jika Biaya Haji Tak Naik, Jemaah yang Belum Berangkat Akan Dirugikan

KPK: Jika Biaya Haji Tak Naik, Jemaah yang Belum Berangkat Akan Dirugikan

Nasional
Muhaimin Iskandar Belum Dengar Kabar Akan Ada 'Reshuffle' Kabinet

Muhaimin Iskandar Belum Dengar Kabar Akan Ada "Reshuffle" Kabinet

Nasional
Soroti Baju Seksi Putri Candrawathi, Jaksa: Sangat Tak Wajar bagi Istri Jenderal Bintang 2

Soroti Baju Seksi Putri Candrawathi, Jaksa: Sangat Tak Wajar bagi Istri Jenderal Bintang 2

Nasional
ICJR dkk Kirim 'Sahabat Pengadilan', Minta Bharada E Dapat 'Reward' Putusan Paling Ringan

ICJR dkk Kirim "Sahabat Pengadilan", Minta Bharada E Dapat "Reward" Putusan Paling Ringan

Nasional
Jaksa Nilai Klaim Pemerkosaan Kubu Putri Candrawathi Hanya Cari Simpati Masyarakat

Jaksa Nilai Klaim Pemerkosaan Kubu Putri Candrawathi Hanya Cari Simpati Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.